Home / NEWS / Di MK, Tim Prabowo-Hatta Beberkan Kecurangan Pilpres di Sumut

Di MK, Tim Prabowo-Hatta Beberkan Kecurangan Pilpres di Sumut


JAKARTA| Sidang sengketa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 sudah digelar Mahkamah Konstitusi (MK) siang ini, Rabu (6/8/2014).

Saat membacakan materi dakwaan, Tim Advokasi Prabowo-Hatta merinci dugaan pelanggaran yang terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia.

Salah satu yang disebut adalah pelanggaran Pilpres yang terjadi di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara.

Kubu Prabowo – Hatta menyebut KPU setempat menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengubah jumlah perolehan suara dari 100 persen menjadi 200 persen.

Atas temuan itu, Tim Prabowo-Hatta mengaku telah mengajukan keberatan melalui Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) dan telah direkomendasikan pemungutan suara ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, rekomendasi tersebut tidak dijalankan KPU Nias Selatan.

Baca Juga:  Milenial Muhammadiyah: Biarlah yang Muda Memimpin Medan

Dugaan pelanggaran juga disebut di Provinsi Aceh, penggugat melansir adanya kejanggalan jumlah Pengguna Hak Pilih yang tidak sama dengan surat suara yang digunakan.

Kuasa hukum Prabowo – Hatta menuding KPU Aceh hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) gagal menjalani tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.

Akibatnya, penyelenggaraan pilpres yang diharapkan berlangsung dengan adil dan demokratis sesuai peraturan perundang-undangan tidak tercapai.

Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dituding kubu Prabowo – Hatta diduga terjadi di Sumatera Barat. Di lokasi ini, mereka menyebut terjadi mobilisasi massa melalui daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). Hal itu, terindikasi dari jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah.

Baca Juga:  Terimakasih Gerindra untuk Warga Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara

Lain halnya di Riau, Jambi dan Bangka Belitung, tim Prabowo – Hatta menyatakan terdapat pengguna hak pilih bermasalah. Masing-masing provinsi yang bermasalah tersebut masing-masing sebesar 444.756, 213.789 dan 78.581 pemilih.

Sementara di Lampung dan Jakarta juga terdapat dugaan mobilisasi pemilih melalui DPKtb, di mana khusus di Provinsi DKI Jakarta, pengawas pemilu telah merekomendasikan kepada KPU DKI Jakarta agar dilakukan pengecekan terhadap 5.817 TPS serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 13 TPS, namun hanya rekomendasi PSU yang dijalankan oleh KPU.

Lebih jauh untuk Provinsi Jawa Barat tim Prabowo – Hatta mengaku tidak mendapatkan respon yang kuat dari KPU setempat untuk mengakomodir serta menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang telah diajukan melalui pengawas pemilu.

Baca Juga:  Ini Alasan Prabowo Mendukung Edy Rahmayadi - Ijeck di Pilgubsu

Sedangkan dugaan pelanggaran lain juga dinilai terjadi di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, seluruh provinsi di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, Maluku Utara, serta Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tim Pembela Merah Putih mengajukan gugatan melalui MK. Mereka pun meminta kepada KPU untuk menetapkan pasangan Prabowo-Hatta sebagai pemenang pilpres. [ray|rol]

Terkait


Berita Terbaru