Home / SUMUT / Sejumlah Aset Pemkab Labuhanbatu tak Diketahui Lokasinya

Sejumlah Aset Pemkab Labuhanbatu tak Diketahui Lokasinya


LABUHANBATU | Sejumlah aset tetap gedung dan bangunan milik Pemkab Labuhanbatu tak diketahui keberadaannya. Karena, tidak diketahui lokasinya.Keunikan kondisi itu menjadi temuan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bernomor 33.B/LHP/XVIII.MDN/06/2014, BPK Sumut mencatat sejumlah bangunan tak sesuai pada kartu inventaris barang (KIB) C. Karena menguraikan letak/lokasi keberadaan gedung dan bangunan. Nilainya mencapai Rp821 juta.Bangunan yang tak diketahui keberadaan lokasinya tersebut, dominan milik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Labuhanbatu. Rata-rata proyek pembangunan tugu. Misalkan, pembangunan tugu kemerdekaan berkode barang 03.12.02.01.01. Terdapat lima tugu monunen kemerdekaan yang tak diketahui lokasinya.Selain itu, pembangunan empat tugu batas yang berkode barang 03.12.02.02.02. Keempatnya juga tidak diketahui lokasi pembangunannya.Dalam LHP BPK Sumut dilansir jika Dinas CKTR juga diketahui dalam pencatatan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi pada kategori KIB D tidak memadai. Lagi, lokasi pembangunannya tidak diketahui.Misalnya, proyek berkode barang 04.13.01.04.02. Keterangan dalam LHP BPK Sumut, untuk proyek ini bernilai Rp636 juta. Diantaranya pembayaran 95 persen sebesar Rp604 juta ditambah 5 persen sebesar Rp31 juta atas pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar jalan.Proyek lainnya yang tak diketahui lokasinya berkode 04.16.02.01.04. Sesuai keterangan dalam LHP BPK Sumut proyek bernilai Rp362 juta itu merupakan pekerjaan pemasangan trafo dan meterisasi LPJU (lampu penerangan jalan umum, red).Juga pemasangan 10 unit lampu hias dalam kota yang bernilai Rp207 juta. Pembuatan satu unit inektor jaringan lampu jalan bernilai Rp165 juta. Pembuatan 32 unit lampu jalan tiang tinggi bernilai Rp118 juta. Selain itu, enam unit lampu tiang tinggi bernilai Rp69 juta. Satu unit travo lampu bernilai Rp20 juta.Sekretaris Dinas CKTR Labuhanbatu, Zulkarnaen terkesan bungkam dalam hal ini. Ketika dimintai tanggapannya terkait temuan pihak BPK Sumut dalam bundel buku LHP yang ditandatangani Aris Laksono selaku Wakil Penanggungjawab Pemeriksaan Zulkarnaen memilih tak memberi balasan pesan singkat konfirmasi yang dikirim ke ponselnya.Sedangkan kalangan DPRD Labuhanbatu menghimbau SKPD yang menjadi objek temuan dalam LHP BPK agar menata ulang aset dan inventarisnya. "Inventarisir ulang aset-aset tetap tersebut," ujar Ali Akbar Hasibuan, salahseorang Anggota Komisi DPRD Labuhanbatu, Rabu (10/9/2014).Dia menghimbau, hasil inventarisir ulang aset tersebut agar dilaporkan ke Legislatif dan BPK Sumut. "Hasil Pengatribusian ulang daftar aset tetap itu agar dilaporkan ke dewan," tandasnya. [jar]

LABUHANBATU | Sejumlah aset tetap gedung dan bangunan milik Pemkab Labuhanbatu tak diketahui keberadaannya. Karena, tidak diketahui lokasinya.

Keunikan kondisi itu menjadi temuan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bernomor 33.B/LHP/XVIII.MDN/06/2014, BPK Sumut mencatat sejumlah bangunan tak sesuai pada kartu inventaris barang (KIB) C. Karena menguraikan letak/lokasi keberadaan gedung dan bangunan. Nilainya mencapai Rp821 juta.

Bangunan yang tak diketahui keberadaan lokasinya tersebut, dominan milik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Labuhanbatu. Rata-rata proyek pembangunan tugu. Misalkan, pembangunan tugu kemerdekaan berkode barang 03.12.02.01.01. Terdapat lima tugu monunen kemerdekaan yang tak diketahui lokasinya.

Baca Juga:  Warga Protes, Tiang bendera Lapangan Ikabina Dicopot

Selain itu, pembangunan empat tugu batas yang berkode barang 03.12.02.02.02. Keempatnya juga tidak diketahui lokasi pembangunannya.

Dalam LHP BPK Sumut dilansir jika Dinas CKTR juga diketahui dalam pencatatan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi pada kategori KIB D tidak memadai. Lagi, lokasi pembangunannya tidak diketahui.

Misalnya, proyek berkode barang 04.13.01.04.02. Keterangan dalam LHP BPK Sumut, untuk proyek ini bernilai Rp636 juta. Diantaranya pembayaran 95 persen sebesar Rp604 juta ditambah 5 persen sebesar Rp31 juta atas pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar jalan.

Proyek lainnya yang tak diketahui lokasinya berkode 04.16.02.01.04. Sesuai keterangan dalam LHP BPK Sumut proyek bernilai Rp362 juta itu merupakan pekerjaan pemasangan trafo dan meterisasi LPJU (lampu penerangan jalan umum, red).

Baca Juga:  Musda VI DPD PAN Binjai Sukses , 5 Nama Bersaing Ketat

Juga pemasangan 10 unit lampu hias dalam kota yang bernilai Rp207 juta. Pembuatan satu unit inektor jaringan lampu jalan bernilai Rp165 juta. Pembuatan 32 unit lampu jalan tiang tinggi bernilai Rp118 juta. Selain itu, enam unit lampu tiang tinggi bernilai Rp69 juta. Satu unit travo lampu bernilai Rp20 juta.

Sekretaris Dinas CKTR Labuhanbatu, Zulkarnaen terkesan bungkam dalam hal ini. Ketika dimintai tanggapannya terkait temuan pihak BPK Sumut dalam bundel buku LHP yang ditandatangani Aris Laksono selaku Wakil Penanggungjawab Pemeriksaan Zulkarnaen memilih tak memberi balasan pesan singkat konfirmasi yang dikirim ke ponselnya.

Baca Juga:  BKKBN Sumut Terus Maksimal Turunkan Angka Stunting

Sedangkan kalangan DPRD Labuhanbatu menghimbau SKPD yang menjadi objek temuan dalam LHP BPK agar menata ulang aset dan inventarisnya. “Inventarisir ulang aset-aset tetap tersebut,” ujar Ali Akbar Hasibuan, salahseorang Anggota Komisi DPRD Labuhanbatu, Rabu (10/9/2014).

Dia menghimbau, hasil inventarisir ulang aset tersebut agar dilaporkan ke Legislatif dan BPK Sumut. “Hasil Pengatribusian ulang daftar aset tetap itu agar dilaporkan ke dewan,” tandasnya. [jar]

Terkait


Berita Terbaru