Home / SUMUT / Pemkab Susun Formula Kompensasi PBB

Pemkab Susun Formula Kompensasi PBB


 LABUHANBATU | Pemkab Labuhanbatu akan mengeluarkan dana kompensasi kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (PBB-P2) oleh masing-masing Wajib Pajak (WP). Saat ini, selain membahas kembali besaran tarif PBB P2, juga sedang menyusun mekanisme dan formula terbaik dalam proses pembayaran kompensasi tersebut. "Masih dilakukan penyusun formula kompensasi formula. Seperti apa nantinya yang diberlakukan terkait jika terjadi kelebihan pembayaran," kata Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Asset Daerah (PPKAD) Pemkab Labuhanbatu Duharsyah, Senin (10/11/2014). Dijelaskan, saat ini DPRD setempat membahas usulan Pemkab Labuhanbatu terkait revisi/penurunan tarif PBB-P2 seperti tertuang di Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2011 yang mengalami kenaikan hampir 300 persen dari biasanya. Maka ujar Duharsyah, jika nantinya usulan tersebut disetujui wakil rakyat, dipastikan akan terdapat kelebihan pembayaran tahun sebelumnya jika dibanding tahun 2014. "Itu pasti terjadi. Nanti, apakah sisa uangnya akan diteruskan untuk pembayaran PBB tahun mendatang atau bagaimana, itu akan dibahas dan ini lagi disusun. Pastinya akan dikompensasi," tutur Duharsyah. Sementara, dari target PBB-P2 tahun 2014 setelah pemberlakuan Perda nomor 4 tahun 2014 tersebut sebesar Rp5 miliar, pihaknya telah berhasil menerima sekitar Rp1,7 miliar atau 35 persen. "Itupun tidak murni PBB-P2 tahun 2014. Sebagian kecil disana juga terdapat piutang wajib pajak terhitung sejak tahun 2009-2013 lalu," paparnya. [jar] 

 

LABUHANBATU | Pemkab Labuhanbatu akan mengeluarkan dana kompensasi kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (PBB-P2) oleh masing-masing Wajib Pajak (WP). Saat ini, selain membahas kembali besaran tarif PBB P2, juga sedang menyusun mekanisme dan formula terbaik dalam proses pembayaran kompensasi tersebut.

 

“Masih dilakukan penyusun formula kompensasi formula. Seperti apa nantinya yang diberlakukan terkait jika terjadi kelebihan pembayaran,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Asset Daerah (PPKAD) Pemkab Labuhanbatu Duharsyah, Senin (10/11/2014).

 

Dijelaskan, saat ini DPRD setempat membahas usulan Pemkab Labuhanbatu terkait revisi/penurunan tarif PBB-P2 seperti tertuang di Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2011 yang mengalami kenaikan hampir 300 persen dari biasanya.

Baca Juga:  Bank Sumut Akui Berikan CSR Untuk Rehab Kantor Dekranasda Sumut

 

Maka ujar Duharsyah, jika nantinya usulan tersebut disetujui wakil rakyat, dipastikan akan terdapat kelebihan pembayaran tahun sebelumnya jika dibanding tahun 2014. “Itu pasti terjadi. Nanti, apakah sisa uangnya akan diteruskan untuk pembayaran PBB tahun mendatang atau bagaimana, itu akan dibahas dan ini lagi disusun. Pastinya akan dikompensasi,” tutur Duharsyah.

 

Sementara, dari target PBB-P2 tahun 2014 setelah pemberlakuan Perda nomor 4 tahun 2014 tersebut sebesar Rp5 miliar, pihaknya telah berhasil menerima sekitar Rp1,7 miliar atau 35 persen. “Itupun tidak murni PBB-P2 tahun 2014. Sebagian kecil disana juga terdapat piutang wajib pajak terhitung sejak tahun 2009-2013 lalu,” paparnya. [jar]

Baca Juga:  PTPN3 Belum Melepaskan Aset untuk Pembangunan SMKN 3 Rantau Utara

 

Terkait


Berita Terbaru