Home / / Junimart Girsang: Tangkap Tersangka JWS dan Periksa Bupati Simalungun 

Junimart Girsang: Tangkap Tersangka JWS dan Periksa Bupati Simalungun 


Junimart Girsang

EDISIMEDAN.com, SIANTARTerkait kasus perambahan atau perusakan hutan Sianak-anak di Desa (Nagori) Togur, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, anggota Komisi III DPR-RI, Junimart Girsang MH mendesak penyidik Poldasu, supaya menangkap tersangka JWS.

Hal itu disampaikan Junimart selepas menggelar pertemuan dengan Walikota Siantar dan jajarannya di Balai Kota Pematangsiantar, Selasa (3/3/2015), dalam rangkaian reses dirinya sebagai anggota DPR-RI di daerah pemilihannya.

Menurutnya, kasus perambahan hutan Sianak-anak, tidak hanya melibatkan JWS dan para pekerja penebangan pohon semata.

Melainkan, ia meyakini, dalam kasus tersebut, turut serta melibatkan pejabat negara. Sehingga dalam hal ini, Junimart juga meminta penyidik Poldasu agar memeriksa Bupati Simalungun, Jopinus Ramli (JR) Saragih

Disampaikan Junimart, dalam perkara itu, dirinya sudah meminta DPR-RI untuk membentuk Panita Kerja (Panja). Tujuannya, supaya Panja bisa melakukan investigasi (penyelidikan).

Baca Juga:  JR Saragih Pantau Langsung Pemberantasan DBD di Simalungun

Sebab, Hutan Sianak-anak merupakan kawasan hutan, yang pohon-pohonnya sengaja ditebangi. Bahkan hasil penebangannya, tidak diketahui dikemanakan. Malah setelah menjadi persoalan, baru dikatakan untuk SIMTRA (Simalungun Military Training).

Sementara itu, Junimart juga menyoroti tentang mandegnya penuntasan perkara perambahan hutan Sianak-anak tersebut.
Katanya, perkara itu terkendala petunjuk jaksa dari Kejaksaan Negeri Simalungun (Kejari Siantar), yang meminta penyidik untuk memeriksa Pangdam I Bukit Barisan.

Padahal, disebutkannya, jika hal itu dilakukan penyidik Poldasu, maka, akan membuka peluang terjadi benturan antara Polri dengan TNI. Dimana sebelumnya, benturan antara TNI dengan Polri, sudah pernah terjadi beberapa waktu lalu di Kota Batam, Kepulauan Riau.

“Itu terkendala petunjuk jaksa dari Kejari Simalungun, yang meminta, supaya Pangdam diperiksa. Tentunya kita tidak ingin terjadi benturan antara TNI-Polri, seperti yang di Batam,” ucap Junimart Girsang.

Baca Juga:  Makam Raja-raja Simalungun Jadi Destinasi Wisata Sejarah Danau Toba

Baginya, seharusnya jaksa tidak perlu meminta penyidik untuk meminta keterangan dari Pangdam I Bukit Barisan. Karena, dua alat bukti yang telah dimiliki penyidik, ia nilai sudah cukup bagi jaksa, untuk melimpahkan berkas perkara perusakan hutan Sianak-anak ke Pengadilan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara itu, Edmon Purba SH, yang juga menjabat Kasi Pidsus Kejari Simalungun menyayangkan pernyataan Junimart, yang menyebut, penuntasan kasus itu terkendala petunjuk dari pihaknya selaku penuntut umum.

Secara tidak langsung, Edmon mengakui kalau pihaknya ada meminta penyidik melengkapi berkas, dengan keterangan dari Kodam I Bukit Barisan. Namun, petunjuk itu, hingga saat ini, tidak juga dilengkapi penyidik. “Pahamilah pasal 39 undang undang nomor 18 tahun 2013 (tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan),” pintanya.

Baca Juga:  JR Saragih : Pembangunan Islamic Centre Simalungun Jangan Kaitkan dengan Pilgubsu

Malah, dijelaskan Edmon, bila-pun penyidik tidak melengkapi berkas, seharusnya penyidik tetap melimpahkannya ke jaksa penuntut umum. Pasalnya, sesuai ketentuan pasal 39 point b UU nomor 18 tahun 2013, jika penyidikan belum lengkap, JPU wajib melakukan penyidikan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari lagi.

Apalagi, masa penyidikan di kepolisian selama 90 hari, sudah berakhir, sejak penyidikan dimulai.

“Kita ikuti UU (undang undang). Bukan masalah siap atau tidak (dalam melakukan penyidikan jika berkas belum lengkap), UU harus dilaksanakan,” tulis Edmon Purba SH melalui pesan singkatnya. [red]

Terkait


Berita Terbaru