Home / NEWS / Dihujani Kritik, Laoly Tak Perduli

Dihujani Kritik, Laoly Tak Perduli


JAKARTA | Wacana Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly soal wacana pemberian remisi, diterpa badai kritik. Tapi Menteri Laoly bukan tanpa alasan.  Baginya, sekalipun koruptor, bukan berarti tak punya hak pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat.

Yasonna Laoly bilang, pengaturan pemberian remisi bagi terpidana, termasuk kasus korupsi adalah kewenangannya. Termasuk rencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012.

“Setelah putusan pengadilan, itu urusan saya. Coba lihat UU KPK, ada enggak disebutkan bahwa KPK menentukan remisi, no! Jaksa juga no! Di sini (pemberian remisi) kewenangan kami Kemenkumham,” ujar Laoly di Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2015) malam.

Menurut dia, para penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK punya wilayah masing-masing dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Setelah itu, lanjutnya para terpidana akan menjadi tanggung jawab Kemenkumham dalam melakukan pembinaan.

Baca Juga:  Korban Dugaan Malpraktik, Anggi akan Dibawa Berobat ke Malaysia

“Karena itu (penegak hukum) ada kamar-kamarnya. Polisi menyidik, Jaksa menuntut, KPK menyidik dan menuntut, selesai menuntut selesai tugasnya, baru hakim memutuskan. Urusan saya membina di sini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, mengajak semua pihak untuk mau duduk bersama membahas masalah pemberian remisi bagi narapidana kejahatan biasa maupun kejahatan yang dianggap luar biasa.

“Kita susun untuk remisi tindak pidana biasa dengan tindak pidana yang ada unsur extra ordinary crime-nya, kita buat limitation dan pengetatan. Kita sepakati maksimum remisi bagi terpidana korupsi berapa tahun, mari kita buat. Tapi kalau dibilang tidak punya hak remisi, itu no way, karena itu hak ,” tandasnya.

Baca Juga:  Ratusan Alumni SMA 11 Medan Hadiri Halal Bil Halal

Diketahui, pada 2012 lalu yang tercantum dalam PP 99, remisi terhadap kasus luar biasa diperketat oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Soal pemberian hak remisi ini, Dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, Agustinus Pohan berpendapat, para napi korupsi harus punya tolok ukur tertentu untuk bisa mendapatkan hak remisi ini.

“Remisi itu sendiri bertujuan kebinaan (napi), bertujuan merehabilitasi. Barangkali dengan adanya program-program rehab mereka akan jadi sosok yang antikorupsi,” papar Agustinus kepada Okezone via telefon.

“Remisi itu bagian dari reward atas kelakuan baik (selama di tahanan). Kenapa koruptor juga boleh mendapatkan remisi, ya karena tujuan pembinaannya sama. Semua warga binaan berhak remisi,” sambungnya.

Baca Juga:  Menkumham Sambut 25 Wisatawan asal Guanzhong di Nias

Agustinus menambahkan bahwa ukuran para koruptor bisa dihadiahi remisi, tidak hanya semata-mata dengan berkelakuan baik pada program-program rehab yang normatif.

“Kita harus tahu bahwa mereka itu bisa mendapat remisi, bagaimana caranya. Apakah dengan menyogok atau benar-benar jadi warga binaan yang baik,” imbuh Agustinus.

“Kita juga tahu beberapa dari mereka bisa mendapat fasilitas, kemewahan seperti yang terjadi pada Artalyta Suryani. Ukuran koruptor mendapat remisi ini harus lebih jelas, harus bisa dibuktikan dalam masa pembinaan, seperti tak menggunakan macam-macam fasilitas kemewahan,” tuntasnya. [rez|okz]

Terkait


Berita Terbaru