Home / CITYLIFE / Tujuh Kawasan di Medan Ini Harus Bebas dari Asap Rokok

Tujuh Kawasan di Medan Ini Harus Bebas dari Asap Rokok


MEDAN| Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan mengelar Workshop dan Pelatihan Standar Operasional Mekanisme Pelaksanaan dan Evaluasi Perda Kota Medan No 3 Tahun 2014 tetang Kawasan Tanpa Rokok, di sibayak hotel.

Koordinator Pengendalian Tembakau Yayasan Pusaka Indonesia OK Syahputra Harianda mengatakan, workshop dan pelatihan ini diharapkan akan melahirkan tim pemantau Kawasan Tanpa Rokok yang terlatih dalam melakukan pelaksanaan, pemantauan dan monitoring Perda Kota Medan tentang KTR.

“Selain itu juga akan menyepakati standar operasionla prosedur yang telah disusun sebagai standar baku yang akan dipakai secara bersama dalam mengimplementasikan Perda KTR tersebut,” ungkap OK Syahputra dalam siaran persnya kepada EdisiMedan.Com, Selasa (24/3/2015).

Baca Juga:  Perayaan Imlek 2017, Lazada Tebar Diskon Promo Bawa Hoki

Ada tujuh kawasan tanpa rokok yang wajib mematuhi Perda No.3 Tahun 2014. Tujuh kawasan tanpa rokok tersebut meliputi fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat umum, tempat kerja, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum.

Walikota Medan melalaui Dinas Kesehatan Kota Medan, Usma Polita mengatakan nantinya kota Medan akan menindak para perokok yang merokok di tujuh kawasan tanpa rokok. Sanksi akan diberikan secara bertahap. Pertama, teguran hingga tiga kali.

Lalu jika teguran tidak bisa selesai maka akan diberikan sanksi administratif. “Nantinya kita akan perkuat Sat Pol PP untuk bisa menindak tegas” ujar Usma Polita

Baca Juga:  Karo Idol, Ajang Pencarian Bakat Musisi Karo Berhadiah Tiga Unit Mobil

Ditambahkannya bahwa Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan amanah Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. “Pada pasal 115 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya,” ujarnya.

Ihwal sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran KTR, Usma menyatakan ada dua sanksi yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif antara lain teguran, bila tak diindahkan memerintahkan orang atau badan tersebut meninggalkan KTR.

“Kami juga bisa menghentikan kegiatan usaha di KTR atau pencabutan izin usaha,” kata usma.

Pelatihan yang diikuti oleh 30 peserta dari kalangan intansi pemerintah, organda, MUI, PGI, Poresta dan Kejaksaan, menghadirkan narasumber Usma Polita dari Dinas Kesehatan Kota Medan, Ratna Yunita MKM Dinas Kesehatan Kota Bogor, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH Hakim Lubuk Pakam dan M Sofyan Kepala Satuan Pamong Praja Kota Medan dan difasilitasi Arif, SH  MH dosen Fakultas Hukum USU. [rez]

Terkait


Berita Terbaru