Home / MEDAN TODAY / KPA Sumut Diminta Miliki Database Penderita HIV/AIDS

KPA Sumut Diminta Miliki Database Penderita HIV/AIDS


Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi dan pengurus KPA Sumut berdiskusi saat beraudiensi di ruang kerjanya.

MEDAN. Langkah awal dalam upaya untuk membatasi penularan HIV/AIDS adalah dengan melakukan pendataan penderita secara konfrehensif. Database tersebut, kemudian menjadi acuan dalam menyusun program, baik program pencegahan maupun penanggulangan.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi saat menerima audiensi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumut.

“KPA Sumut layak punya data falid tentang jumlah penderita HIV/AIDS di Sumut. Kemudian di daerah mana saja, termasuk usia penderita, penyebab penularan dan lain sebagainya. Bila memungkinkan datanya by name by address,” ujar Erry.

Hadir dalam audiensi itu Sekretaris KPA Sumut H Rachmatsyah bersama Kepala Sekretariast KPA Sumut A Ramadhan. Sementara Wagub Sumut didampingi Staf Ahli Gubsu Asren Nasution, Kabiro Binkemsos M Yusuf dan Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Sumut Sukarni SKM MKes.

Baca Juga:  Hendri Waluyo Kembali Aktif Bekerja di Bank Danamon

Menurut Erry, database tersebut menjadi acuan bagi pemerintah agar memetakan daerah rawan HIV/AIDS untuk menjadi prioritas penanggulangan. Sedang daerah yang tergolong masih bersih, akan diperkuat sosialisasi pencegahan.

Dengan adanya database, KPA Sumut, akan mudah merangkul pihak lain dalam mendukung program pencegahan dan penangulangan HIV/AIDS.

“Misalnya, daerah pelabuhan Tanjung Balai, KPA Sumut dapat merangkul KPA Tanjungbalai dan sejumlah LSM di daerah bersangkutan. Demikian juga dengan daerah lain. Kedekatan dengan penderita akan mempermudah dalam upaya penanggulangan, karena penderita HIV/AIDS umumnya akan menutup diri,” papar Erry.

Erry menyadari, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan biaya tidak sedikit. Untuk itu, KPA Sumut diharapkan memiliki strategi dalam memperoleh dana untuk mendorong terealiasasinya program.

Baca Juga:  Gubsu Lantik 32 Pejabat Eselon II dan 21 Pejabat Eselon III yang Baru

“Alokasi dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. KPA Sumut tidak tertutup kemungkinan merangkul pihak lain seperti BUMN, BUMD dan pihak swasta bekerjasama dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Sumut,” sebut Erry.

Sejumlah perusahaan masih menyalurkan dana Corparate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pemberian beasiswa dan lain sebagainya. KPA Sumut dapat merangkul pihak swasta untuk peduli dengan menyalurkan CSR untuk pencegahan HIV/AIDS.

“KPA juga boleh saja merangkul dana funding dari luar, karena persoalan HIV/AIDS sudah menjadi masalah internasional,” saran Erry.

Tidak harus dalam bentuk bantuan dana, KPA juga dapat merangkul pihak lain dalam menyiapkan alat sosialiasi pencegahan HIV/AIDS dengan menyiapkan baleho dan spanduk.

Baca Juga:  P3SU Medan Tembung Atasi Sampah Plastik Pemicu Banjir

“Boleh juga merangkul pengusaha advertising. Kerjasmaa dengan dunia periklanan juga akan mengurangi biaya sosialisasi. Selama ini, dana yang dikelola KPA Sumut merupakan dana hibah dari APBD Sumut. Dana itu harus tepat guna dan dapat dipertangungjawabkan,” pungkas Erry. [ded]

Terkait


Berita Terbaru