Home / NEWS / Blokir Situs Islami, Kominfo Salahgunakan Kewenangan

Blokir Situs Islami, Kominfo Salahgunakan Kewenangan


MEDAN| Pemblokiran sejumlah situs bernuansi Islami karena tuduhan menyebarkan paham radikalisme dianggap banyak kalangan telah menciderai iklim demokrasi Indonsia. Apalagi pemblokiran tersebut tanpa alasan yang kuat.

Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai, Kementerian Kominfo dinilai tidak bisa memberikan penilaian sepihak dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atas tuduhan penyebaran paham radikalisme.

“Otoritas untuk menafsirkan suatu ajaran agama tertentu, pasti lebih tepat dilakukan oleh para tokoh agama itu sendiri,” ujar anggota F-PAN itu.

Dalam konteks itu, Saleh Daulay meminta BNPT dan kementerian kominfo perlu duduk bersama dengan para tokoh agama Islam lintas ormas.

Baca Juga:  Sore Ini, DPR-Pemerintah Putuskan Besaran BPIH 2015

“Ini bukan sesuatu yang baru sebab sebelumnya pertemuan-pertemuan serupa sudah sering dilakukan BNPT. Hanya saja, kali ini difokuskan untuk membicarakan konten situs media-media yang diblokir tersebut,” ujar wakil rakyat yang terpilih dari Dapil Sumut II itu.

Keberatan Dakwatuna
Sementara itu, Redaksi media Islam Dakwatuna mendatangi Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dan Komisi I DPR RI hari ini, Rabu (1/4/2014).

Pemimpin umum Dakwatuna, Samin Barkah mengatakan, kedatangannya ke Kemkominfo, untuk mengajukan keberatan Dakwatuna atas laporan BNPT yang telah melaporkan ke Kemkominfo bahwa Dakwatuna masuk ke dalam situs yang mengajarkan radikalisme. Dakwatuna belum pernah diajak bicara sebelumnya, padahal Dakwatuna justru menentang radikalisme.

Baca Juga:  Metamorfosa 'Bukan Urusan Saya': 'Saya Tanya Siapa? Dikit-Dikit ke Saya'

“Kami ke Kominfo untuk mengutarakan keberatan atas dimasukkannya dakwatuna ke dalam daftar situs yang mengajarkan radikalisme ke kominfo untuk diblokir,” kata Samin dalam siaran pers yang diterima redaksi edisimedan.com.

Menurutnya, tidak hanya pemblokiran, pihak BNPT juga diduga telah berusaha melakukan penutupan situs Dakwatuna dengan berkoordinasi dengan pihak domain service provider yang digunakan Dakwatuna sehingga domain service provider memberikan peringatan agar dalam 10 hari domain Dakwatuna segera pindah di luar peregistrar mereka. Jika dalam waktu 10 hari tidak melakukan hal tersebut, maka domain akan disuspend (ditutup).

“Ini lebih dari pemblokiran, tapi juga penutupan, karena dari domain service provider ada tekanan untuk pindah dalam 10 hari atau domain akan disuspend/tutup oleh mereka,” ujarnya.

Baca Juga:  Ini Agenda Persidangan Komisi VIII Pasca Reses

Selain ke Kemkominfo, Samin mengungkapkan, tim redaksi Dakwatuna juga akan melakukan audiensi dengan Komisi I DPR RI untuk meminta DPR turut menyelesaikan permasalahan ini dengan memanggil BNPT dan Kemkominfo.

“Ke Komisi I terkait pengaduan dan minta DPR memanggil BNPT dan Kominfo terkait kasus ini,” pungkasnya. [ded]

Terkait


Berita Terbaru