Home / NEWS / LAPK: Kenaikan TDL Bukti Indonesia Masuk Perangkap Pasar Bebas

LAPK: Kenaikan TDL Bukti Indonesia Masuk Perangkap Pasar Bebas


Dr. Farid Wajdi, SH, M. Hum

MEDAN| Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Medan, memprotes penerapan tarif baru bagi pelanggan rumah tangga dengan batas daya 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA yang akan berlaku per Mei.

Menurut Direktur LAPK, Farid Wajdi, alasan pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) karena bergantung pada mata uang dollar, membuktikan kalau pemerintah masuk dalam perangkap pasar bebas (liberalisme-kapitalisme). Dengan begitu, Indonesia tidak memiliki lagi kedaulatan energi.

“Pelanggan rumah tangga dengan batas daya 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA tidak lagi menikmati tarif subsidi sebesar Rp 1.352 per kWh. Padahal saat bersamaan harga-harga lain sudah melejit naik,” ujar Farid.

Faid juga bilang, tarif listrik bakal mengikuti tarif non-subsidi lainnya seperti pelanggan 3.500 VA ke atas. Untuk Maret, tarif per kWh adalah Rp 1.426,58.

Baca Juga:  38 Anggota DPRD Sumut jadi Tersangka, Beredar Spanduk Ini di Depan Gedung DPRD Sumut

Uniknya ada 3 (tiga) faktor pembentuk tarifnya, yakni kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS), harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesian crude price -ICP), serta inflasi yang terjadi.

“Jadi penyebab penaikan tarif listrik adalah harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang terus melemah. Episode penaikan tarif listrik adalah lanjutan drama penaikan harga gas elpiji 12 kg, harga tiket kereta api dan penaikan harga BBM, ujar Farid dalam siaran persnya kepada EdisiMedan.Com, Senin (6/4/2015).

Yang perlu dicatat, menurut Farid, bahwa makin tinggi nilai dolar terhadap rupiah, tarif listrik naiknya ikut tinggi juga. Begitu sebaliknya.

Dari pelbagai alasan itu, LAPK memberikan 5 kritikannya kepada pemerintah. Pertama, penetapan tarif lsitrik mengikuti fluktuasi rupiah terhadap dolar menunjukkan Indonesia sebenarnya telah masuk dalam perangkap pasar bebas (liberalisme-kapitalisme). Dengan begitu, Indonesia tidak memiliki lagi kedaulatan energi.

Baca Juga:  DPRD Setujui Anggaran Guru Sekolah Minggu di PAPBD 2018

“Tidak ada mekanisme perlindungan terhadap kedaulatan ekonomi rakyat. Indonesia telah menelan penuh sistem kapitalisme dan menerapkan sebagai sendir kehidupan bernegara tanpa filter,” jelasnya.

Kedua, sangat disesalkan penetapan tarif lsirik untuk golongan  batas daya 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA, padahal idealnya pelanggan 3.500 VA ke atas. Pelanggan 1300 va, belakangan adalah pelanggan yang terpaksa menyambung aliran lsitrik, karena ketiadaan jaringan batas daya 900 va.

“Ketiga, penetapan tarif listrik yang merujuk kurs Rupiah, harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesian crude price -ICP), serta inflasi terasa agak menyalah. Sebab selama ini pelayanan PT PLN masih di bawah standar. Masih sering terjadi pemadaman bergilir, sehingga begitu digunakan standar atau indikator internasional, semestinya pelayanan PT PLN juga mesti mengikuti indikator pelayanan internasional,” ujar Farid.

Baca Juga:  Kondisi Wartawan Korban Penganiayaan TNI AU Mulai Pulih

Keempat, tahun 2015 Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sudah dipastikan daya saing produk dalam negeri bakal keok, karena ongkos produk termasuk ongkos listrik makin mahal.

Kelima, karena tarif listrik fluktuatif bagaimana rumah tangga dan industri dapat merencanakan dengan baik biaya produksi. Dengan kata lain, mekanisme tarif listrik yang naik turun ini juga membuat pengusaha lebih sulit dalam membuat perhitungan harga?

“Jika nantinya harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang terus melemah, apakah tarif listrik juga akan ikut tarif selangit? Karena faktor yang menjadi pembentuk tarif listrik paling utama adalah nilai tukar rupiah,” pungkas Farid. [ded]

Terkait


Berita Terbaru