Home / NEWS / AJI Jakarta Desak Polresta Serahkan Kasus Radar Bekasi ke Dewan Pers

AJI Jakarta Desak Polresta Serahkan Kasus Radar Bekasi ke Dewan Pers


JAKARTA| Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mendesak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bekasi Kota untuk segera menyerahkan kasus sengketa pemberitaan antara seorang politikus lokal Partai Amanat Nasional (PAN) dan Radar Bekasi ke Dewan Pers.

“AJI Jakarta meminta kepolisian menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menangani kasus sengketa pemberitaan tersebut,” kata Ketua AJI Jakarta, Ahmad Nurhasim dalam siaran persnya, Jumat (10/4/2015).

Pada Kamis 9 April 2015 kemarin, Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota telah memanggil jurnalis Radar Bekasi, Randy Yosetiawan Priogo, sebagai saksi kasus pencemaran nama baik.

Sebelumnya, pada 27 Februari 2015, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAN Bekasi Utara Iriansyah melaporkan Randy ke kepolisian dengan tuduhan terlapor telah melakukan pencemaran nama baik (Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pengaduan ini merupakan buntut dari pemuatan berita berjudul “DPC Bekasi Utara Sebut Pimpinan DPD Masa Bodo” di Radar Bekasi, 18 Februari 2015. Sumber berita ini, salah satunya, adalah Iriansyah.

Baca Juga:  Rumah Zakat Hadirkan Rumah Qur'an Juara di Medan

Sehari setelah pemuatan berita tersebut, Randy dikeroyok tiga orang di Rumah Makan Arraunah, Jalan Serma Marzuki, Margajaya, Bekasi Selatan. Pengeroyokan ini disaksikan Ketua DPD PAN Kota Bekasi Faturahman Daud dan Iriansyah.

Saat ini Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota telah menetapkan dan menahan dua tersangka yang mengeroyok Randy, tapi sampai kini mereka belum diadili.

AJI Jakarta menyatakan tindakan pengadu melaporkan jurnalis ke kepolisian dengan pasal pencemaran nama baik akibat sengketa pemberitaan, bertentangan dengan UU Pers.¬† “Ketidakpuasan atau keberatan terhadap berita, harus diselesaikan lewat mekanisme hak jawab dengan memberikan tanggapan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baik narasumber atau pembaca,” jelas Ahmad Nurhasim.

Baca Juga:  Dewan Pers Temukan Bukti Kekerasan TNI AU kepada Jurnalis di Medan

Pasal 5 UU Pers mewajibkan media yang bersangkutan wajib memuat hak jawab tersebut secara proporsional. Mekanisme lain ialah melalui hak koreksi, yakni meralat informasi yang keliru yang telah diberitakan.

Selain UU Pers, Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota harus memproses kasus sengketa pemberitaan ini berdasarkan nota kesepahaman antara Kepala Kepolisian RI dengan  Dewan Pers.

Di dalam nota kesepahaman nomor 01/DP/MoU/II/2012 dan 05/II/2012 itu, Kepolisian memproses laporan pengadu dengan berkonsultasi kepada Dewan Pers hingga sengketa pemberitaan ini selesai. [khi]

Terkait


Berita Terbaru