Home / NEWS / Jokowi Tinggalkan IMF dan Bank Dunia, Tapi Berhutang ke China

Jokowi Tinggalkan IMF dan Bank Dunia, Tapi Berhutang ke China


JAKARTA| Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam, menilai niatan Presiden RI Joko Widodo untuk meninggalkan IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia di forum peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta, belum lama ini hanya sebatas retorika semata.

Pasalnya, legislator dari PKS itu menyatakan teriakan Jokowi agar meninggalkan IMF dan Bank Dunia cuma kamuflase karena ternyata pemerintah mengambil pinjaman dan Tiongkok sebesar Rp 647 Triliun.
Karena itu, dia meminta pemerintah RI untuk berhati-hati melakukan kerjasama, apalagi bersifat pinjaman kepada Tiongkok (China-red).

“Yang dilakukan Pemerintahan Jokowi sebagai, keluar dari mulut Barat, masuk ke mulut China. Pemerintah harus berhati-hati menjalin kerjasama dengan China, jangan sampai terulang pengalaman buruk seperti proyek pembangunan pembangkit listrik Fast Track Program (FTP) 10.000 MW tahap pertama. Faktor kapasitas dari proyek tersebut sangat rendah, hanya 35-50 persen, seperti yang dilaporkan pejabat Bappenas,” ujar Ecky dalam siaran pers yang diterima edisimedan, Senin (27/04/2015).

Baca Juga:  Kuasai DPR, PKS: Bukti Soliditas KMP

Ia juga menunjuk kasus pembelian bus TransJakarta karatan dari China yang kasusnya kini masih mengendap. “Pemerintah harus belajar dari pengalaman tersebut dengan memperbaiki syarat dan ketentuan kontrak, serta melakukan pengawasan yang ketat dalam eksekusinya,” tegas Ecky yang punya latar belakang sebagai auditor ini.

Seperti diketahui bersama, peringatan KAA kemarin menjadi momentum bagi penguatan kerjasama bilateral antara pemerintah RI dengan China. Pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping di sela-sela KAA memastikan bahwa Tiongkok akan dapat “jatah” proyek infrastruktur, antara lain pembangunan 24 pelabuhan dan 15 bandar udara, pembangunan jalan sepanjang 1.000 km, pembangunan rel kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW.

Baca Juga:  Hakim Janner Purba yang Ditangkap KPK Dipromosikan Jadi Ketua PN Kisaran

Selain itu, Tiongkok juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta supercepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya.

“Pemerintah harus hati-hati dalam kerjasama pembangunan infrastruktur dengan China. Jangan sampai pengalaman buruk di bidang infrastruktur dengan China terulang lagi. Ingat juga kasus proyek pembangunan pembangkit listrik Fast Track Program,” ujar Ecky.

Ecky juga menambahkan bahwa pada dasarnya dalam kerjasama kedua pihak memiliki kepentingan yang sama besarnya, sehingga semestinya bargaining position kita tidak boleh lemah di hadapan mereka.

“Ingat, itu utang yang harus dibayar oleh anak cucu kita. Sedangkan mereka tidak mau memberi utang tanpa dapat keuntungan melalui proyek-proyeknya. Celaka jika kita berutang tapi barang yang diberikan buruk kualitasnya, sedangkan barang itu diharapkan yang akan mendongkrak pendapatan kita. Apalagi kalau pengelolaannya tidak benar malah bisa jadi bancakan. Mau bayar pakai apa nanti?” kata Ecky.

Baca Juga:  16 Napi di Sumut Peroleh Remisi Hari Raya Nyepi

Menurut Ecky, setidaknya ada tiga hal yang harus menjadi prioritas pemerintah dalam kesepakatan kerjasama ini. Pertama memastikan kualitas dan ketepatan waktu proyek tersebut, kedua memastikan penyerapan tenaga kerja dan tingkat kandungan dalam negeri semaksimal mungkin, ketiga memastikan transfer teknologi dan pengetahuan terjadi agar jangan sampai kita tergantung pada mereka terus ke depannya.

“Percuma teriak-teriak singkirkan bohir yang lama jika kita malah merapat ke bohir yang baru,” pungkas Ecky. [rez]

Terkait


Berita Terbaru