Home / NEWS / Problematika Manajemen Haji Indonesia Menurut Saleh Daulay

Problematika Manajemen Haji Indonesia Menurut Saleh Daulay


JAKARTA| Membandingkan penyelenggaraan haji Indonesia dengan negara lain dinilai tidak tepat. Pasalnya, jumlah jamaah haji Indonesia adalah terbanyak di dunia. Karena itu, tingkat keruwetan dan problematikanya pasti berbeda.

Penilaian ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyikapi manajemen haji di Indonesia.

“Sering kita mendengar orang membandingkan penyelenggaraan haji Indonesia dengan Malaysia, Brunei, dan Singapura. Tentu tidak bisa disamakan. Dipastikan, persoalan haji Indonesia lebih rumit dan kompleks,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam keterangannya yang diterima edisimedan.com, Senin (4/5/2015).

Anggota F-PAN yang terpilih dari Dapil Sumut II menjelaskan, dari sisi jumlah jamaah, Jamaah reguler Indonesia mencapai 155.200, sementara Malaysia hanya 27.000. Dengan jumlah sebanyak itu, Indonesia harus memberangkatkan haji dalam 371 kloter. Beda dengan Malaysia yang hanya 64 kloter.

Baca Juga:  Mulai dari Pinjam Laptop Siswa, Ini Temuan Ombudsman RI Soal Penyelenggaran UNBK SMK di Sumut

Demikian juga dengan pemondokan, jamaah yang sedikit seperti malaysia hanya membutuhkan 9 hotel, sementara Indonesia harus menyewa lebih dari 100 hotel.

Dari sisi daftar tunggu, Malaysia jauh lebih lama dari Indonesia. Dengan program tabung hajinya, saat ini daftar tunggu di Malaysia sudah mencapai 51 tahun. Di Indonesia, daftar tunggunya hanya antara 9 sampai 20 tahun. Dengan diterapkannya haji sekali seumur hidup, daftar tunggu di Indonesia diharapkan akan lebih singkat.

“Hanya saja, penyelenggaraan haji di Malaysia lebih fleksibel. Penentuan ongkos haji, misalnya, tidak perlu mendapat persetujuan DPR. Di kita, setiap tahun ongkos haji harus dibahas oleh pemerintah bersama DPR,” imbuhnya.

Baca Juga:  Pengakuan Pembunuh Bendahara Pendidikan di Nias Mengejutkan

Ke depan, seiring dengan dibentuknya badan pengelola keuangan haji (BPKH), penentuan BPIH bisa dilakukan sekali 5 tahun. Dengan demikian, pemerintah bisa bekerja lebih cepat. Tidak perlu menunggu keputusan DPR dan penerbitan keppres tentang BPIH.

“Poin saya, penyelenggaraan haji Indonesia belum tentu lebih buruk dari negara-negara jiran. Karena itu, kita tidak boleh merasa selalu tertinggal. Betul, masih banyak yang perlu disempurnakan. Itulah yang menjadi tugas kita semua sehingga semakin hari semakin baik,” pungkasnya. [ded]

Terkait


Berita Terbaru