Home / SUMUT / Wagubsu “Fasilitasi” Pertemuan HMI dengan Ketua BPK RI

Wagubsu “Fasilitasi” Pertemuan HMI dengan Ketua BPK RI


Ketua BPK RI Harry Azhar Azis berphoto bersama Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Gus Irawan Pasaribu, Ketua Umum Badko HMI Sumut Anggia Ramadhan, PMW KAHMI Sumut, Majelis Pakar KAHMI Sumut, PKMD KAHMI Medan dan Ketua Umum HMI Cabang Medan dalam silaturahmi dengan kader dan keluarga besar HMI Sumut di rumah makan Garuda, Jl Adam Malik Medan, Minggu (03/05/2015) malam.

MEDAN| Ketua Umum Badko HMI Sumut, Anggia Ramadhan melaporkan persoalan kisruh APBD Sumut yang mengalami defisit Triliunan Rupiah dari tahun 2013 sampai sekarang ini kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Harry Azhar.

Pertemuan antara kader HMI dengan Ketua BPK tersebut, ‘difasilitasi’ Wakil Gubernur Sumatera Utara, Tengku  Erry Nuradi di rumah makan Garuda, Jalan Adam Malik Medan, Minggu malam (3/5/2015).

Tajuk dari pertemuan itu sendiri adalah silaturahmi sekaligus bernostalgia, karena Harry Azhar pernah terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI periode 1983-1986 dalam Kongres HMI yang berlangsung di Medan.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Calon gubernur Sumatera Utara yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Gus Irawan Pasaribu, PMW KAHMI Sumut, Majelis Pakar KAHMI Sumut, PKMD KAHMI Medan dan Ketua Umum HMI Cabang Medan.

Baca Juga:  Ketua Peradi BL " Hotman Paris Binjai " Gelar Bukber Santuni Anak Yatim/ Bagi Takjil

Kepada Ketua BPK, Anggia Ramadhan mengingatkan temuan BPK Sumut soal dugaan penyelewengan dana Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Sumut tahun 2013 sebesar Rp 2,8 triliun berdasarkan terbitan BPK Sumut tahun 2014.

“Kami berharap, Pak Erwin sebagai Ketua BPK Sumut untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang mengakibatkan melemahnya keuangan Pemprov Sumut agar pembangunan di tetap berjalan. Kami berharap BPK tegas dalam pengusutan tanpa pandang bulu,” harap Anggia.

Terkait hal ini, Harry berpesan kepada Tengku Erry Nuradi, agar seluruh aparatur dan pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan reformasi birokrasi dan pengendalian intern guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, ankuntabilitas, transparan dan partisipatif.

Baca Juga:  Rapim Gerindra Sumut Amanahkan Pemenangan Pilkada

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu syarat Pemprov Sumut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian di masa mendatang.

“Kita harus terus berbenah. Tidak hanya Sumut, semua provinsi dan kabupaten secara nasional juga harus melakukan perbaikan dalam tata kelola dan laporan keuangan yang akurat serta patuh pada peraturan keamanan asset,” harap Harry. [ded]

Terkait


Berita Terbaru