Home / POLITIK / Catatan Komisi II DPR-RI untuk Pilkada Serentak di Sumut

Catatan Komisi II DPR-RI untuk Pilkada Serentak di Sumut


MEDAN| Ketua Komisi II DPR RI, Kamarulzaman Rambe berharap Pilkada serentak di 23 Kabupaten/Kota di Sumut pada 9 Desember 2015 mendatang bisa berjalan lancar. Demi kelancaran pesta demokrasi tersebut, pemerintah Daerah, KPU, Polri dan seluruh instansi terkait harus memahami 4 azas dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015.

Hal tersebut disampaikan Kamarulzaman dalam rangka kunjungan kerja Komisi II DPRD spesifik Pilkada Kabupaten/Kota Sumut di aula Martabe, kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, belum lama ini.

Hadir Ketua Komisi II DPR RI Kamarulzaman Rambe, sejumlah wakil ketua dan anggota, serta sekretariat Komisi II DPR RI. Sementara Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi didampingi Sekdaprovsu Hasban Ritonga dan asisten Pemerintahan Hasiholan Silaen.

Baca Juga:  PILKADA MEDAN| Pasangan BENAR Makin "Bersinar"

Turut hadir dalam acara tersebut mewakili Kapolda Sumut, Ketua KPU Sumut, Ketua Bawaslu Sumut, Bupati dan Walikota yang akan melaksanakan Pilkada 2015, para ketua KPU Kabupaten/Kota se Sumut, para ketua Panwaslu Kabupaten/Kota dan sejumlah anggota.

Menurut Pertama, azaz kebijakan efisiensi dan efektifitas. Pemerintah daerah harus mengedepankan azas efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015.

Azas kedua, jelas Kamarulzaman ialah penguatan partai politik dengan pilkadalangsung serentak yang akan dilaksanakan ini lanjutnya lagi partai politik dan gabungan partai politik yang mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Azas selanjutnya, penguatan Kepemimpinan kepala daerah, dipilih langsung, kampanye, kertas suara, penyelenggara dibiayai oleh negara.

Baca Juga:  Temui Para Tokoh di Kota Kerang, Edy-Ijeck Minta Restu Maju di Pilgubsu

“Kalau semuanya dibiayai negara, tentunya dalam rangka untuk penguatan kepemimpinan kepala deerah dan untuk memajukan derah-daerah,” ujarnya.

Azas keempat adalah kebijaksanaan satu putaran dalam pilkada. Kebijakan satu putaran menggambarkan pilihan yang iklas dari masyarakat terhadap hak pilihnya untuk memilih pemimpinnya tanpa ada janji untuk berikutnya.

“Kita berharap dengan kunjungan ini didapatkan masuk-masukan agar pelaksanaan pilkada serentak termasuk teknisnya, agar pelaksanaan pilkada serentak ini dapat berjalan dengan lancar,” harap Kamarulzaman. [ded]

Terkait


Berita Terbaru