Home / NEWS / Penikmati Dana Bansos di Sumut Mengalir Sampai Jauh

Penikmati Dana Bansos di Sumut Mengalir Sampai Jauh


MEDAN| Usai ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (3/8/2015) malam, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugoroho meminta agar KPK mengambil alih perkara Bantuan sosial (Bansos) yang saat ini dipegang Kejaksaan Agung.

Hal ini disampaikan pengacara Gatot, Razman Arif Nasution usai kliennya ditahan KPK. Menurut Razman, kasus yang menjerat Gatot dan istri mudanya, Evy Susanti itu tidak hanya terkait dengan dugaan penyuapan, tapi juga untuk Bansos, BDB (Bantuan Daerah Bawahan).

Razman bilang, jika kasus ini diproses KPK, maka pengusutan kasus tersebut oleh KPK dianggap akan mempermudah proses penyidikan sampai persidangan.

“Karena menurut kami, itu akan mempermudah proses penyidikan sampai proses persidangan. Berikutnya adalah kami mendorong agar kasus dugaan suap ini begitu juga dengan Bansos, BDB, BDH (Bantuan dana hibah) dan sebagainya itu sesegera mungkin diproses terutama dugaan suap ini diproses secepatnya ke pengadilan Tipikor. Untuk saat ini kami percaya KPK profesional, kita belum akan melakukan praperadilan,” jelas Razman.

KPK sendiri sudah mengirim sinyal akan mengambil alih permintaan Gatot itu. Melalui Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, akan berkoordinasi dengan Kejaksaan. Menurutnya, tak ada batasan waktu koordinasi antara KPK dan Kejaksaan sebab keduanya telah memiliki nota kesepahaman untuk melakukan fungsi koordinasi.

“Kami akan tetap melakukan koordinasi dengan Kejaksaan tentang penanganan bantuan sosial,” kata Indriyanto tadi malam kepada wartawan.

Baca Juga:  Sekjen Nasdem Tersangka Setelah Tengku Erry Bersaksi

Kejaksaan Agung sendiri sampai kini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap perkara Bansos. Hingga kemarin, Senin (3/8/2015), Kejagung memeriksa empat pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Empat pejabat yang diperiksa adalah Sekretaris Daerah Hasban Ritonga, Mantan Sekretaris Daerah Nurdin Lubis, Mantan Kepala Biro Keuangan Baharudin Siagiaan, dan Asisten Biro Pemerintahan Silaen Hasiholan. Kejaksaan juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Keuangan Ahmad Fuad Lubis, namun tak hadir.

Seperti dilansir Tempo, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap APBD Sumatera 2012 dan 2013 mengungkap aliran dana bantuan sosial janggal. Salah satu temuan BPK pada 2012 adalah adanya anggaran bantuan sosial sebesar Rp 98,3 miliar yang pertanggungjawabannya tidak lengkap, dan terindikasi merugikan negara sebesar Rp 6,5 miliar.

Tempo menulis, temuan BPK itu semakin menggila di tahun berikutnya. BPK menganggap penyaluran bantuan sosial senilai Rp 380,4 miliar oleh pemerintah provinsi dianggap melanggar peraturan. Ada lagi Rp 75,1 miliar bantuan yang tak dipertanggungjawabkan.

Dana itu sebagian mengalir ke 1.490 lembaga. Sebagian besar dari lembaga itu berupa masjid, pesantren, gereja dan lembaga lainnya. Misalnya kepada Gereja Batak Kristen Protestan. Dalam laporan BPK, pada 2012 GBKP disebut dua kali menerima dana bantuan sosial sebesar Rp 60 juta dan Rp 20 juta. Terdapat pula bantuan kepada unit GBKP di 11 daerah sejumlah total Rp 300 juta.

Baca Juga:  Pasca Tersangka, Rumah Dinas Gubsu Didatangi Wartawan

Wakil Sekretaris Umum Moderamen Gereja Batak Kristen Protestan, Ananta Purba membantah lembaganya menerima aliran dana sebesar itu. Menurut dia, pihaknya hanya pernah menerima hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada GBKP Tebing Tinggi pada 2012 lalu sebesar Rp 175 juta “Selain itu kami hanya pernah menerima pada 2010, itu pun hanya Rp 20 juta untuk sidang Moderamen GBKP,” katanya kepada Tempo Selasa pekan lalu.

Yang paling aneh, dalam daftar penerima bantuan sosial terdapat lembaga mapan seperti Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara. Lembaga yang diketuai oleh istri pertama Gatot. Sutias Handayani itu disebut menerima bantuan sebesar Rp 1,5 miliar pada 2012. Namun, Sutias membantah menerima aliran dana itu. “Yang ada hanya anggaran rutin,” kata Sutias.

Selain dana bansos, BPK juga memberi sorotan terhadap pembengkakan pada pos bantuan keuangan untuk kabupaten/kota pada APBD 2013 sebesar Rp 2,8 triliun yang awalnya hanya sebesar Rp 1,3 triliun. Tahun itu, Gatot kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara berpasangan dengan Tengku Erry Nuradi. “Kami menduga kepala daerah yang menjadi pendukung Gatot mendapat bantuan besar,” kata Direktur Eksekutif Fitra Sumatera Utara Rurita Ningrum.

Baca Juga:  KPK Percepat Jadwal Pemeriksaan Anggota Dewan

Kabupaten Asahan, misalnya, pada 2012 hanya menerima Rp 143,8 miliar. Jumlah ini melonjak menjadi Rp 425,6 miliar pada 2013. Di Kabupaten itu, pasangan Gatot dan Erry yang menyingkat nama mereka dengan Ganteng, menang telak dengan meraup suara 42 persen.

Kasus dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini menyeruak kembali setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap pengacara Muhamad Yagari Bhastara alias Gerry kepada tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi serta panitera Syamsir Yusfan.

Suap itu diduga berkaitan dengan putusan PTUN yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Ahmad Fuad Lubis soal pengusutan kasus korupsi dana bantuan sosial ini oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Belakangan, bos Gerry, Otto Cornelius Kaligis, ditetapkan sebagai tersangka. Selasa pekan lalu, giliran Gatot dan istri mudanya, Evy Susanti, dijadikan tersangka karena disangka menjadi dalang dari penyuapan itu.

Hingga tulisan ini dimuat, Gatot tak menanggapi permintaan wawancara yang Tempo ajukan. Saat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Senin kemarin, Gatot dan Evi lebih banyak bungkam kepada media. Demikian pula pengacara keduanya, Razman Arief Nasution pun tak banyak bersuara. [ded|tempo]

Terkait


Berita Terbaru