Home / MEDAN TODAY / Razman Arif Nasution Mundur Sebagai Kuasa Hukum Gatot

Razman Arif Nasution Mundur Sebagai Kuasa Hukum Gatot


JAKARTA| Pengacara kontroversial Razman Arief Nasution, menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri keduanya, Evy Susanti.

Alasan Razman mundur karena dia merasa hanya dianggap sebagai pengantar surat dalam perkara suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

“Dalam setiap pertemuan, saya bisa dikatakan sebagai pengantar surat yang ditulis Pak Gatot untuk Bu Evy ataupun sebaliknya,” kata Razman di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, (18/8/2015).

Di lain pihak, saat dia menanyakan latar belakang kasus suap maupun dana bantuan sosial yang ditangani kejaksaan, Evy dan Gatot malah mengaku tidak tahu. Razman pun menduga ada yang disembunyikan politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut dan istrinya.

Baca Juga:  Ini Alasan KPK Tetapkan Gatot dan Istri Mudanya Menjadi Tersangka

“Saya kan bingung. Saya tidak mau integritas saya pertaruhkan dengan sesuatu yang nantinya terpatahkan di pengadilan.”

Diketahui, KPK resmi menetapkan Gatot dan Evy sebagai tersangka pada 28 Juli 2015. Mereka diduga bersama-sama dengan pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis sebagai inisiator pemberian suap kepada tiga hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Penetapan Evy, Gatot, dan Kaligis sebagai tersangka merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan di PTUN Medan. Penyidik berhasil mencokok hakim Tripeni Irianto Putro, hakim Amir Fauzi, hakim Dermawan Ginting, panitera Syamsir Yusfan, dan pengacara M. Yagari Bhastara alias Geri. Yagari merupakan anak buah Kaligis. Semuanya kini telah ditahan KPK.

Baca Juga:  Bah! Sudah Tak Ada Izin, 2 Baliho Dekat PrimeOne School Tanpa Pemilik

Kaligis dan Geri merupakan kuasa hukum dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mereka menggugat surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial 2012-2013.

Dalam putusannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memenangkan Provinsi Sumatera Utara. Majelis hakim yang memimpin sidang adalah Ketua PTUN Tripeni, Amir, dan Dermawan, serta panitera Syamsir. Kasus korupsi dana bantuan sosial itu juga sedang diusut Kejaksaan Agung. [rez]

Terkait


Berita Terbaru