MEDAN| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 di Mako Satuan Brimob Polda Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, Senin (14/9/2015). Pemeriksaan ini terkait dugaan suap hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Pantauan di lokasi, pemeriksaan berlangsung di bawah penjagaan ketat. Bahkan 1 unit panser Barracuda tampak diparkir dekat pos penjagaan.  Sementara wartawan tidak diperkenankan masuk ke dalam kompleks markas. Awak media terpaksa memantau peristiwa itu dari tepi jalan.

Berdasarkan pantauan, sejumlah kendaraan yang disebut milik anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 masuk ke markas Brimob Polda Sumut. Beberapa terlihat menggunakan logo DPRD Sumut pada pelat nomor polisinya.

Di antara kendaraan yang terlihat masuk yaitu Toyota Fortuner abu-abu BK 1226 KK, Daihatsu Terios hitam BK 532 IS, sedan Ford biru langit dengan logo DPRD Sumut pada pelat nomor BK 1995 IA.

Belum diketahui pasti,  berapa jumlah anggota DPRD yang diperiksa KPK pada hari ini. Namun dari informasi yang dihimpun, beberapa anggota DPRD yang diperiksa hadir di Mako Brimob Poldasu antara lain,  Mustofawiyah Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat, Analisman Zalukhu dari Fraksi PDIP, Yan Sahrin (mantan DPRDSU 2009-2014 dari Fraksi Gerindra), Oloan Simbolon, Mulyani (mantan DPRDSU 2009-2014), Kairul Fuad (mantan DPRDSU 2009-2014).

Selain itu Iman B Nasution mantan DPRDSU 2009-2014), Sonny Firdaus dari Fraksi Gerindra, Hardi Mulyono (mantan DPRDSU 2009-2014), Megalia Agustina (mantan DPRDSU 2009-2014), M Faisal dari Fraksi Partai Golkar, Muslim Simbolon dari Fraksi PAN, Rinawati Sianturi dari Fraksi Hanura serta Abu Bokar Tamba, dari Fraksi gabungan Gerindra Bintang Reformasi. [Baca Juga: Anggota DPRD Akui KPK Pertanyakan Soal Suap dan Interpelasi Terhadap Gatot]

Seperti diberitakan, KPK memang sedang mengusut kasus dugaan suap terkait hak interpelasi di DPRD Sumatera Utara (Sumut). Mereka bahkan sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota Dewan, termasuk Ketua DPRD Sumut yang menjabat Ketua Fraksi Golkar pada periode 2009-2014, Ajib Shah.

Pada Selasa (8/9), Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pujo Nugroho juda menjalani pemeriksaan di KPK. Dia menyatakan diperiksa sebagai saksi terkait kasus interpelasi DPRD Sumut.

Pada periode masa kepemimpinan Gatot, sejumlah anggota DPRD Sumut dua kali mengajukan usulan hak interpelasi terkait dana bansos, dana hibah, bantuan daerah bawahan (BDB) dan dana BOS. Namun, kedua pengajuan itu kandas karena sebagian besar anggota Dewan menarik dukungannya pada usulan itu. [rez]