Home / POLITIK / Warga Minta Pengurusan KTP, Akte Lahir dan KK di Kecamatan Saja

Warga Minta Pengurusan KTP, Akte Lahir dan KK di Kecamatan Saja


MEDAN| Nuraimah, salah seorang perwiritan Aisah Lingkungan I, Kelurahan Tanjungselamat, Medan Tuntungan mengeluhkan birokrasi pengurusan administrasi di Kota Medan. Menurutnya, untuk mengurus akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP, tidak harus sampai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Selama ini terlalu panjang birokrasi pengurusan administrasi kependudukan. Baiknya sampai di kecamatan saja supaya ongkosnya lebih hemat,” pintanya.

Hal tersebut dia sampaikan dalam dialog terbuka dengan Calon Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution di Jalan Bunga Sakura Raya, Medan, Jumat (16/10/2015).

Soal birokrasi kependudukan, merupakan salahsatu yang dikeluhkan ibu-ibu perwiritan serta warga kepada Ahyar, dengan wakil dari Calon Walikota Medan, Dzulmi Eldin itu.

Baca Juga:  Duh, di TPS Dzulmi Eldin Golput Menang Mutlak

Warga juga membahas slogan Medan Rumah Kita yang diusung pasangan BENAR (Bang Eldin-Ahyar) tersebut. Bagi mereka, slogan itu memiliki tujuan mulia. Untuk terlaksananya tujuan mulia Medan Rumah Kita, pemimpin juga melibatkan penghuninya untuk berkarya.

“Saya yakin lapangan kerja di Kota Medan ini diutamakan bagi warga yang memiliki KTP Kota Medan, dan sisanya baru dibuka untuk warga dari luar Kota Medan,” tambah Nuraimah.

Keluhan lain dari warga adalah soal drainase di Kelurahan Tanjungselamat. Pasalnya draina tidak terkoneksi dengan drainase lainnya. Akibatnya setiap hujan deras turun, air menggenang hingga ke halaman rumah.

Baca Juga:  Pastikan Kesiapan Pasukan, Polda Sumut Gelar Simulasi Pilkada Ricuh

Menjawab aspirasi, Akhyar Nasution menegaskan, birokrasi adminsitasi pendidikan bagian dari fokus program utama mereka, selain kesehatan, pendidikan dan peningkatan pembangunan infrastruktur, jalan dan drainase serta jalan di gang-gang.

“Mengenai memperpendek birokrasi, pasti kami lakukan. Karena tujuan kami memudahkan setiap pelayanan pemerintahan,” katanya.

Terkait dengan lapangan pekerjaan, Akhyar menyebutkan, ke depannya akan dibuat aturan semacam perda atau SK Wali Kota tentang pengutamaan warga Kota Medan mendapatkan pekerjaan dari setiap pembangunan di Kota Medan. [ded]

Terkait


Berita Terbaru