MEDAN| Sehari sebelum Presiden Joko Widodo bertolak ke Amerika Serikat, ternyata  ada pertemuan antara Jokowi dengan sejumlah aktivis  dan tokoh-tokoh lingkungan. 

Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, pertemuan tersebut digelar Jumat pagi (24/10/2015) di Istana Negara. Hadir dalam pertemuan tersebut Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace, Institut Hijau Indonesia, WAHABI, pengamat lingkungan dan lahan gambut, serta aktivis independen.

Dalam pertemuan tersebut,  tidak ada membahas soal rencana kunjungan Jokowi ke AS. Akan tetapi, pujian aktivis dan LSM lingkungan terhadap langkah pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di tanah air.

“Kami mengapresiasi tindakan cukup konkrit dari pemerintah saat ini, yang hal ini akibat kesalahan tata kelola selama beberapa dekade. Jadi peristiwa ini adalah dampak proses akumulasi perusakan lingkungan secara sistematis,” kata Nur Hidayati dari WALHI.

Nur Hidayati bilang, pertemuan sejumlah aktivis dan tokoh LSM lingkungan dengan Jokowi, guna berdiskusi dan berbagai usulan terkait penanganan korban bencana kebakaran hutan dan lahan. Dalam pertemuan itu, disampaikan beberapa usulan tahapan darurat, jangka menengah, dan jangka panjang dalam menghadapi bencana asap. [Baca Juga: Asap Kian Pekat dan Berbahaya, Pemko Medan Liburkan Sekolah]

“Tahapan segera yaitu tindakan darurat, berupa evakuasi kelompok rentan (balita, anak-anak, ibu hamil dan orang tua) ke sarana gedung pemerintahan daerah yang sudah dilengkapi alat pemurnian udara agar udara yang dihirup cukup layak,” kata Nur Hidayati.

Adapun jangka menengah adalah melakukan proses tindakan hukum, berupa proses perdata dalam bentuk permintaan ganti rugi kepada perusahaan dan secara pindana, kejahatan menyangkut korporasinya, dan yang terakhir pemberian sanksi administrasi berupapembekuan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang lalu ataupun yang menyebabkan bencana asap.

Jangka panjang, lanjut Nur Hidayati, yaitu upaya pemulihan dan restorasi ekosistem gambut.  “Kami mengusulkan segera lakukan bloking kanal dan tidak boleh ada kanal baru, dan perbaikan ekonomi bagi warga di sana,” jelas Nur Hidayat.

BENCANA BERIKUTNYA
Sementara itu Chalid Muhammad dari Institut Hijau Indonesia, mengingatkan pemerintah dan masyarakat di Kalimantan dan Sumatera untuk segera bersiap mengantisipasi bencana berikutnya.

“Dengan kondisi lahan gambut yang terbakar berada di dekat pantai dan elevasi dari permukaan laut tidak terlalu tinggi atau sekitar 30 meter, dengan lahan gambut yang semakin berkurang dan air laut yang semakin tinggi kita terancam menghadapi bencana lingkungan yang parah tetapi juga mengalami bencana kemanusiaan yang sangat parah,” kata Chalid.

Dijelaskan Chalid, dengan kebakaran hutan yang dialami ini akan ada masalah baru, misalnya banjir, karena lahan gambut yang ada kondisinya berkurang akibat terbakar, dan beberapa mengalami subsiden atau amblas. Dengan demikian, jika berada di tepi laut maka akan tergenang oleh air laut jika dekat sungai maka akan tergenang air sungai

“Solusinya apa? Saya tegaskan lagi adalah stop pembangunan lahan gambut,” kata Chalid seraya menyebutkan bahwa pembangunan kanal juga tidak baik bagi lahan gambut, karena air yang ada jadi kering dan keluar, yang akibatnya lagi lahan gambut menjadi kering dan justru lebih mudah terbakar.

Dalam pertemuan itu, menurut seorang peserta, Presiden Jokowi berkomitmen dan akan melakukan perubahan  besar-besaran atas pemanfaatan lahan gambut yang berkonversi menjadi lahan industri.

“Pemerintah akan melakukan review perizinan dan pencabutan izin bagi perusahaan-perusahan yang ada agar bencana ini tidak berlangsung terus-menerus,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip oleh salah seorang peserta pertemuan.

HARUSNYA MALU
Sementara itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menilai, kunjungan Joko Widodo ke Amerika Serikat tidak tepat ditengah masalah kebakaran lahan dan hutan. “Presiden harusnya fokus menyelesaikan masalah dalam negeri, terutama bencana kebakaran hutan yang kini telah menimbulkan korban jiwa, ancaman kesehatan, dan kerusakan lingkungan yang amat parah bagi kehidupan,” kata Yusril Jumat (23/10/2015).

Menurutnya, meskipun untuk memenuhi undangan Presiden Barack Obama, selayaknya Jokowi menunda kepergiannya karena tidak ada hal mendesak untuk dibicarakan.

Yusril meyakini, AS akan sangat mengerti penundaan itu mengingat mereka sangat serius memperhatikan lingkungan.
Dana miliaran dollar AS, kata dia, dikeluarkan AS untuk peningkatan oksigen bumi dalam beberapa tahun terakhir.

“Dalam situasi (bencana asap) seperti ini, Jokowi harusnya malu berkunjung ke AS,” ucapnya. [ded|bbs]