Home / SUMUT / Aksi Penutupan Jalan di Desa Tanjung Medan Kembali Resahkan Masyarakat

Aksi Penutupan Jalan di Desa Tanjung Medan Kembali Resahkan Masyarakat


MEDAN| Aksi premanisme kembali dialami masyarakat Desa Tanjung Medan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel). Pasalnya, akses jalan umum sejak tahun 1970 dan dibangun atas program AMD, ditutup sepihak oleh Syamsul Bahar alias Kotek yang mengklaim tanah itu miliknya.

Aksi eigenrachting (penutupan jalan) dengan portal dilakukan pelaku sejak hari Jumat (23/10) hingga hari ini, Rabu (28/10). Padahal sebelumnya portal tersebut telah dibuka pada 6 Juli 2015 oleh Polres Labuhanbatu.

Bahkan pembukaan portal tersebut atas perintah dari Kapolda Sumatera Utara terdahulu, Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, berkat laporan pengaduan masyarakat, bersama pihak PT Herfinta F & P.

Baca Juga:  Panwas Paluta Limpahkan 7 Berkas Politik Uang ke Polres Tapsel

Saat itu Kapolda mengintruksikan langsung Kapolres Labuhanbatu untuk membuka akses jalan yang telah diblokir oleh Syamsul Bahar. Pemblokiran jalan itu dibuka karena secara hukum jalan yang diklaim milik pribadi tersebut, telah digunakan oleh masyarakat selama puluhan tahun.

Atas aksi pemortalan yang kedua kali secara sepihak ini, mendorong masyarakat dengan PT Herfinta F & P melaporkan kembali Syamsul Bahar ke Kapolda Irjen Pol Ngadino. Pengaduan dilakukan pada Senin (26/10/2015) oleh warga didampingi pengacara PT Herfinta F & P.

Menurut perwakilan warga Thamrin Siregar, kasus pemortalan yang dilakukan Samsul Bahar (alias Kotek) dan pembelokan jalan pada jalan lain oleh Suharman alias Arman, saat ini masih dalam proses penanganan di Poldasu.

Baca Juga:  Puluhan Rumah Rusak, Kapolres Tinjau Korban Puting Beliung Di Binjai Selatan

“Kemarin, Selasa (27/10), masyarakat dan pihak perusahaan mendatangi Ditreskrimum Poldasu menanyakan perkembangan penanganan kasus pemortalan dan pembekoan jalan dan meminta agar aksi pemortalan yang dilakukan Samsul Bahar alias Kotek untuk dibukakan kembali,” ujar Thamrin.

Menurutnya, aksi secara eigenrachting ini telah menciderai semangat penegakan hukum secara berkeadilan, transparan, akuntabilitas, serta kepastian hukum sesuai dengan semangat Indonesia Baru, bahwa hukum akan menjadi Panglima.

“Untuk itulah, pihak masyarakat dan perusahaan meminta aparatur kepolisian Poldasu dan Polres dapat mengambil langkah kebijakan yang sama seperti hal yang telah dilakukan oleh Kapolda sebelumnya,” harap Thamrin. [ded]

Terkait


Berita Terbaru