Home / NEWS / Foto Settingan atau Tidak, Semoga Tercerahkan Setelah Membaca Ini

Foto Settingan atau Tidak, Semoga Tercerahkan Setelah Membaca Ini


Pertemuan Jokowi dengan suku Anak Dalam

MEDAN| Foto pertemuan Presiden Jokowi dengan Suku Anak Dalam menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia. Tidak hanya di kalangan masyarakat awam, tetapi juga menarik perhatian Roy Suryo, yang dikenal sebagai pakar telematika.

Roy Suryo cuma bilang begini: “Saya memang tidak perlu comment Fotonya, sudah biasa kalau Pemotretan di’Setting’ agar Hasil terlihat Bagus,”.

Meskipun komentarnya di twitter cuma sepenggal, namun kicauan itu menggelinding bak bola salju, semakin membuka lebar ruang diskusi antara pro dan kontra.

Sebagaimana diketahui, pertemuan antara Presiden dengan Suku Anak Dalam tersebut dilakukan pada Jumat (30/10/2015), tepatnya di Desa Bukti Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Pertemuan itu sendiri menghasilkan beberapa poin, yaitu Presiden Joko Widodo ingin agar suku Anak Dalam atau Orang Rimba tidak lagi nomaden, karena itu pemerintah akan memfasilitasi mereka dengan menyiapkan perumahan dan memberikan pekerjaan dengan menyiapkan lahan 2 ribu hektar.

Reaksi netizen pun bermunculan. Sebagian memuji keberpihakan Jokowi terhadap masyarakat kecil, apalagi dari foto-foto yang dilansir pemerintah, dialog itu dilakukan Presiden dengan cara duduk jongkok bersama para “Anak Rimba”.

Sebagian lainnya menganggap foto tersebut merupakan pencitraan, bahkan sampai beredar foto pembanding yang menilai foto pertemuan itu hasil rekayasa alias settingan. Di mana Suku Anak Dalam disuruh dengan hanya memakai kancut (cawat), padahal sebenarnya saat ini kondisi suku Anak Dalam sebagian tidak lagi memakai kancut lagi. Sehari hari nya mereka sudah berpakaian yang sopan seperti penduduk Indonesia lainnya.

Beberapa lainnya menilai, beberapa orang dalam pertemuan itu, awalnya bertemu Presiden dengan pakaian lengkap, namun kemudian “disuruh” menggunakan cawat agar memberi kesan natural pertemuan Presiden dengan suku anak dalam tersebut.

Mensos Khofifah Indar Parawansa sempat memberikan klarifikasi di sebuah media online nasional.  Dia meluruskan kronologi pengambilan foto pertemuan Presiden dengan suku Anak Dalam. Intinya, media online itu menegaskan, penyebar isu mencoba memutar balik dialog Jokowi dan Suku Anak Dalam tersebut. Kronologi foto versi Mensos Baca ini: Di Balik Layar Dialog Presiden Jokowi dan Suku Anak Dalam.

SUBSTANSI
Sesungguhnya, pertemuan Jokowi dan suku Anak Dalam, tidak terbatas pada perdebatan foto itu settingan atau tidak. Menurut Dandhy Dwi Laksono, seorang jurnalis dan aktivis lingkungan, substansi dari pertemuan itu seperti sebuah paradoks, di satu sisi ingin merakyat tapi di sisi lain sangat mengutamakan elit.

Baca Juga:  Raden Syafi'i : Aksi Terorisme Muncul Karena Polisi Tidak Serius

“Dan bila ternyata foto itu bukan settingan sekali pun, sama sekali tak mengurangi substansi bahwa pemerintahan Jokowi yang sangat “investment minded,” ujar Dandhy di facebooknya.

Untuk diketahui, Dandhy Dwi Laksono merupakan jurnalis sekaligus aktivis yang selama ini dikenal fokus pada persoalan lingkungan. Bahkan lelaki kelahiran 29 Juli 1976 ini, tengah melakukan perjalanan keliling Indonesia dengan tema program bernama “Ekspedisi Indonesia Biru.”

Dandhy juga yang mensutradarai Film “Yang Ketu7uh”, film dokumenter perjalanan Jokowi sampai menjadi presiden ke-7 Indonesia. Fim “Yang Ketu7uh” ini sempat diputar di sejumlah bioskop tanah air.

Dandhy Dwi Laksono, mantan jurnalis RCTI yang kini menjadi CEO WatchdoC Documentary Maker dan seorang temannya, Ucok Suparta, jurnalis AcehKita, berkeliling Indonesia, dengan sepeda motor bebek 125 cc keluaran tahun 2003 dan 2005.

Perjalanan keduanya dimulai pada 1 Januari 2015 dan akan menempuh tak kurang dari 10.000 km dan direncanakan kembali ke Jakarta, pada sebuah sore pada 31 Desember 2015.

Memulai perjalanan dari kampung Baduy Dalam, di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, Ekspedisi Indonesia Biru sudah menjelajahi hampir seluruh bagian wilayah Indonesia Timur dan sudah sepekan lalu berada di Sumatera.

Adapun misi Ekspedisi Indonesia Biru, adalah mendokumentasikan dan mempublikasikan sejumlah isu, terutama aktivitas ekonomi masyarakat (livelihood), keragaman hayati (biodiversity), kearifan budaya, isu energi, dan lingkungan hidup.
Soal bagaimana sepakterjangnya, bisa diketahui di fanpages Ekspedisi Indonesia Biru.

Di sela-sela perjalanannya, Dandhy juga mengikuti perkembangan  terkini Indonesia. Memberikan argumen dan analisis lewat status facebooknya. Termasuk isu terkini, Foto Settingan.

Berikut kami kutip postingan Dandhy Dwi Laksono, terkait hal yang menjadi perbincangan netizen beberapa hari terakhir ini. [ded]

FOTO SETTINGAN. Kritik di media sosial pada kebijakan Presiden Joko Widodo yang hendak merumahkan suku Anak Dalam atau Orang Rimba -agar meninggalkan hidup nomaden– sampai beberapa hari masih enak diikuti.

Tapi sejak kemarin, diskusi virtual ini dirusak oleh gelombang netizen yang lebih ribut mempersoalkan foto Presiden dengan tuduhan melakukan rekayasa untuk pencitraan.

Perdebatan sontak bergeser: dari keprihatinan tentang minimnya pemahaman antropologis dalam konsep pembangunan kita, menjadi urusan apakah dialog itu terjadi spontan atau setting-an.

Perdebatan pertama membawa kita pada pertukaran ide, urusan kedua hanya membawa pada perang urat syaraf antara “lovers vs haters”.

Padahal, bila pun benar dialog itu adalah setting-an untuk kepentingan fotografi agar Orang Rimba tampak eksotis dengan cawat dan presidennya “merakyat”, sama sekali tak mengurangi substansi persoalan bahwa Orang Rimba tak lagi memiliki ekosistem atau tempat hidup.

Dan bila ternyata foto itu bukan settingan sekali pun, sama sekali tak mengurangi substansi bahwa pemerintahan Jokowi yang sangat “investment minded” –sebagaimana dilakukannya terhadap orang Malind di Papua dengan proyek sawah sejuta hektare– tak memiliki pemahaman antropologis tentang relasi antara masyarakat dan sumber-sumber penghidupan atau fundamental ekonomi mereka.

Jauh lebih substansi mempersoalkan bahwa mereka yang duduk bercawat bersama Presiden hanyalah perwakilan dari 19 kepala keluarga yang memang sudah hidup menetap di areal Hutan Tanaman Industri (sawit) di kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi.

Karena sudah hidup menetap, maka masalah yang muncul dalam dialog pun seputar sumur dan akses listrik. Seolah inilah masalah fundamental yang mewakili suku Anak Dalam. Dan Presiden menjawabnya dengan Kartu Indonesia Sehat.

Padahal 11 orang suku Anak Dalam yang dilaporkan meninggal dalam beberapa bulan terakhir (kasus terbesar terjadi Januari-Februari 2015), bukan akibat gangguan kesehatan, melainkan kelaparan karena hutan dan sungai tempat mereka mencari makan, tergusur tanaman monokultur.

Foto dan berita yang mengikuti Presiden jongkok bersama orang bercawat (settingan atau tidak) jelas tidak mewakili substansi persoalan. Sebab masih ada sekitar 1.775 jiwa dari 13 kelompok lain yang kini hidup menyebar di kawasan seluas 58.500 hektare di Taman Nasional.

Dan berita lain bahwa “pemerintah akan membagikan 2.000 hektare lahan pada suku Anak Dalam” juga persoalan yang lebih penting untuk dikritik daripada sibuk melingkar-lingkari foto dengan aneka warna.

Pemerintah yang membagi-bagikan hutan mereka untuk konsesi atau hak guna, dan ketika satu per satu mereka mati dan kelaparan, kini pemerintah tampil bak sinterklas dengan membagi-bagikan lahan.

Lalu muncul kontra-kritik: pemerintah mana yang memberi konsesi, dan pemerintah mana yang berusaha memadamkan api. Apakah presiden yang sama?

Ini baru namanya diskusi virtual.

Pertanyaan ini bisa dijawab dengan dua hal:

Pertama, dari sudut pandang suku Anak Dalam, tidak ada urusan apakah pemerintahnya berbeda atau tidak. Mereka tidak pernah menentukan sendiri pilihannya. Mereka “dikarantina” di Taman Nasional karena hutan di sekitarnya sudah tumpas, juga bukan pilihan mereka. Mereka kini hendak dimukimkan atau diajari berladang di areal “konsesi” 2.000 hektare, juga bukan pilihan mereka. Semua ditentukan oleh pihak lain, yakni pemerintah. Sebuah konsep yang juga asing karena mereka selama ini hanya mengenal “temenggung” sebagai satuan sosial.

Kedua, apakah presiden yang (berpotensi) merenggut hutan Orang Rimba sama dengan presiden yang hendak membagi-bagikan lahan sebagai “solusi”?

Ini juga pertanyaan penting. Meski jawabannya mudah:

Iya, ini presiden yang sama, yang bulan September kemarin baru mengeluarkan deregulasi kebijakan ekonomi tahap II, yang memangkas izin kehutanan dari 2-4 tahun menjadi hanya 12-15 hari kerja. Ini presiden yang sama, yang meremas 14 aneka izin kehutanan menjadi sekitar enam izin saja.

Salah satunya adalah mempermudah izin pinjam pakai hutan untuk kepentingan pertambangan seperti emas dan bauksit yang sedang “happening” di sepanjang perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Bila ada Gubernur yang belum mengeluarkan rekomendasi dalam empat hari kerja, –meminjam istilah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan– “Pemerintah pusat yang akan mengambil posisi”.

Semua deregulasi sektor kehutanan ini jelas bukan demi suku Anak Dalam di Sarolangun, Jambi, atau orang-orang Malind Deq di Muting, Merauke. Juga bukan untuk orang-orang Dayak Jalai dan Sekayuq di Ketapang. Apalagi untuk menahan laju deforestasi atau memulihkan fundamental ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Bila deregulasi izin kehutanan ini bukan untuk kepentingan mereka, apalagi ribut-ribut soal foto yang dilingkari.

Baca Juga: Seruan Boikot untuk Produk Sinar Mas dan Wilmar Kian Meluas

Terkait


Berita Terbaru