Home / MEDAN TODAY / Kasus Bansos Terjadi 2013, Kok Kejagung Baru Sibuknya Sekarang. Ada Apa?

Kasus Bansos Terjadi 2013, Kok Kejagung Baru Sibuknya Sekarang. Ada Apa?


MEDAN| Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah ruangan di DPRD Sumut di Medan, Senin (9/11/2015) untuk mencari bukti dugaan korupsi bansos tahun 2012 dan 2013. Tidak hanya ruang Sekretariat DPRD Sumatera Utara, penyidik juga menggeledah kantor Biro Keuangan Setda Provinsi Sumut dan kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Pemprov Sumut.

Penggeledahan ini terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah Pemerintah Provinsi Sumut tahun anggaran 2013. [Baca Juga: Kejagung Geledah DPRD Sumut]

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto mengatakan, penggeledahan atau penyegelan ini didasarkan pada Surat Perintah Penggeledahan/Penyegelan nomor: Print – 85/F.2/Fd.1/11/2015, tanggal 4 November 2015.

“Proses penyitaan terhadap dokumen-dokumen atau surat-surat yang dianggap perlu, serta benda-benda tidak bergerak yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi,” kata Amir, Senin (9/11) sore.

Baca Juga:  Besok Kerja Tahun Merdang Merdem Kota Medan Tahun 2022 Digelar

Hanya saja, pemeriksaan terhadap kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Sumatera Utara menimbulkan sejumlah pertanyaan dari masyarkat.

Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengaku, rentang waktu pengeledahan yang dilakukan Kejagung terhadap sejumlah instansi di Sumut yang dinilai cukup lama meski dugaan korupsi itu sudah sering disorot.

“Penggeledahan baru dilakukan pada tahun 2015. Padahal kasusnya terjadi pada tahun anggaran 2012 dan 2013,” kata politikus PDI Perjuangan itu seperti dilansir Antara.

Diakuinya, proses pemeriksaan yang dilakukan Kejagung tersebut memang sah secara hukum. Namun ada sejumlah indikasi yang menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat dalam proses pemeriksaan tersebut mengingat kasus Bansos tersebut sudah sering disorot.

“Ada kesan terjadi rivalitas antara Kejaksaan Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Baca Juga:  SAR Gunakan Robot Air Cari Korban Kapal Tenggelam di Belawan

Di sisi lain, Kejagung juga terkesan “berlomba” untuk menetapkan status tersangka terhadap Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Padahal, sebelumnya Kejagung justru menyatakan belum menemukan adanya keterkaitan Gatot Pujo Nugroho dengan kasus dugaan korupsi tersebut.

“Jadi, cukup terlihat seperti ada rivalitas antara Kejagung dengan KPK,” kata Sutrisno.

Selain itu, anggota Komisi A Bidang Hukum DPRD Sumut itu mempertanyakan alasan tim penyidik Kejagung yang mendatangi lembaga legislatif tersebut untuk mencari bukti. Apalagi pengesahan APBD 2012 dan 2013 tersebut sudah melewati proses klarifikasi di Kementerian Dalam Negeri.

“Kalau proses perencanaan yang dipermasalahkan, langkah mereka tepat ke sini. Tapi kalau masalahnya pada implementasi di lapangan, harusnya mereka datang ke Pemprov Sumut,” pungkas Sutrisno. [ded|bbs]

Terkait


Berita Terbaru