Home / MEDAN TODAY / Aroma Korupsi di Balik Drama Interpelasi DPRD Sumut

Aroma Korupsi di Balik Drama Interpelasi DPRD Sumut


Jelang Kamis dinihari tadi, tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terlihat mondar-mandir di ruang sekretariat DPRD Sumut. Mengenakan rompi KPK, mereka berkutat dengan setumpuk dokumen yang akan dijadikan barang bukti dalam kasus suap hak interpelasi anggota DPRD Sumut.


Informasinya, para penyidik KPK pada Rabu (11/11/2015) tadi malam,  sedang mengumpulkan dokumen yang berisi tanda tangan anggota DPRD yang pernah mengajukan, menyetujui atau membatalkan hak interpelasi. Termasuk mengambil data rekaman saat paripurna interpelasi sedang berlangsung.

Cerita gagalnya interpelasi kalangan DPRD Sumut memang bukan barang baru. Dalam sejarah kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho sebagai gubernur, DPRD Sumut tiga kali menggagas hak Interpelasi.

Hak interpelasi pertama kali dilakukan kalangan DPRD periode 2009-2014 pada Maret 2014. Hak individual wakil rakyat yang dilindungi UU itu dilayangkan untuk mempertanyakan kinerja Gubernur dalam mengelola dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Hak interpelasi kedua juga sempat mencuat pada Juli 2014, terkait dugaan pelanggaran Perda No 4 tahun 2012 tentang APBD Provsu TA 2013 dan Perda No 11 tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013.

Lalu, terakhir April 2015. Interpelasi ini digagas anggota DPRD terpilih 2014-2019.

Namun rencana interpelasi Gubernur Gatot Pujo Nugroho, hanya tinggal rencana. Hak meminta penjelasan terkait tudingan buruknya kinerja pengelolaan APBD, selalu berakhir dengan gagal total alias gatot.

Adanya aroma uang di balik batalnya satu per satu interpelasi tersebut, sulit dibuktikan. Seperti kentut, baunya tercium, tapi entah darimana asalnya.

Belakangan diketahui, dugaan interpelasi hanya dijadikan lahan baru bagi legislator mendapatkan uang panas. Itu juga ketika kasus suap interpelasi ini sampai ke meja KPK.

Baca Juga
KPK Geledah Rumah Pribadi Ajib Shah
Empat Pimpinan DPRD Sumut Susul Gatot ke Penjara
Ajib Shah, Saleh Bangun, Chaidir Ritonga Tersangka Interpelasi

Baca Juga:  Tiga Kali Interpelasi, Tiga Kali 'Gatot'

Ketua DPRD Sumut Ajib Shah dan koleganya, Chaidir Rotonga serta Saleh Bangun (Ketua DPRD Sumut periode 2004-2009), telah ditetapkan sebagai tersangka, penerima suap hak interpelasi.

Untuk dua pimpinan DPRD lainnya, Sigit Pramono dan Kamaluddin Harahap ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengesahan dan persetujuan APBD.

DRAMA INTERPELASI
Ruang rapat paripurna DPRD, Senin 20 April 2015, penuh sesak. Sepanjang hari itu, kalangan dewan tengah menggelar paripurna interpelasi, hak meminta penjelasan terkait tudingan buruknya kinerja pengelolaan APBD oleh Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Rapat yang berlangsung pagi hingga sore itu, berjalan sangat alot. Berbagai interupsi serta skors mewarnai jalannya paripurna. Namun pada akhirnya, interpelasi kandas, sebelum dewan mengajukan satu pun pertanyaan terhadap Gubernur yang dianggap penyebab minimnya kas APBD 2015 untuk pembangunan Sumut karena menumpuk utang kepada daerah-daerah.

Kandasnya usulan interpelasi ini setelah dilakukan voting terbuka untuk mengambil sikap mendukung atau menolak interpelasi.

Dari total 89 yang hadir, sebanyak 53 orang menolak interpelasi, termasuk di dalamnya Ajib Shah selaku Ketua DPRD Sumut sekaligus sebagai pimpinan sidang. Dia sama sekali tidak memberi suara atau abstain atas usul interpelasi DPRD Sumut tersebut.

Sedangkan 35 anggota DPRD mendukung interpelasi. Padahal sebelum paripurna digelar, ada 57 anggota DPRD pengusung interpelasi, membubuhkan tandatangan di atas materai 6000.

Ke-35 orang pendukung interpelasi yakni,  FP Golkar yang dihadiri 15 anggota, 12 orang menyatakan menolak, 3 orang mendukung dilanjutkan  dan 1 orang abstain yakni Ajib Shah. Sementara, F-PDI Perjuangan yang hadir 11 orang, seluruhnya menolak dilanjutkan hak interpelasi.

Fraksi Partai Demokrat, dari 14 anggotanya bulat mendukung hak interpelasi, FP Gerindra 11 orang menolak, FP Hanura 7 orang mendukung, F-PKS 9 orang menolak, F-PAN 5 orang menolak, F-Nasdem 5 orang menyetujui, F-PKB (Persatuan Kebangkitan Bangsa) 6 orang mendukung dan 4 orang menolak.

Interpelasi jidil IIIALASAN KANDAS
Kandasnya interpelasi jilid ketiga ini, disebabkan karena anggota dewan yang semula ngotot mengusulkan hak DPRD ini menyusut. Sebelum dilakukan voting, awalnya terdapat 45 orang yang mendukung hak interpelasi, tapi kemudian 8 orang anggota Fraksi PDIP membelot, sehingga dukungan hanya 35 orang.

Baca Juga:  Inilah 14 Nama Anggota DPRD Sumut yang Diperiksa KPK Hari Ini

Padahal delapan anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut yang membelot tersebut ikut sebagai pengusul hak interpelasi, namun saat berlangsung paripurna malah diketahui menolak interpelasi.

Budiman Nadapdap dari F PDIP beralasan, pihaknya menarik dukungan lantaran materi yang diajukan pengusul interpelasi sudah dibahas sebelum-sebelumnya dalam LKPJ maupun rapat-rapat lainnya.

Sikap Fraksi PDIP mengikuti PKS dan Gerindra. Fraksi Partai Gerindra, mengirim surat mencabut usulan hak interpelasi dengan surat No 08/III/2015 tertanggal 18 Maret.

Sementara juru bicara Fraksi PKS Ikrimah Hamidy bilang, gagalnya interpelasi akibat materi interpelasi yang diajukan tidak substansi. Sebab memuat beberapa bagian yang bukan kebijakan Gubernur.

Begitu juga dengan persoalan audit BPK 2013 masih dipermasalahkan. Padahal sudah pernah dibahas dan disahkan oleh anggota dewan periode sebelumnya. “Yang anehnya lagi, sebagian besar pengusung hak interpelasi adalah anggota Dewan yang berasal dari periode sebelumnya,” tukas Ikrimah Hamidy ketika itu.

Tersangka kasus suap hakim PTUN Medan, OC Kaligis mengakui, selama ini banyak anggota DPRD Sumut yang kerap memeras kepala daerah.

OC Kaligis bahkan meyakini, jumlah tersangka yang menerima suap di DPRD akan bertambah.

“DPRD itu kan mitra dari kepala daerah, tapi dalam kenyataan kadang kepala daerah dikerjain DPRD. Misalnya isu bansos, interpelasi dan lain sebagainya. Faktanya memang begitu,” tegas OC Kaligis saat diwawancarai Metro TV usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakata, Senin (9/11/2015).

Terkait pencabutan hak interpelasi 57 Anggota DPRD Sumut itu, juga sempat disinggung Tagor Pandapotan Simangunsong. Anggota DPRD dari Fraksi PDIP itu menjadi salah seorang saksi yang turut diperiksa KPK, Senin (9/11) lalu.

Baca Juga:  Tak Kenal Libur, Petugas Satgas Covid-19 Tetap Patroli Prokes dan Pengawasan PPKM Mikro

Sementara Ajib Shah meminta wartawan untuk langsung menanyai legislator yang mencabut hak interpelasi itu.

“Tanya pada orang yang mencabut,” ujarnya singkat sambil digiring menuju mobil yang mengantarkannya ke sel KPK.

Terlepas dari pengakuan-pengakuan dan bantahan tersebut, yang pasti, penggeledahan di ruang sekretariat DPRD oleh KPK tadi malam, sangat terkait erat dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait interpelasi tersebut. [ded]

Berikut 57 nama Anggota DPRD Sumut yang disebut-sebut pengusung Interpelasi pada April 2015 lalu.

Gerindra:
1. Yantoni Purba
2. Astrayuda Bangun
3. Fajar Waruwu
4. Sri Kumala
5. Sony Firdaus
6. Ramses Simbolon
7. Richard Sidabutar
8. Ari Wibowo
9. Ajie Karim
10. Parlinsyah Harahap
11. Donald Lumban Batu
12. Salomo TR Pardede

Hanura
1. Aduhot Simarmata
2. Rinawati Sianturi
3. Robby Anangga
4. Darwin Lubis
5. Fanotoa Waruwu
6. Patar Sitompul
7. Firman Sitorus
8. Toni Togatorop
9. Ebenezer Sitorus
10. Zulkifli Effendi

Demokrat
1. Saleh Bangun
2. Sopar Siburian
3. Rony Reynaldo Situmorang
4. Muhri Fauzi Hafiz
5. Guntur Manurung
6. Syahrial Tambunan
7. HT Milwan
8. Arifin Nainggolan
9. Mustofawiyah
10. Jenny RL Berutu
11. Lidiani Lase
12. Meilizar Latief
13. Tiaisah Ritonga
14. Hartoyo

Nasdem
1. Anhar A Monel
2. M Nezar Djoeli
3. Inge Amelia
4. Jubel Tambunan
5. Delmeria

PAN
1. Iskandar Sakti Batubara
2. Aripay Tambunan

PDI Perjuangan
1. Jantoguh Damanik
2. Wasner Sianturi
3. Sutrisno Pangaribuan
4. Zahir
5. Sarma Hutajulu
6. Augus Napitupulu
7. Herman Sembiring

Golkar
1. Janter Sirait

Fraksi Gabungan (F-PKB/Persatuan Kebangkitan Bangsa)
1. Roby Agusman Harahap
2. Juliski Simorangkir
3. Tigor Lumbantoruan
4. Philips Perwira Juang Nehe
5. Januari Siregar
6. Zeira Salim

Terkait


Berita Terbaru