Home / BISNIS / RUPS Bank Sumut Kembali Digelar Pertengahan Januari 2016

RUPS Bank Sumut Kembali Digelar Pertengahan Januari 2016


MEDAN, EDISIMEDAN| Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangungan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) yang berlangsung Selasa (29/12/2015), ditunda sementara meskipun dihadiri 100 persen pemegang saham.

Penundaan RUPS itu dilakukan lantaran jumlah komisaris Bank Sumut saat ini yang berjumlah dua orang, belum sesuai aturan. Demi lancarkanya RUPS, Bank Sumut meunggu jawaban tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas perbankan.

“Berdasarkan itu, RUPS Bank Sumut ditunda sementara, menunggu surat tertulis dari OJK sebagai lembaga pengawas. Apakah rapat dapat dilanjutkan dengan jumlah komisaris sebanyak 2 orang atau seperti apa,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dalam siaran persnya Sabtu (2/1/2016).

Menurut Erry selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), ketentuan jumlah komisaris Bank Sumut dalam RUPS sesuai AD/ART PT Bank Sumut dan Perda No 2 Tahun 1999 serta peraturan Bank Indonesia No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Dimana dalam peratursan tersebut jumlah komisaris Bank Umum harusnya minimal sebanyak 3 orang.

Baca Juga:  RUPS Pertama PT Inalum (Persero) Ubah Susunan Pengurus Perseroan

Dua komisaris Bank Sumut dimaksud adalah Rizal Fahlevi Hasibuan dan Brata Kesuma. Keduanya berperan sebagai komisaris independen.

“Selaku PSP, saya tidak ingin melanggar aturan dengan memaksakan RUPS Bank Sumut. Saya ingin pengelolaan Bank Sumut bisa menerapkan azas transparan, akuntabel dan responsibility sesuai Good Corparate Governance, AD/ART, Perda dan aturan BI,” tegas Erry.

Di sisi lain, Tengku Erry bilang, pengelolaan Bank Sumut juga harus menganut independency yakni kemandirian perusahaan, professional tanpa adanya benturan kepentingan akibat pengaruh dari pihak manapun yang melanggar azas dan aturan ketentuan yang berlaku.

Serta yang kelima adalah Fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Bank Sumut juga kita harapkan menerapkan rasa keadilan dan kesetaraan dalam membentuk hak-hak stakeholder hingga perusahaan dikelola dengan baik dan penuh kehati-hatian,” papar Erry.

Baca Juga:  PT Prima Andalan Mandiri Tbk Telah Lakukan Penawaran Umum Perdana

“Kita menunda. Paling lama dua minggu setelah ini agar RUPS Luar Biasa bisa dilanjutkan. Kita harus mengikuti aturan-aturan dari Bank Indonesia, OJK dan mengikuti Perda pembentukan Bank Sumut,” katanya

Dalam melaksanakan RUPS, maka beleid yang dirilis oleh OJK dan Bank Indonesia untuk industri perbankan di tanah air harus diikuti. Adapun agenda RUPS LB yakni pemberian kewenangan untuk menetapkan Direktur Bisnis Syariah Bank Sumut, pembayaran uang jasa dan penyempurnaan sistem prosedur Dewan Pengawas Syariah (DSN).

Sebagai catatan, laporan publikasi bulanan Bank Sumut periode Oktober 2015, tercatat total kredit yang disalurkan senilai Rp 17,14 triliun dan pembiayaan syariah senilai Rp 1,71 triliun.

Baca Juga:  Pengamat: Write Off Bank Sumut Dapat Dibenarkan

Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 23,35 triliun dan komposisi DPK Bank Sumut hingga Oktober terdiri dari giro, tabungan dan deposito masing-masing senilai Rp 12,34 triliun, Rp 5,12 triliun dan Rp 5,89 triliun.

Pada Oktober 2015, Bank Sumut membukukan aset senilai Rp 28,69 triliun. Di sisi lain, total pendapatan bunga bersih yang diraih hingga Oktober 2015 mencapai Rp 1,53 triliun dan pendapatan operasional selain bunga Rp 289,13 miliar.

Laba kompreheensif tahun berjalan yang diperoleh bank pembangunan daerah ini hingga Oktober 2015 mencapai Rp449,55 miliar. [ded]

Terkait


Berita Terbaru