MEDAN, EDISIMEDAN| Ketua KPU Medan Yenny Chairiah Rambe, mengomentari gugatan pasangan Calon Walikota Kota Medan Ramadhan Pohan-Eddhie Kusuma (Redi) soal rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Medan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Yenni mengakui, partisipasi pemilih di Pilkada Kota Medan memang sangat rendah, hanya sebesar 25,6 persen.  “Tapi itu bukan kesalahan KPU, karena KPU sudah bekerja sesuai dengan aturan sebagaimana tanggung jawab penyelenggara dalam melaksanakan Pilkada,” ujar Yenny Gedung MK, Kamis (7/1/2016).

[BACA JUGA: MK Tetapkan 7 Januari Sidang 15 Paslon di Sumut yang Gugat Hasil Pilkada]

Yenni bilang, KPU Medan tidak pernah menghalang-halangi pemilih pada 9 Desember lalu. Apa yang menjadi tugas dan kewajiban KPU sudah dilaksanakan secara optimal mulai dari KPU, PPK, sampai PPS dan KPPS.

Selain itu Yenny juga menampik, tidak mendapatkan laporan dari pasangan calon yang didukung Partai Demokrat, Partai Gerindra serta Partai Hanura tersebut, bahwa ada warga yang dilarang mencoblos karena tidak menggunakan E-KTP. Saksi masing-masing paslon dan panwas juga tidak melakukan pelaporan terkait hal ini.  [BACA JUGA: Data Jumlah Pemilih Golput Berdasarkan DPT Pilkada Medan di 21 Kecamatan]

“Kalau tidak boleh, Panwas pasti tahu, dan saksi bisa menyatakan keberatan. Tapi hal-hal tersebut di 3.024 TPS di Medan, pelaksanaannya aman tertib dan lancar. Jadi,  mana yang tidak boleh, itu kita lihat saja nanti pembuktiannya di sidang selanjutnya.”

BACA JUGA

Partisipasi Rendah, KPU Medan Salahkan Korupsi Gatot

Sekadar diketahui, Pilkada Medan 9 Desember lalu diikuti dua pasang calon dimana pasangan nomor 1 (Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution) mendapatkan 72,72 persen. Sementara Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma hanya sebesar 28,28 persen.  Namun yang dipermasalahkan dalam hal ini bukan selisih hasil pemungutan suara, tetapi rendah partisipasi pemilih. [ded]