Home / BISNIS / Pengamat: Write Off Bank Sumut Dapat Dibenarkan

Pengamat: Write Off Bank Sumut Dapat Dibenarkan


MEDAN, EDISIMEDAN.COM| Pengamat ekonomi Gunawan Benjamin menilai, penghapusbukuan (write off) merupakan mekanisme resmi yang memiliki dasar hukum, sehingga dapat dilakukan kalangan perbankan pada umumnya dalam menangani portofolio kredit bermasalah.

Dimana dana yang dipergunakan untuk hapus buku tersebut sebenarnya telah disiapkan dengan pembentukan cadangan penghapusan aktiva produktif sesuai Peraturan Bank Indonesia.

Kebijakan write off ini juga pernah ditempuh oleh bank-bank BUMN dan BUMD lainnya sebagai upaya penyehatan sistem kredit dan piutang dalam neraca bank.

Write off merupakan penghapusbukuan secara administratif terhadap aset kredit yang tidak produktif, yakni kredit bermasalah. Berbeda dengan hapus tagih, hapus buku tidak menghilangkan hak bank untuk melakukan penagihan terhadap debitur untuk melunasi kewajibannya. Legalitas formal kebijakan write off  tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,” kata Gunawan Benjamin dalam siaran pers yang diterima EdiMedan.Com, Selasa (16/2/2015).

Baca Juga:  Perluas Jaringan, JNE Buka Titik Layanan Baru di Sumatera Utara

Soal prosedur write off, Gunawan Benjamin menjelaskan, sesuai Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI /2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih. Aturan itu juga mengharuskan kebijakan write off wajib disetujui oleh Komisaris dan prosedurnya wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.

“Saya menyakini kalau Bank Sumut menempuh mekanisme legalitas formal tersebut, karena tidak mungkin bank mengambil kebijakan write off tanpa pertimbangan hukum,” katanya.

Secara terpisah, Pls Sekretaris Perusahaan Bank Sumut Erwin Zaini menegaskan, Anggaran Dasar PT Bank Sumut No 05 tanggal 10 Nopember 2008 pasal 14 juga telah mengatur tugas dan kewenangan direksi di mana salah satunya adalah mengapusbukukan piutang perseroan dari pembukuan.

Baca Juga:  Pelindo I - Pertamina Tandatangani MOU Jasa Pemanduan di Selat Malaka

“Selain itu berdasarkan Peraturan PT Bank Sumut No 006/Dir/SP-Hk/PBS/2015 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaaan Direksi, dimana diatur bahwa Direksi berkewajiban untuk menyusun kebijakan mengenai hapus buku dan hapus tagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan bank yang berlaku dan kebijakan tersebut wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

“Berdasarkan PBI, Anggaran Dasar Bank Sumut dan Peraturan Bank Sumut tersebut dapat kami tegaskan bahwa Anggaran Dasar PT. Bank Sumut tidak mewajibkan lagi adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan hapus buku, karena kewajiban itu sudah dihapuskan pada tahun 2009,” ujarnya.

Erwin Zaini menambahkan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Bank Sumut hanya mewajibkan kebijakan hapus buku disetujui oleh Dewan Komisaris.

Baca Juga:  BCA Medan Run 2018 Ajak Masyarakat Tekuni Olahraga Lari

Kebijakan Write Off yang dilakukan Bank Sumut telah mendapat persetujuan Komisaris yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Direksi Bank Sumut No. 011/Dir/DPK-Restr/PBS/2015. Write Off bank Sumut juga telah diakomodir dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Sumut.

Write Off, katanya, menggunakan cadangan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai), sehingga tidak mempengaruhi laba Bank Sumut. CKPN adalah dana yang disisihkan untuk menutupi risiko atas kredit bermasalah.

“Kami berterimakasih atas kepercayaan masyarakat Sumatera Utara terhadap Bank Sumut, khususnya nasabah loyal kami karena tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Insya Allah, sampai saat ini operasional Bank Sumut tetap berjalan lancar dan nasabah tetap percaya karena faktanya kondisi Bank Sumut tidak sebagaimana diberitakan,” tandasnya. [ril|fad]

Terkait


Berita Terbaru