Home / NEWS / Dua Kubu DPP Aceh Sepakat Gelar Muslub

Dua Kubu DPP Aceh Sepakat Gelar Muslub


Wagub Aceh Muzakir Manaf (tengah) didampingi Ketua Umum DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara, HM Husni Mustafa, SE saat foto bersama dengan peserta Muslub III Aceh Sepakat di Hotel Polonia Medan, Selasa (8/3/2016) malam.

MEDAN, EDISIMEDAN| Konflik internal Aceh Sepakat semakin meruncing menyusul DPP Aceh Sepakat dan Dewan Musapat (DM) saling membubarkan diri. Kedua kubu mengklaim sebagai pengurus yang berhak menjalankan organisasi, termasuk pengelolaan aset organisasi kemasyarakatan itu.

Saat ini muncul dua kubuĀ  DPP Aceh Sepakat, yakni pimpinan HM Husni Mustafa, SE dan Suriadin Noernikmat. Suriadin terpilih dalam Musyawarah Luar Biasa (Muslub) III Aceh Sepakat yang diprakarasi DM di Balai Raya Aceh Sepakat, Medan, Senin (7/3/2016) malam.

Sementara Husni Mustafa merupakan hasil Mubes X tahun 2013 dengan masa jabatannya hingga 2018 mendatang.

Muslub versi DM ini sempat terhenti setelah kubu Husni yang menilai kegiatan tersebut ilegal sehingga membubarkannya. Belakangan kegiatan Muslub dipindahkan ke Hotel Anaya, Medan, malam itu juga.

Menurut informasi setelah pembubaran kepengurusan dilakukan, formatur pun dibentuk untuk memilih kepengurusan baru., Tercatat lima yayasan dan satu organisasi binaan Aceh Sepakat memilih Suriadin Noernikmat sebagai Ketua DPP Aceh Sepakat. Sementara Bustami Syam terpilih kembali sebagai Ketua DM.

Baca Juga:  Kemenag Luncurkan Al Quran Berbahasa Batak Angkola

Muslub III yang mereka gelar untuk meminta pertanggung-jawaban Husni sebagai ketua umum.

Kubu Suriadin menilai kesalahan pertama, Husni membentuk kepengurusan baru di Yayasan Darul Aitam, membentuk cabang di dalam cabang, hingga melantik kepengurusan Pangkalanbrandan di luar prosedur organisasi.

Kesalahan lainĀ  karena melakukan perubahan ataua amandemen AD/ART secara ilegal.

Kubu Husni justru menilai DM pimpinan Bustami yang menyalahi wewenang. DM dinilai telah melangkah jauh dengan menguasai aset Aceh Sepakat yang seharusnya dikelola DPP.

Bahkan melalui Muslub III yang mereka gelar di Hotel Polonia Selasa (8/3) malam, DM pimpinan Bustami mereka bubarkan dan menggantinya dengan Fauzi Usman sebagai ketuanya.

Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat, HT Bahrumsyah beralasan langkah pembubaran terpaksa dilakukan untuk mengembalikan fungsi DM. Mereka beranggapan DM telah melampaui wewenang, salah satunya menggelar Muslub yang mereka anggap sebagai gerakan tandingan, sehari sebelumnya.

Baca Juga:  Aceh Sepakat Dukung Pemerintah Rampungkan RUU Anti Terorisme

Padahal tugas DM hanya mengawasi kebijakan DPP untuk menjamin pengelolaan organisasi sesuai AD/ART.

“Kita bukan mengebiri DM, tapi mengembalikan fungsi sebenarnya,” kata Bahrumsyah.

BACA JUGA

Korban Pembunuhan Sadis di Medan Mantan Sekum Aceh Sepakat

Husni menambahkan Muslub versi mereka menghasilkan tiga kesepakatan. Selain mengganti kepengurusan DM, seluruh cabang kata dia sepakat merubah AD/ART dan menyelesaikan masalah aset DPP Aceh Sepakat.
Aset ini adalah amanah yang harus dijaga dengan baik karena secara nominal harta masyarakat Aceh yang dikelola organisasi ini mencapai Rp 1 triliun lebih. Ada dugaan beberapa aset telah beralih hak dan saat ini dikelola oknum secara pribadi.

Dijelaskannya, aset yang terindikasi telah beralih hak ialah RS Malahayati, gedung kantor DPP Aceh Sepakat dan dua yayasan pendidikan, Darul Aitam di Jalan Medan Area Selatan dan Miftahussalam di Jalan Darussalam.

Baca Juga:  Aceh Sepakat Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW

“Masalah ini sudah kami bicarakan dengan Kajati. Ini harta umat, jangan sampai anak cucu kita tidak bisa menikmati harta ini karena dikuasai pribadi,” kata Husni.

Pola penanganan aset inilah yang memicu perselisihan. Sebab menurut salah satu fungsionaris, Fauzi Hasballah yang berpihak ke kubu Bustami, seluruh aset ini di bawah kendali Yayasan Kerukunan Aceh (YKA).

Ia mengaku masih menyimpan dokumen asli tentang pernyataan ini yang dibuat Desember 1969.

“Jadi selang setahun Aceh Sepakat didirikan. DPP dan YKA sudah memikirkan ini. YKA ditugasi mengurus aset, DPP mengurus SDM. Siapa SDM, ya para anggota Aceh Sepakat,” kata Fauzi.

Namun keterangan ini dibantah kubu Husni, karena kesepakatan itu dianggap sudah diamandemen dalam beberapa Munas. Mereka pun berharap Kesbanglinmas Pemprov Sumut tidak menanggapi permohonan pengesahan kepengurusan DPP Aceh Sepakat selain pimpinan Husni Mustafa. [fur]

Terkait


Berita Terbaru