Home / NEWS / KPK Kembali Tangkap Hakim, KY Desak MA Lakukan Evaluasi Internal Secara Total

KPK Kembali Tangkap Hakim, KY Desak MA Lakukan Evaluasi Internal Secara Total


EDISIMEDAN.COM, MEDAN- Komisi Yudisial merespon cepat terkait penangkapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang, Janner Purba dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK karena diduga menerima suap dari pihak berperkara.

Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam hal ini menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa tersebut. “Persepsi dan kepercayaan publik diperkirakan akan terus menurun dengan berulangnya kejadian serupa,” ujar Juru Bicara Komisi Yudisial Republik Indonesia, Farid Wajdi dalam keterangan persnya, Selasa (24/5/2016).

Dalam catatan Komisi Yudisial sejak bulan Januari hingga hari ini, sudah 11 aparat pengadilan yang terdiri dari 3 pejabat pengadilan dan 8 Hakim yang kasusnya muncul ke publik atau media, belum lagi yang tidak terjangkau publikasi.

Baca Juga:  Total Tiga Korban Kebakaran Sumur Minyak di Aceh Dirujuk ke Medan, Dua Meninggal Dunia

Khusus untuk hakim ad hoc sendiri, Janner Purba ini adalah hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) keenam yang ditangkap KPK. Hakim tipikor yang pertama kali terjerat kasus korupsi adalah Kartini Julianna Mandalena Marpaung.

BACA JUGA
Hakim Janner Purba yang Ditangkap KPK Dipromosikan Jadi Ketua PN Kisaran

Kartini ditangkap bersama Heru Subandono yang juga berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Tipikor Pontianak. Keduanya tertangkap tangan seusai melakukan transaksi suap di halaman PN Semarang.

Dari tangan Kartini, petugas KPK menemukan barang bukti berupa uang senilai Rp 150 juta yang diduga uang suap yang diterimanya.

Baca Juga:  Tragedi KM Sinar Bangun, Geliat Pariwisata Samosir Anjlok

KPK juga pernah menahan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Pragsono, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di DPRD Grobogan, Jawa Tengah, pada Desember 2013.

KPK menetapkan Pragsono sebagai tersangka sekitar Juli 2013. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan hakim ad hoc Tipikor Palu, Sulawesi Tengah, Asmadinata.

Berikutnya, yakni hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Ramlan Comel. Ramlan ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.

Menyikapi hal ini, KY mendesak Mahkamah Agung (MA) agar lebih terbuka dalam proses pembenahan internal demi mencegah terulangnya kejadian serupa menjadi semakin relevan.

Terkait


Berita Terbaru