Home / MEDAN TODAY / Dirut PT Inalum Menjawab Tuduhan Menunggak Pajak ke Pemprovsu

Dirut PT Inalum Menjawab Tuduhan Menunggak Pajak ke Pemprovsu


Direktur Utama PT Inalum Winardi Sunoto saat bertemu Gubsu Tengku Erry Nuradi untuk membahas Pajak Air Permukaan di Kantor Gubsu, Selasa (10/6/2015) lalu.

EDISIMEDAN.COM, MEDAN- Setelah lama menahan diri, akhirnya Direktur Utama PT Inalum Winardi Sunoto buka suara mengenai tuduhan menunggak kewajiban membayar pajak kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Dalam acara buka puasa bersama insan pers di Medan, Selasa (28/7/2016), Winardi membeberkan sejumlah alasan mengapa PT Inalum belum sepenuhnya memproses tagihan Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Ijin Gangguan.

Menurut Winardi, setelah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Inalum telah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak-pajak pengganti Annual Fee sampai dengan bulan Juni 2016 sekitar Rp 117 miliar.

Pajak tersebut terdiri dari Pajak Air Permukaan sekitar Rp 83 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan sekitar Rp 17 miliar, Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 8 miliar dan Ijin Gangguan sekitar Rp 1 miliar.

Diirut PT Inalum Winardi Sunoto saat memberikan keterangan duduk persoalan pajak ke Pemprovsu kepada wartawan di Medan
Dirut PT Inalum Winardi Sunoto saat menjelaskan polemik pembayaran pajak daerah ke Pemprovsu kepada wartawan di Medan

Winardi bilang, pada tahun buku 2015 lalu, perusahaan membukukan keuntungan bersih sekitar USD 79 juta atau lebih rendah dari target karena rendahnya harga komuditas walaupun volume produksi dan penjualan mencapai di atas target.

Baca Juga:  Biadab! Pelaku Gorok Leher Anak 7 Tahun di Kamar Mandi

“Namun penurunan kinerja ini tidak menjadikan perusahaan mengurangi kontribusi terhadap kemajuan dan kemaslahatan masyarakat sekitar perusahaan. Karena alokasi anggaran CSR dan Bina Lingkungan tahun 2016 meningkat Rp 2,9 miliar, lebih besar 7 persen dari tahun sebelumnya,” papar Winardi.

BACA JUGA
PT Inalum Sumbang Rp 1 Miliar untuk Pembangunan Masjid Agung Medan

Terkait masalah PAP, menurut Winardi, saat ini PT Inalum masih mengikuti proses banding di Pengadilan Pajak. Alasan Inalum mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas penolakan surat keberatan yang diajukan Pemprovsu.

“Sebenarnya saya tidak ingin menyampaikan persoalan ini. Tapi saya rasa momen berbuka puasa dengan jajaran media adalah waktu yang tepat untuk menjelaskan duduk persoalannya,” ujar Winardi.

Baca Juga:  Masyarakat Diajak Peduli Dan Tanamkan Rasa Memiliki Kota Medan Guna Ciptakan Kota Bersih

Dijelaskan Winardi, pengajuan banding tersebut dilakukan karena penetapan harga dasar air yang digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh Pemprovsu menggunakan golongan industri yang dihitung berdasar meter kubik (m3) secara progresif.

“Sedangkan kajian Inalum dan yang berlaku di semua PLTA di Indonesia dihitung berdasar satuan Rp/KwH. Pengenaan PAP berdasarkan Rp/m3 ini sangat memberatkan kondisi keuangan perusahaan dan dirasakan tidak memenuhi asas keadilan. Apalagi pemanfaatan air tersebut untuk mensuplay sekitar 90 MW energi listrik ke masyarakat Sumatera Utara melalui PLN,” papar Winardi lagi.

Winardi berharap Pengadilan Pajak bisa memutuskan sesuai dengan asal keadilan, dan kewajaran  dan mempertimbangkan kesinambungan operasional perusahaan. Sesuai ketentuan pajak, untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, Inalum telah membayar 50 persen dari total tagihan PAP kepada pemerintah Provsu atau sekitar Rp 445 milyar lebih.

Baca Juga:  Inalum Bantu Budidaya Ikan Kakap dan Kepiting

“Sebagai BUMN, tentu saja Inalum tidak hanya ditargetkan untuk mencapai keuntungan semata, namun juga mempertimbangkan kesinambungan operasional perusahaan serta kemanfaatannya khususnya untuk masyarakat di 10 Kabupaten yang berada di sekitar pabrik,” imbuh Winardi.

Apalagi, pada tahun 2016 ini, Inalum telah menganggarkan sekitar Rp 9,2 miliar lebih untuk beasiswa kepada 7,926 siswa tingkat SD, SMP, SMA sederajat serta perguruan tinggi di 10 Kabupaten/Kota di sekitar wilayah PLTA dan pabrik peleburan.

“Saat penyerahan simbolis pada Perayaan Hut BUMN di Parapat, 28 Mei 2016 lalu, Menteri BUMN Rini Suwandi menegur saya karena tidak mempublikasikan CSR pendidikan ini secara luas. Bu Menteri berpesan, setiap aktivitas positif mestinya diberitakan secara nasional sehingga publik mengetahui keberadaan Inalum memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya di Sumatera Utara,” pungkas Winardi. [ded]

Terkait


Berita Terbaru