Home / NEWS / Disoraki di Mata Najwa, Gubsu Sebut Pengaruh 2 Gubernur Sebelumnya

Disoraki di Mata Najwa, Gubsu Sebut Pengaruh 2 Gubernur Sebelumnya


Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menjadi narasumber di acara Mata Najwa di Gedung Serbaguna, Jalan Pancing, Medan. Narasumber lain yang hadir Komisioner KPK Saut Situmorang, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan dan pengamat hukum dari UGM Zainul Arifin.

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara mendapat perlakuan tak sepantasnya di panggung Mata Najwa on Stage Medan dengan tema ‘Kita Anti Korupsi’ yang digelar di Gedung Serbaguna, Jalan William Iskandar, Jumat (17/03/2017).

Pasalnya, Tengku disoraki penonton saat diperkenalkan menjadi salahsatu narasumber di acara Mata Najwa tersebut. [BACA JUGA: Gubernur Sumut Dipermalukan Saat Acara Mata Najwa di Medan]

Reaksi penonton ini dipandang Gubsu sebagai hal yang normal karena kondisi Sumut pada pemerintahan sebelumnya. Sebab itu, Gubsu hanya tersenyum dan menilai wajar.

“Dua gubernur sebelumnya, anggota dewan dan beberapa pejabat di daerah ini tersangkut korupsi. Ini salah satu tugas, tanggungjawab dan komitmen saya untuk menghilangkan rasa kecewa masyarakat Sumatera Utara. Mari kita hilangkan stigma negatif ‘semua urusan mesti uang tunai’ di Sumut,” tandas Tengku Erry.

Baca Juga:  MC "Setrap" SBY Selama 4 Menit di Podium

Sebab itu, tugasnya sebagai Gubernur menjadi lebih berat. Dia punya tanggungjawab untuk memulihkan kembali kepercayaan publik.

BACA JUGA:
Inilah Jawaban Gubsu Dipermalukan di Acara Mata Najwa

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jelas Gubsu, dengan tegas memiliki komitmen kuat menjalankan pemerintahan yang lebih baik, bebas korupsi. Agar kasus korupsi tidak berulang, Pemerintah Provinsi mendapat supervisi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan berbagai upaya perbaikan sistem untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kita harus berubah. Saat ini kami dalam pengawasan dan disuruh KPK untuk belajar ke Surabaya, Jawa Barat membuat perencanaan berbasis elektronik yang dimulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement sampai e-audit. Semua dilakukan untuk transparansi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ini upaya meminimalisir praktik KKN,” demikian Tengku Erry. [ded]

Terkait


Berita Terbaru