Home / NEWS / Ahok Divonis Dua Tahun, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Ahok Divonis Dua Tahun, Ini Pertimbangan Majelis Hakim


Majelis Hakim memimpin sidang lanjutan dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (4/4). Agenda sidang ke-17 adalah pemeriksaan terdakwa dan pemaparan barang bukti. (liputan6)

EDISIMEDAN.com, JAKARTA- Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara memvonis Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok  terbukti sah dan meyakinkan melakukan penodaan agama dan dijatuhi hukuman pidana 2 tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai terdakwa kasus dugaan penistaan agama mampu bertangung jawab dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana.

“Untuk menjatuhkan pidana, ada hal yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan, terdakwa tidak merasa bersalah, perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan pada umat Islam, perbuatan terdakwa dapat berpotensi memecah hubungan antar-golongan,” ujar salah anggota majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Gedung Kementan, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Baca Juga:  Gojek Masuk Daftar “Change the World” Tahun 2019 Versi Majalah Fortune

“Yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan berlangsung,” imbuh hakim.

Ahok sendiri setelah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya menyatakan banding.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya, menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Ahok dinyatakan Jaksa telah terbukti bersalah dan terjerat pidana Pasal alternatif 156 tentang Penodaan Agama.

“Dengan ini kami meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yaitu 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun,” ujar jaksa penuntut umum, Ali Mukartono, dalam sidang pembacaan tuntutan di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis 20 April 2017.

Baca Juga:  Ini Tanggapan Gapai Sumut atas Penahanan dan Vonis Dua Tahun Ahok

Pada sidang dakwaan, Ahok didakwa Pasal 156a KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Sedangkan, dakwaan alternatif kedua mencatut Pasal 156 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.

BERITA TERKAIT
Tiba di Rutan, Petugas Rutan Cipinang Foto Bareng Ahok

Dakwaan terhadap Ahok ini bermula dari adanya laporan tindak penistaan agama yang dilakukan Ahok dalam pernyataannya di tempat pelelangan ikan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada Selasa, 27 September 2016.

“Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, enggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa enggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh enggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu,” kata Ali meniru perkataan Ahok di Kepulauan Seribu kala itu. [Liputan6/ska]

Terkait


Berita Terbaru