Home / NEWS / Inilah Salinan Lengkap Putusan Vonis Ahok

Inilah Salinan Lengkap Putusan Vonis Ahok


VONIS AHOK, Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok itu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penodaan agama Islam terkait surat Al Maidah ayat 51.

DITAHAN. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok foto bersama dengan pegawai Rutan Cipinang, Selasa (9/5/2017). Ahok divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim PN Jakarta Utara dan langsung ditahan atas kasus penistaan agama terkait surat Al Maidah ayat 51. Ahok sendiri sudah mengajukan banding. [foto istimewa]
2. Buku Merubah Indonesia

Bahwa tentang pernyataan penasehat hukum yang menyatakan bahwa terdakwa dalam bukunya Merubah Indonesia yang diterbitkan tahun 2008, sudah menyebut surat Almaidah 51, tetapi buku itu tidak pernah dipersoalkan dan sampai sekarang buku itu tidak dilarang peredarannya.

Menurut pengadilan apa yang ditulis oleh terdakwa dalam bukunya tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara yang terjadi di Kepulauan seribu. Memang di dalam buku tersebut pada halaman 40 sub judul “Berlindung di Balik Ayat Suci”, terdakwa telah menyebut Almaidah 51 dengan mengatakan dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Almaidah 51.

Akan tetapi dalam buku tersebut terdakwa tidak pernah menuliskan kata-kata terkait surat Almaidah 51 seperti yang diucapkan terdakwa di Kepuluan Seribu, yaitu, “iya akan, dibohongi pake surat Almaidah 51 macam-macam itu”.

Baca Juga:  Kisah Polwan Cantik Berjilbab Lancarkan Aksi Damai 4 November

Dengan demikian apa yang telah ditulis oleh terdakwa dalam judul merubah Indonesia tersebut, tidak dapat disamakan dengan perkara yang terjadi di Kepuluan Seribu.

BERITA TERKAIT
Tiba di Rutan, Petugas Rutan Cipinang Foto Bareng Ahok

3. Penetapan Tersangka Tanpa Sprindik

Bahwa adanya pembelaan dari penasehat hukum pada halaman 509, yang mempersoalkan ditetapkanya BTP sebagai tersangka tanpa sprindik terlebih dahulu, sehingga seluruh proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan bermuara pada pemeriksaan di persidangan, menjadi Illuisme karena ada penegakan hukum tetapi dengan melanggar hukum.

Pengadilan berpendapat, bahwa pendapat itu tidak tepat disampaikan dalam pembelaan. Semestinya, disampaikan pada forum pra-peradilan.

Baca Juga:  Sidang Ditunda, Ahok Dituntut Usai Pilgub, Pengunjung: Sandiwara!!

4. Ahok Tidak Bisa Dipidana karena Menjalankan UU
Bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum pada halaman 514 sampai 515, yang pada pokoknya mempersoalkan tentang kegiatan BTP berpidato di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 adalah dalam rangka peningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Pasal 31 UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dengan kata lain, ia sedang menjalankan UU sesuai dengan kedudukannya sebagai soorang Gubernur. Menurut pasal 50 KUHP, setiap orang yang sedang menjalankan UU tidak dapat dipidana.

Pengadilan mempertimbangkan bahwa, pengertian pasal 50 KUHP tidak demikian. Tetapi diberikan untuk melindungi orang-orang yang secara limitatif, menjalankan tugas tertentu. Terdakwa sebagai gubernur menyampaikan pidato program-programnya tidak ada masalah sepanjang tidak menyimpang dan tidak melanggar hukum.

Baca Juga:  Ganti Pejabat SKPD, Pjs Bupati Batubara Didemo

5. Saksi dari MUI Maupun FPI

Bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum dalam halaman 515, yang pada pokoknya mempersoalkan keterangan para ahli yang diajukan oleh penuntut umum harus diabaikan karena ahli-ahli tersebut punya kepentingan dan ada yang berafiliasi dengan FPI dan MUI.

Pengadilan berpendapat, persoalan pokok dalam perkara ini bukan antara terdakwa dengan MUI maupun FPI. [BACA HALAMAN SELANJUTNYA] 

Terkait


Berita Terbaru