Home / / 6 Hal Ini Diusulkan Masuk Dalam Ranperda Pendidikan Sumut

6 Hal Ini Diusulkan Masuk Dalam Ranperda Pendidikan Sumut


PRESENTASI. Tim YP Parulian mempresentasikan usulan kepada Pansus Perda Pendidikan Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jumat (12/5). YP Parulian mengusulkan program literasi, peningkatan mutu guru, pendidikan inklusif, BOSDA, Tunjangan Guru dan Budaya Lokal masuk dalam perda penidikan Sumut.

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Yayasan Pendidikan Parulian mengusulkan enam isu pendidikan untuk masuk kedalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) pendidikan Sumut . Keenamnya meliputi program literasi, peningkatan mutu guru, pendidikan inklusif, BOSDA, Tunjangan Guru dan Budaya Lokal.

Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pendidikan Sumut. “Sebagai provinsi terbesar ketiga di Indonesia, sudah seharusnya Sumut memiliki peraturan daerah yang diarahkan untuk menjamin pendidikan yang berkualitas. Melalui perda ini, peran sekolah sebagai ujung tombak layanan pendidikan harus diperkuat,” ujar Kepala SMA Parulian 1 Medan Tropinus Tambunan di Gedung DPRD Sumut, Medan, Jumat (12/5/2017).

Lebih lanjut Tropinus mengatakan, 6 usul ini didesain YP Parulian bersama USAID PRIORITAS berdasarkan pengalaman dan kebutuhan lapangan. Menurutnya program literasi dan pendidikan inklusif perlu diakomodir karena sesuai dengan tuntutan zaman.

“Kita ini hidup di abad 21 yang dikenal sebagai era informasi. Jadi kita harus membekali anak-anak kita dengan keterampilan literasi, agar mereka bisa berhasil di masa depan,” tukasnya.

Baca Juga:  39 Siswa SMAN 1 Delitua Lulus Jalur SNBP

Begitu juga dengan pendidikan inklusif. Seiring waktu jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) terus bertambah. Disisi lain jumlah sekolah inklusif  untuk menampung siswa ABK tidak banyak tersedia. Sumut sendiri baru mempromosikan 426 sekolah inklusif pada 2014. Padahal menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 10 persen dari total usia angkatan belajar berpotensi berkebutuhan khusus.

“Kalau kita pakai asumsi itu, maka dari 2,8 juta pelajar Sumut, diprediksi ada ABK sebanyak 285 ribu orang. Untuk mengakomodir anak-anak kita ini, kami usul disetiap kecamatan ada paling sedikit satu SD dan satu SMP inkusif, dan di tingkat kabupaten/kota ada satu SMA/SMK/MA inklusif,” tambahnya.

Sedangkan Sekretaris YP Parulian Erita Siburian mengatakan, guna menjamin pendidikan berkualitas dibutuhkan guru yang berkualitas pula. Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru 2015, kinerja guru Sumut berada diperingkat ke 19. Peringkat ini  kalah jauh dari Lampung, Bengkulu, Riau dan Sumatera Barat.

”Kalau kita baca How the world’s most improved school systems keep getting better  yang dirilis McKensy tahun 2010 , maka kita lihat ada dua acara yang paling efektif untuk meningkatan mutu guru yaitu pendampingan atau coaching, dan pengembangan profesi. Karena itu kami usulkan agar pengembangan mutu guru menjadi prioritas dalam perda pendidikan Sumut,” tambahnya.

Baca Juga:  Mahasiswa UNPRI Wakili Sumut di Ajang Pemilihan Duta Bahasa Nasional 2016

Erita mengatakan lebih lanjut, perda pendidikan Sumut harus progresif. Perda ini diharapkan mampu membawa Sumut menjadi provinsi dengan layanan pendidikan terbaik. Karena itu penguatan peran sekolah menjadi penting. Guna memperkuat peran sekolah itu, diperlukan peningkatan dukungan keuangan dari provinsi.

Selama ini operasional sekolah di Sumut masih sepenuhnya ditanggung APBN pemerintah pusat. Sedangkan dukungan APBD provinsi untuk operasional sekolah belum ada. Sumut sendiri sampai sekarang belum membuat kebijakan tentang BOSDA (Biaya Operasional Sekolah Daerah).
”Kalau kita bandingan dengan provinsi lain, misalnya dengan Yogjakarta yang kinerja pendidikanya tertinggi di Indonesia, kita bisa lihat dukungan APBD provinsi mereka. Tahun 2015 saja, Pemprov Yogjakarta mengalokasikan APBD provinsi untuk BOSDA sebesar 250 ribu rupiah per siswa SMA dan 600 ribu rupiah  persiswa SMK. Jadi BOSDA itu merupakan bentuk nyata tanggung jawab provinsi kepada sekolah,” terangnya.

Baca Juga:  Sebanyak 146.888 Siswa SMA Di Sumut Ujian Nasional

Sedangkan untuk muatan lokal, YP Parulian mengusulkan budaya lokal. Budaya lokal ini menyangkut sejarah lokal, kesenian lokal, makanan lokal dan tradisi lokal. Melalui budaya lokal, siswa didorong mencintai kebudayaannya. Mereka memiliki karakter yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

”Kebudayaan adalah kekuatan kita. Karena itu perlu bagi anak-anak kita, sejak dari bangku sekolah untuk diperkenalkan dengan budaya kita sendiri. Baik itu sejarah, seni, makanan dan tradisinya,” tambah Erita.

YP Parulian beroperasi di Sumut sejak 1957. Melayani lebih dari 3000 siswa yang tersebar di 16 Sekolah mulai tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Dengan dukungan USAID PRIORITAS, YP Parulian  mendeklarasikan diri sebagai sekolah literasi pada 26 Oktober 2016. Deklarasi ini sekaligus menjadikan YP Parulian sebagai sekolah literasi pertama di Sumut. [ska]

Terkait


Berita Terbaru