Home / NEWS / KPK: 80 Persen Korupsi Barang dan Jasa Terjadi dalam Lelang Sistem Online

KPK: 80 Persen Korupsi Barang dan Jasa Terjadi dalam Lelang Sistem Online


TEMU PERS. Pimpinan KPK Basaria Panjaitan (tengah), Alexander Marwata (kanan) dan juru bicara KPK Febri Diansyah saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9/2017), terkait OTT di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. [Foto: Internet]

EDISIMEDAN.com, JAKARTA – Kasus korupsi yang menjerat Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen mengungkap fakta bahwa e-procurement (lelang pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan menggunakan sistem online), ternyata tidak menjamin transparansi dan akuntabilitas pengadaan oleh negara.

Ini terjadi karena pejabat yang menguasai sistem, memanipulasi dan bersekongkol dengan pihak kontraktor. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Menurut Basaria, modus operandi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Batubara saja. Sistem e-procurement merupakan upaya untuk mencegah korupsi. Namun, teknologi dan sistem secanggih apapun tak akan efektif mencegah korupsi jika para pihak yang terlibat dalam proses lelang tersebut tidak memiliki integritas.

BERITA TERKAIT
Bupati Batubara Dijanjikan Terima Fee Rp 4,4 M untuk Muluskan Tiga Proyek

Baca Juga:  Raih WTP, Pemprovsu dan 11 Kabupaten Kota Diganjar Penghargaan dari Menkeu

“Kenapa (sudah e-procurement) masih terjadi suap? Ya, secanggih apapun alat itu tapi yang mengendalikan manusia juga,” ungkapnya.

Wakil Ketua KPK lainnya, Alexander Marwata menuturkan, saat ini hampir seluruh proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan telah melalui sistem online. Namun, 80 persen kasus korupsi justru menyangkut pengadaan barang dan jasa.

“Kenapa masih terjadi (korupsi)? Karena sebagus apapun sistem kalau kolusi, jebol juga,” katanya.

BERITA TERKAIT
KPK Tetapkan Bupati Batubara Sebagai Tersangka dan Langsung Ditahan

Menurut Alex, selain kongkalikong antara penyedia barang dan jasa dengan pihak perserta lelang, persekongkolan juga dapat terjadi antar perusahaan yang ikut lelang.

Tak menutup kemungkinan para pihak swasta itu mengikuti proses lelang hanya sekadar formalitas seolah lelang tersebut diikuti banyak peserta. Padahal, antara pihak swasta sudah membagi proyek-proyek yang akan mereka garap.

Baca Juga:  PK Ahok Diterima, Pendukungnya Berjoget-joget

Selain itu, korupsi akan berjalan semakin mulus jika sudah ada kesepakatan dengan pejabat terkait.

“Apalagi kalau ada fee untuk kepala daerah. Jadi sistem hanya masalah teknis. Kejadian dalam korupsi pengadaan barang dan jasa modusnya sama,” ungkapnya.

Modus ini yang terjadi dalam kasus suap terhadap Bupati Batubara. Dari hasil penyidikan KPK, diketahui bahwa dua kontraktor yakni Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang diduga menyewa atau meminjam bendera perusahaan lain agar dapat ikut memenangkan proses lelang.

BERITA TERKAIT
Uang Rp 346 Juta dalam Kardus Indomie Jadi Bukti Suap Bupati Batubara

“Sementara dari hasil pemeriksaan, memang (perusahaannya) tidak murni milik kontraktor MAS (Maringan Situmorang). Tidak murni punya dia, ada yang sewa, jadi pinjam nama. Ada beberapa perusahaan diatur sedemikian rupa sehingga pemenangannya tetap saja menjadi MAS,” terang Basaria.

Baca Juga:  JR Saragih Siapkan Poros Baru di Pilgub Sumut: Demokrat, PKB dan PKPI

Dalam perkara ini, OK Arya diduga menerima suap sebesar Rp 4,4 miliar dari Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang.

Masing-masing terkait proyek pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp32 miliar yang dimenangkan oleh PT Gunung Mega Jaya dan proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilai Rp12 miliar yang dimenangkan PT Tombang serta proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp3,2 miliar. [ded|bbs]

Terkait


Berita Terbaru