EDISIMEDAN.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi hadir dalam forum diskusi yang “menguliti” kinerjanya dalam memimpin pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara.

Dalam acara ‘Ngobrol Bersama HT Erry Nuradi’ di Hotel Garuda Plaza Medan, Senin (11/12/2017) malam, Erry didampingi Wakil Gubsu Nurhajizah Marpaung bersama sejumlah SKPD dan pimpinan BUMD.

Hadir sebagai narasumber mantan Gubsu Datok Sri Syamsul Arifin, praktisi hukum Hamdani Harahap, tokoh pemuda Matius Latuperissa dengan moderator Joharis Lubis.

Hadir juga disitu Saharuddin, Rajamin Sirait, Rudi Hartawan Tampubolon, Ketua Laskar Merah Putih Sumut Darwin Hamonangan Lubis, Ketua AMPG Sumut Abdul Rahman (Dedek), sejumlah pimpinan media massa, tokoh masyarakat, OKP, Ormas, Parpol, LSM, para penggiat anti korupsi, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Kepada peserta diskusi, Erry menjelaskan bahwa kerap masyarakat menyamakan dan menuntut Pemprov Sumut untuk menyamai Pemprov DKI.

“Jelas beda Pemprov Sumut dengan DKI Jakarta, karena DKI adalah Daerah Khusus Ibukota, dimana walikota dan bupatinya dipilih langsung oleh gubernur dan bisa langsung diganti apabila tidak baik kinerjanya,” jelasnya.

Mengenai permasalah jalan yang kerap Pemprov Sumut mendapat kritikan dari warga. Jalan yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi (jalan provinsi) di seluruh Sumut sepanjang 3.050 km. Sedangkan di Medan, hanya ada tujuh ruas jalan provinsi.

“Jadi saya sering sekali disalahkan soal jalan-jalan rusak di Medan, padahal jalan provinsi di Kota Medan hanya 7 ruas jalan,” kata Erry.

Kembali dia menjelaskan, bahwa pada tahun 2013, dalam RPJMD Provinsi Sumut, kondisi jalan provinsi sebesar 70 persen dalam kondisi mantap, tahun depan 88 persen dan diproyeksikan selama lima tahun jalan mantap mencapai 95 persen.

Namun karena kondisi penganggaran yang tidak memadai dimana setiap tahun untuk perbaikan lima persen saja jalan provinsi sedikitnya membutuhkan Rp750 miliar.

“Untuk mencapai jalan mantap 88 persen dari 3.050 jalan provinsi pada tahun 2018, maka perbaikan dan pembangunan jalan provinsi, setiap tahun harus dibangun 150 km atau 5 persen, dengan kebutuhan dana Rp750 miliar pertahun,” paparnya.

Pada tahun 2013 anggaran untuk jalan provinsi hanya Rp450 miliar, dan pada tahun 2014 hanya mencapai Rp 500 miliar.

Atas kondisi itu, Pemprov Sumut melakukan revisi terhadap RPJMD dengan merasionalisasi target jalan mantap pada tahun 2018 yaitu menjadi 88 persen.

“Pada tahun 2016 kondisi jalan mantap provinsi sudah diangka 84 persen, dan nanti pada tahun 2018 Insyaallah tercapai menjadi 88 persen,” ujarnya.

Sementara itu, koordinator acara Saharuddin dari Gerbrak Sumut mengatakan, ide diskusi yang digelar adalah agar kebaikan untuk Sumut perlu disuarakan dan disampaikan.

“Ini bukti kecintaan kepada Provinsi Sumut. Aspirasi ini walau nanti belum semua terjawab langsung, namun ada kepala SKPD yang hadir. Acara seperti ini perlu secara rutin digelar untuk menampung kritik dan saran demi kebaikan Sumut. Kinerja positif kita patut apresiasi, kinerja yang belum baik, mari diperbaiki,” katanya. [ded]