Home / POLITIK / Jagoan PDIP Menang Ketika Mendagri Pilih Jenderal Jadi Plt Gubernur

Jagoan PDIP Menang Ketika Mendagri Pilih Jenderal Jadi Plt Gubernur


Mendagri Tjahjo Kumolo [foto: Sekretariat Kabinet]

EDISIMEDAN.com, JAKARTA – Kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua jenderal polisi aktif sebagai Plt gubernur di Pilkada serentak 2018 dipertanyakan sejumlah kalangan.

Dua Jenderal Polri yang ditujuk Mandagri tersebut yakni, Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara, dan Irjen Pol M Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat.

Disamping karena alasan netralitas penunjukkan jenderal polisi sebagai Plt Gubernur dalam perhelatan Pilkada serentak, juga karena kapasitas dan kepantasan penempatan perwira polisi di posisi itu diragukan.

Apalagi di Pilkada Serentak 2017 lalu, ketika Mendagri menunjuk dua jenderal sebagai Plt Gubernur, dua jagoan PDIP menang. Daerah dimaksud adalah Provinsi Aceh dan Selawesi Barat.

Saat itu, Mendagri menujuk Mayjen TNI (Purn) Soedarmo sebagai Plt Gubernur Aceh dan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Plt Gubernur Sulawesi Barat.

Baca Juga:  Di Asahan, Seorang Ibu Aniaya Anak Pakai Gayung Hingga Tewas

Peneliti politik Indo Riset Konsultan Bawono Kumoro, menilai penunjukan dua jenderal polisi bintang dua sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat, sebagai strategi politik PDIP untuk pemenangan Pemilu 2019.

“Wajar publik menilai ini permainan PDIP, wajar sekali. Kenapa? Karena yang menunjuk (Plt Gubernur adalah) menteri (asal) PDIP,” kata Bawono Kumoro, seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Publik selama ini mengenal Tjahjo Kumolo bekas Sekretaris Jenderal PDIP, dan masih aktif sebagai kader PDIP.

BACA JUGA

Sebab itu, Bawono menduga penunjukkan Plt itu bagian strategi PDIP untuk menutup potensi kekalahan dua pasangan yang mereka usung, yakni Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus di Sumatera Utara dan Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan di Jawa Barat.

Baca Juga:  Keasyikan Ngobrol Soal UKM, Sihar Habiskan Dua Bungkus Dodol Tanjungpura

Katanya, PDIP memerlukan strategi agar jagoannya di dua provinsi tersebut bisa menang. Kemenangan di dua daerah tersebut, dibutuhkan PDIP untuk kepentingan pemenangan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan dua provinsi yang strategis karena memiliki jumlah penduduk yang banyak.

“Kalau dilihat, bagaimana pun caranya, semoga tidak menghalalkan segala cara, mereka (PDIP) harus merebut kursi Gubernur di dua provinsi ini. Artinya, untuk kepentingan di 2019,” ucapnya.

BACA JUGA

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo beralasan, penunjukan dua Pati Polri sebagai Plt gubernur karena terbatasnya eselon satu di lingkungan Kemendagri. Sebab, pada Pilkada serentak 2018 nanti, ada 17 provinsi yang menggelar pemilihan gubernur.

Baca Juga:  Warga Jawa Bertekad Menangkan Pasangan ERAMAS

“Kenapa TNI atau Polri, ya nggak ada masalah, itu diambil dari mana yang saya kenal saja,” papar Tjahjo seperti dilansir JPNN.

Alasan lain Tjahjo menjelaskan, karena didasarkan pada pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan. Selain itu, Tjahyo Kumolo bilang, penunjukkan Pati Polri jadi Plt Gubernur sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan Undang-Undang yang berlaku. [ded]

Terkait


Berita Terbaru