Home / POLITIK / Anhar Gonggong: KPU Diskualifikasi JR Saragih, Republik Ini Apa Sih..??

Anhar Gonggong: KPU Diskualifikasi JR Saragih, Republik Ini Apa Sih..??


Anhar Gonggong dalam Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Ikatan Cendikiawan Lintas Agama Se Indonesia di Bogor, (13/2/2018) [edisimedan.com/putra]

EDISIMEDAN.com BOGOR – Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara menjadi sorotan publik. Sejumlah pengamat mencurahkan perhatian, termasuk setelah KPU Sumut mendiskualifikasi pencalonan JR Saragih karena administrasi. 

Sejarawan yang juga Tenaga Profesional Lemhanas RI, Anhar Gonggong mengaku terkejut dengan putusan KPU Sumut terkait pasangan calon yang boleh mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, pada 27 Juni 2018.

Satu dari tiga pasangan calon yang mendaftar, JR Saragih-Ance Selian dinyatakan tidak diluluskan karena persoalan ijasah yang diragukan keabsahannya.

“Ini aneh buat saya, JR (JR saragih-red) itu dua kali jadi bupati, kok sekarang ijasahnya diragukan. Saya heran saja, bukan mendukung dia, Republik ini apa sih,” katanya.

Baca Juga:  Dukung Pasangan Bobby – Aulia, Paguyuban Pasundan Titip Pengembangan Inovasi Pendidikan

Keheranan Anhar Gonggong disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Ikatan Cendikiawan Lintas Agama se Indonesia di Bogor, Selasa (13/2/2018).

Diketahui, JR Saragih dua kali terpilih sebagai Bupati di Simalungun hingga sekarang. Mantan pamen TNI dari sekolah pendidikan militer Akmil, itu maju di Pilgub Sumut 2018. Namun pada tahapan seleksi berkas, KPU Sumut kemudian mencoretnya dari daftar pencalonan karena tidak memenuhi syarat.

KPU Sumut sendiri kemudian menetapkan Edy Rahmayadi – Musa Rajeckshah serta Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus sebagai Cagub dan Cawagub Sumut periode 2018-2023 pada Senin (12/2/2018).

Baca Juga:  Dua Cagubsu Deklarasikan Kampanye Damai

“Ini yang aneh buat saya. Sebaiknya masalah ini diselesaikan dengan benar, jangan sampai publik dibuat heran,” ucapnya lagi.

Selain itu, Anhar Gonggong juga menyoroti istilah tahun politik. Menurutnya, istilah tahun politik tidak tepat dipakai, sebab akan menimbulkan imej buruk di masyarakat.

“Saya tidak sepakat istilah tahun politik. Tahun Pemilu, iya. Dua tahun ini memang akan berlangsung pemilu baik legislatif dan pilpres. Tahun politik itu imejnya jelek, menimbulkan ketakutan di masyarakat,” ujarnya.

Munculnya istilah politik itu, tambah Anhar, pada akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Seperti penentuan daerah rawan dan tidak rawan keamanan di Pilkada Serentak.

Baca Juga:  Guru Penghukum Murid Jilati WC Dipindahtugaskan

“Penunjukan Jenderal aktif di Jawa Barat dan Sumatera Utara itu juga aneh bagi saya. Ini lahir karena munculnya istilah tahun politik itu. Harusnya Pilkada tidak diterjemahkan sebagai tahun politik, tapi tahun Demokrasi,” tukas Anhar. [putra]

Terkait


Berita Terbaru