Home / SUMUT / Masyarakat Labuhanbatu Raya Deklarasi Tolak Politik Uang dan Isu Sara pada Pilgubsu 2018

Masyarakat Labuhanbatu Raya Deklarasi Tolak Politik Uang dan Isu Sara pada Pilgubsu 2018


PILGUBSU2018 - Deklarasi Tolak dan Lawan Politik uang, Politisasi SARA untuk Pilgubsu 2018 berintegritas. [edisimedan.com/julian]

EDISIMEDAN.com, LABUHANBATU- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) se Labuhanbatu Raya (Labuhanbatu, Labusel dan Labura) menggelar Deklarasi Tolak dan Lawan Politik uang, Politisasi SARA untuk Pilgubsu 2018, Rabu (14/2/2018) di Lapangan Ika Bina Rantauprapat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Labuhanbatu Selatan, Wildan Aswan Tanjung mengatakan Pilgubsu merupakan bagian Pilkada serentak 2018. Sedangkan Pilkada serentak 2018, terdiri dari 17 propinsi, 39 kota dan 115 kab se Indonesia.

“Sangat penting menentukan arah kebijakan daerah di Sumut dan Labuhanbatu Raya. Pilkada untuk memilih calon pemimpin,” ujar Wildan dihadapan tiga Ketua Panwaslu se Labuhanbatu Raya, Perwakilan Pemkab Labuhanbatu dan Labura, Kapolres, Ketua PN Rantauprapat, Kajari Labuhanbatu, Komisioner KPUD, pimpinan Parpol dan undangan lainnya.

Baca Juga:  Ibu Rumah Tangga Minta Polres Langkat Tangkap Pelaku Dugaan Penggelapan Mobil Rental

Sementara, untuk Pemkab Labusel kata dia berkomitmen mendukung pilkada serentak yang bersih dan berkualitas.

“Pilkada berjalan sukses jika didukung semua komponen terkait,” tambahnya.

Melalui Deklarasi, kata Wildan Pemkab Labusel mendukung hal itu dalam Pilgubsu 2018.

“Mari lawan dan hindari politik uang, politisasi SARA karena dapat merusak sendi bangsa. Upaya bersama ini mampu mendapatkan pemimpin yang amanah dan memperjuangkan aspirasi masyakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Labuhanbatu AKBP F Situmorang mengatakan situasi dan kondusi Labubanbatu Raya dalam kondisi aman dan terkendali.

Sedangkan Ketua Panwaslu Labuhanbatu Makmur Munthe mengatakan Panwaslu se-kabupaten Labuhanbatu Raya memiliki komitmen dan tanggungjawab untuk memastikan integritas Pilkada dengan mengajak semua pihak luntuk terlibat. Aspek penyelenggaraan, dan partisipasi adalah bagian penting.

Baca Juga:  Penderita Tumor Ganas di Labuhanbatu Ini Butuh Bantuan Dermawan

Dimana, kata dia semua pihak terlibat berkontribusi terhadap tinggi rendahnya kualitas pilkada.

Diantara hambatan kualitas pilkada, sambungnya adalah politik uang dan politisasi SARA. “Politik uang menjadi musuh kita bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” paparnya.

Sedangkan politisasi SARA berpotensi menganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia. Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada pilkada sebelumnya dan juga pada pemilu legislatif dan pilpres 2014.

“Praktik bagi-bagi uang maupun barang, merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang,” tegasnya.

Deklarasi itu juga ditandai dengan pernyataan sikap para Pimpinan Parpol dan penandatanganan serta cap tangan pada kanvas Deklarasi Tolak dan Lawan Politik uang, Politisasi SARA untuk Pilgubsu 2018 berintegritas. [jul]

Terkait


Berita Terbaru