Cegah Isu SARA, Pertemuan Cendekiawan Lintas Agama Hasilkan Enam Pernyataan Sikap
EDISIMEDAN.com, BOGOR – Merebaknya kasus berkaitan dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Indonesia, membuat para tokoh cendekiawan lintas agama mengambil sikap tegas.
Melalui pertemuan cendekiawan lintas agama yang digagas Mahkamah Konstitusi, para cendekiawan lintas agama mengeluarkan beberapa poin penting.
“Memperhatikan dan menyikapi berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di bumi Indonesia, kami para tokoh cendekiawan lintas agama menyampaikan hal-hal sebagai berikut,” ujar Irwansyah Putra Nasution, didampingi perwakilan para tokoh lintas agama saat membacakan pernyataan sikap di Balai Pusat Pendidikan Pancasila Mahkamah Konstitusi, di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/2/2018).
- Menolak segala bentuk kekerasan mengatasnamakan agama
- Menolak setiap tindakan persekusi dan ujaran kebencian
- Menolak politisasi agama untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- Menolak semua bentuk isu SARA dalam kontestasi politik di Indonesia.
- Menolak prilaku masyarakat yang tidak cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial
- Meminta kepada penegak hukum untuk menindak tegas pelaku kekerasan terhadap pemeluk agama manapun.
Hadir dalam deklarasi sebanyak 150 tokoh lintas agama dari seluruh Indonesia, terdiri dari perwakilan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI).
Perwakilan Ikatan Sarjana Katolik (ISKA), Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI), Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI), serta Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN).
“Kita tidak ingin kerukunan antar umat beragama di Indonesia terbelah, apalagi tindakan kekerasan mengatasnamakan agama tidak boleh terjadi di Indonesia,” kata Irwansyah Putra Nasution, perwakilan dari ICMI.
Dengan pertemuan ini, tokoh cendekiawan lintas agama berharap persatuan dan kemajemukan di bumi Nusantara terus terjaga. Apalagi, kata Irwansyah, beberapa daerah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
“Kita minta semua pihak dapat menjadi penyejuk dan pemersatu. Khususnya penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” ucapnya.
Aktivis Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI), Arijon Manurung juga meminta agar agama tidak dijadikan komoditas politik dalam meraih kekuasaaan. Sebagai cendikiawan, dia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan cerdas dan bijak.
“Mari kita jaga keutuhan negara ini, dengan cermat menggunakan media sosial,” pinta Jon.
Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, aktivis cendikiawan lintas agama akan membuat deklarasi di setiap daerah agama sebagai pemersatu bangsa.
Pertemuan ini sendiri digagas Mahkamah Konstitusi dan berlangsung selama 4 hari sejak Senin hingga Kamis, 12-15 Februari 2018.
Sejumlah narasumber hadir sebagai pemateri seperti Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Arif Hidayat, Ketua ICMI Profesor Jimly Asshiddiqie, Sejarawan dan juga tenaga professional Lemhanas, Dr Anhar Gonggong serta Dosen Filsafat di Universitas Gajah Mada, Dr Arqom Kuswanjono. [putra]
