Home / NEWS / 24 Ribuan Warga Binaan di Sumut Terancam Golput

24 Ribuan Warga Binaan di Sumut Terancam Golput


EDISIMEDAN.com, MEDAN- Sekitar 24 ribu wargabinaan di Sumatera Utara, terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2018. Ini disebab sebagian besar warga binaan itu tidak memiliki e-KTP.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Hermawan Yunianto mengatakan data pemilih sementara (DPS) sudah disampaikan ke KPU Sumut. Namun, belum ada keputusan soal data tersebut.

“Untuk daftar pemilih sementara di Lapas dan Rutan di Sumatera Utara, pada dasarnya kami sudah mengirim data ke KPU Sumut dan KPU Kota Medan. Namun, saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sebagian besar warga binaan di Sumatera Utara tidak memiliki kartu identitas, apa lagi KTP elektronik,” ungkap Hermawan saat dikonfirmasi wartawan, Senin (26/3/2018).

Baca Juga:  PDIP Resmi Usung Ahok-Djarot sebagai Cagub-Cawagub DKI

Kondisi ini kata Hermawan menjadi kendala bagi tahanan untuk mendapatkan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pilkada di Sumatera Utara.

Namun, kata Hermawan, begitu pun pihak Kepala Lapas dan Kepala Rutan sudah melakukan kordinasi dengan masing-masing KPU Kabupaten/Kota setempat.

“Untuk mendapatkan solusi hal ini. Karena, syarat utama memilik KTP. Dengan solusi tersebut, kita belum menerima kepastian solusi itu,” kata Hermawan.

Ia mengungkapkan seluruh Lapas dan Rutan di Sumutā€Ž dihuni sekitar 30 ribu warga binaan.”Yang diminta KPU dari keseluruhan hukumanya sampai tanggal 27 Juni 2018 Pemilihan Gubernur Sumut dan Bupati serta Wali Kota. Yang tercover sebanyak 24 ribu. Semua itu, bisa memilih atau tidak,” jelas Hermawan.

Baca Juga:  Djarot: Sama Dengan NU, Yang Kami Perjuangkan Adalah Kemakmuran Umat

Menyikapi itu, Komisioner KPU Sumut, Yulhasni menyarankan agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut berkordinasi dengan Disdukcapil Provinsi Sumut dan Disdukcapil Kabupaten/Kota.

“Karena kewenangan untuk merekam e-KTP itu ada pada mereka (Disdukcapil). KPU juga sebenarnya siap menerima data itu, kalau dikasih kita (KPU) itu bagus juga biar kita bantu menyerahkan Disdukcapil,” kata Yulhasni. [ska]

Terkait


Berita Terbaru