Home / NEWSSUMUT / Pengungsi Erupsi Sinabung Gugat Pemerintah

Pengungsi Erupsi Sinabung Gugat Pemerintah


Warga korban erupsi Sinabung saat berada di pengungsian. [Ilustrai-Foto: Metrotvnews]

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Sejumlah pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung menggugat pemerintah melalui gugatan Citizen Lawsuit. Para pengungsi menilai Pemerintah Pusat dan Pemkab Karo lalai alam mengatasi bencana erupsi Gunung Sinabung.

Gugatan tersebut diajukan setelah 10 orang perwakilan korban dari 10 desa memberikan kuasa kepada Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Uatara (BAKUMSU) sebagai pendamping hukum masyarakat.

Sekretaris Eksekutif Bakumsu yang juga menjadi pendamping hukum para korban, Manambus Pasaribu mengatakan, beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan mengajukan Citizin Lawsuit ini adalah, bahwa sejak tahun 2010 hingga saat ini masyarakat yang menjadi korban bencana letusan gunung Sinabung telah mengalami dampak negatif berupa perubahan kehidupan khususnya di bidang sosial dan ekonomi.

Dimana menurut data dari Neumann Development Center (NDC), pada Januari 2014 tercatat sebanyak 28.221 orang atau 8.873 kepala keluarga dari 27 desa dan 2 dusun terpaksa harus mengungsi. Dari 27 desa dan 2 dusun ini, ada 3 desa yang total tertimbun lava, yaitu Sukameriah, Bakerah dan Simacem.Ketiga desa ini dihuni 1.186 orang atau 347 kepala keluarga yang keseluruhannya terpaksa harus direlokasi.

Baca Juga:  Soal Penggunaan Heli Polisi Untuk Resepsi Pernikahan, Ini Hasil Klarifikasi Polda Sumut

“Terdapat pula 2.209 unit rumah permanen maupun semi permanen mengalami kerusakan, baik rusak berat, sedang maupun ringan. Masyarakat kehilangan tempat tinggal atau terpaksa meninggalkan tempat tinggal dan tinggal di pengungsian, terganggu kesehatan, anak-anak tidak bisa bersekolah, dan berbagai permasalahan lainnya.”sebut Manambus, Kamis (19/4/2018).

Kemudian lanjut Manambus, seluas 10.408 hektar areal pertanian rusak dan puso serta 19,78 hektar gagal panen. Warga kehilangan sumber penghasilan dan pekerjaan atau dengan kata lain tidak dapat melakukan aktifitas yang produktif secara ekonomi.

Selain lahan pertanian, terjadi pula kerusakan sarana dan prasarana, yang terdiri dari 5 unit balai pertemuan,10 unit rumah ibadah, 12 unit fasilitas kesehatan, 79 ruangan pendidikan dan jalan sepanjang 5 kilometer.

“Juga telah terjadi pencemaran udara berupa abu vulkanik yang mengandung bermacam-macam gas (CO, CO2, H2S, SO2, NO2) yang potensial mencemari udara, meracuni mahluk hidup dan menimbulkan bermacam penyakit. Terjadi kerusakan ekologi dan perubahan posisi tata ruang alam akibat terpaan material-material vulkanik. Kawasan hutan dan lahan pertanian hangus terbakar dan rusak, banjir lahar dingin saat musim hujan yang menerpa lahan pertanian dan rumah-rumah warga yang berada di sekitar aliran sungai yang berhulu di puncak Sinabung,”tukasnya.

Baca Juga:  Pemprovsu Tidak Dirugikan atas Peralihan Lahan 106 Hektar Eks HGU PTPN II

Pemerintah sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia, tegas Manambus, yang bertugas sebagai pengemban amanat tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 bertanggung jawab memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama mengambil langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

“Kami melihat dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabungpemerintah ternyata belum bekerja secara maksimal sebagaimana mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kinerja pemerintah terkesan lamban, tidak terkoordinasi dengan baik antara pusat dan daerah, kebijakan penanganan yang simpang siur dan berubah-ubah serta tertutupnya informasi bagi masyarakat korban terkait upaya-upaya penanggulangan yang akan dilakukan,”pungkasnya.

Baca Juga:  Peserta Lomba Senam Lansia Pemkab Karo Tewas Mendadak

Hingga saat ini, tegas Manambus, beberapa permasalahan dalam penanganan masyarakat korban letusan Gunung Sinabung masih terjadi. Pemerintah terkesan tidak serius dalam merespon kondisi yang terjadi. Banyak kebijakan penanganan yang dikeluarkan tanpa dilakukan sosialisasi, sehingga masyarakat korban kehilangan kepercayaan kepada pemerintah.

Ketidakjelasan tindakan-tindakan penanggulangan bencana akibat letusan Gunung Sinabung yang dilakukan oleh pemerintah adalah merupakan tindakan kelalaian dari pemerintah. Hal ini dapat terlihat hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah tentang Penanggulangan sebagai salah satu kebijakan yang penting khusunya menyangkut anggaran kebencanaan.

“Atas berbagai masalah tersebut, kami selaku pendamping hukum masyrakat korban meminta agar pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang komprehensif yang menjamin

terlaksananya tindakan-tindakan penanggulangan bencana yang terkoordinasi dengan baik dan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat korban memperoleh kembali hak-hak asasi dan hak hukumnya yang terlanggar,”tandasnya. [ska]

Terkait


Berita Terbaru