Home / NEWSSUMUT / Meski Peroleh WTP, BPK RI Masih Temukan Rp 12,8 M Laporan Keuangan Tak Wajar di Pemprovsu

Meski Peroleh WTP, BPK RI Masih Temukan Rp 12,8 M Laporan Keuangan Tak Wajar di Pemprovsu


Meski memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) masih menemukan adanya beberapa permasalahan dalam laporan keuangan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2017.

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Meski memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) masih menemukan adanya beberapa permasalahan dalam laporan keuangan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2017.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota V BPK RI Ismayatun dalam Paripurna Istimewa Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BKP RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provsu Tahun Anggaran 2017 di DPRD Sumatera Utara, Kamis (24/5).

BPK kata Ismayatun merinci laporan keuangan yang bermasalah tersebut digolongkan dalam dua kategori yakni kategori pengendalian internal dan kategori mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Pada kategori pengendalian internal menurutnya masih terdapat pengelolaan dana BOS Dinas Pendidikan yang belum tertib pada tingkat SMA dan SMK Negeri yang belum disajikan pada laporan keuangan minimal sebesar Rp 1,9 miliar. Kemudian inventarisasi dan verifikasi faktual aset dalam rangka pengalihan Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) belum memadai serta pencatatan dan penatausahaan aset yang belum tertib.

Baca Juga:  Pemkab Labuhanbatu Lemah dalam Pengelolaan Aset

Adapun permasalahan dimaksud yakni temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern antara lain pengelolaan dana BOS Disidik, belum tertib dan terdapat sisa dana pada SMA/SMK Negeri belum disajikan pada laporan keuangan minimal sebesar Rp1,09 Miliar. Kemudian inventarisasi dan verifikasi faktual aset tetap belum tertib.

“Untuk temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain, terdapat biaya perjalanan dinas pada beberapa satker atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp4,67 Miliar, belum sesuai ketentuan. Dan jumlah tersebut telah disetor kembali ke kas daerah sebesar Rp3,19 Miliar,” jelasnya.

Terdapat juga 21 pekerjaan pada beberapa satker atau OPD, lanjut Isma, sebesar Rp5,47 Miliar yang tidak sesuai ketentuan. Dan telah disetor kembali ke kas daerah sebesar Rp1,21 Miliar.

Baca Juga:  Wajah Baru DPRK Bireuen Periode 2014-2019

Hingga saat ini, dari 34 Pemda (33 kabupaten/kota dan 1 Provinsi) di Sumut, Isma mengatakan bahwa BPK RI telah menyerahkan LHP sebanyak 22 daerah yang tepat waktu menyerahkan laporan keuangan sampai 29 Maret. Sedangkan yang masih dalam tahap koreksi dan masih melakukan pengerjaan lapangan sebanyak 9 Pemda. “Dari 22 Pemda, ada 14 yang memperoleh opini WTP. Meningkat dari 2016 (12 Pemda) dan 2015 (6 Pemda),” katanya.

Di akhir paparannya, Ismayatun mengingatkan bahwa pejabat Pemprovsu wajib menindaklanjuti laporan dari hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan hari ini.

“Pejabat juga wajib memberikan jawaban kepada BPK atas hasil pemeriksaan yang dilakukan selambat-lambatnya 60 hari sejak disampaikan,” pungkasnya. [ska]

Terkait


Berita Terbaru