Home / NEWS / Saksi BPN Sumut : BPN Bisa Terbitkan SHM di Lahan 106 Hektar

Saksi BPN Sumut : BPN Bisa Terbitkan SHM di Lahan 106 Hektar


mantan Sekretaris II Tim B Plus BPN Sumut, Supardi di persidangan Tipikor Medan, Senin (28/05)

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Fakta baru kasus dugaan penyalahgunaan lahan PTPN 2 di PN Medan terungkap lagi. Kali ini saksi yang dihadirkan JPU dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sumut menyebutkan seharusnya BPN Deli Serdang sudah bisa menerbitkan Surat Hak Milik (SHM) yang dimohonkan oleh orang yang berhak karena sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Mengingat, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang juga sudah mengeluarkan surat eksekusi lahan.

Hal ini diungkap mantan Sekretaris II Tim B Plus BPN Sumut, Supardi di persidangan Tipikor Medan, Senin (28/05). Supardi merupakan satu dari empat saksi dari Badan Pertanahan Negara (BPN) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung dalam sidang lanjutan dugaan penyelewengan aset dengan terdakwa berinisial TS.

Baca Juga:  Naikkan Tarif Air, PDAM Tirtanadi Dilaporkan ke Ombudsman

Supardi mengatakan BPN sudah bisa menerbitkan SHM karena telah dimohonkan orang yang berhak atas lahan 106 hektar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dilakukan karena BPN masih melakukan penelitian atas SK Menteri BUMN soal lahan tersebut.

“BPN sebenarnya sudah bisa mengeluarkan SHM disana atas putusan PK itu yang Mulia, ” ungkap Supardi dalam kesaksiannya dihadapan majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo.

Supardi mengatakan lahan 106 hektar dikawasan perkebunan Helvetia memang sudah lama tidak dikelola oleh pihak PTPN2. Selain HGU nya sudah berakhir pada tahun 2002, sebut Supardi, lahan tersebut juga sudah dikuasai oleh masyarakat. Menurut Supardi, masyarkat yang menguasai lahan tersebut telah memiliki SK Gubernur bahwa lahan 106 hektar masuk dalam daftar 5872 hektar yang dibebaskan.

Baca Juga:  Pangkat Arman Depari Resmi Dinaikkan Jadi Irjen

Supardi menerangkan pelepasan lahan tersebut sesuai peruntukannya dalam pengembangan RUTR dikawasan Deli Serdang, Binjai dan Langkat yang sebagian lahan tersebut juga diakui dimiliki masyarakat.

Mendengar kesaksian ini, majelis hakim mempertanyakan kenapa meski telah habis masa HGU tidak dihapus bukukan oleh pihak PTPN II. Menjawab itu, Supardi menyatakan bahwa itu adalah kewenangan PTPN II.

Sama halnya dengan kesaksian Supardi, tiga saksi lainnya yaitu Erwin Ananda Nasution Hafizunsyah, Hadjral Aswad, juga menyatakan hal yang sama di pengadilan.

Mereka tidak tahu menahu adanya perkara sebelum mereka dipanggil ke Kejaksaan Agung sebagai saksi.

“Saya baru tahu ada kasus ini setelah ada panggilan penyidik dari pihak kejaksaan,”ucap Supardi.[ska]

Terkait


Berita Terbaru