Home / NEWSSUMUT / LAPK Laporkan Ketua DPRD Sumut ke Ombudsman

LAPK Laporkan Ketua DPRD Sumut ke Ombudsman


EDISIMEDAN.com, MEDAN- Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) melaporkan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut. LAPK menilai Wagirin sengaja tidak mengganti Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumut yang kini berstatus tahanan KPK."Ketua Badan Kehormatan sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama 37 anggota DPRD Sumut periode 2009-2019 sejak Maret lalu dan dibiarkan tetap memegang jabatan. Sementara pengaduan yang masuk ke BK DPRD Sumut banyak terbengkalai, karena sejak ditetapkan jadi tersangka Ketua BK DPRD Sumut jarang hadir," ucap Padian Adi S Siregar dalam siaran persnya, Kamis (2/8/2018).Padian mencontohkan salah satu pengaduan yang terbengkalai adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oknum Ketua DPRD Sumut yang plesiran ke Prancis tiga bulan lalu belum juga diproses oleh Badan Kehormatan DPRD Sumut. Pengadu kata Padian belum juga dipanggil untuk dimintai keterangan atau diberitahukan perkembangan pengaduan. Pengaduan terkesan dipeti-es-kan dengan alasan Ketua Badan Kehormatan tidak pernah masuk kantor."Sungguh naïf sekali, Badan Kehormatan yang seharusnya berfungsi menjaga kewibawaan DPRD Sumut dari pelanggaran etika anggota DPRD, justru dipimpin oleh seorang tersangka korupsi dan ditahan KPK. Bagaimana mungkin, seorang yang melanggar etika dapat menjaga etika, tentu yang terjadi “menepuk air didulang, terpercik muka sendiri”sebutnya.Pengaduan ke Ombudsman Sumut lanjut Padian diharapkan mendesak Ketua DPRD Sumut segera mengganti Ketua Badan Kehormatan yang tidak tersandung pelanggaran hukum dan tidak menghalang-halangi proses pemeriksaan pengaduan di BK DPRD Sumut. "Ombudsman juga harus memanggil Ketua DPRD untuk menghilangkan kecurigaan pengadu ada praktek main mata dengan teradu," tukas Padian. [ska]

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) melaporkan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut. LAPK menilai Wagirin sengaja tidak mengganti Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumut yang kini berstatus tahanan KPK.

“Ketua Badan Kehormatan sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama 37 anggota DPRD Sumut periode 2009-2019 sejak Maret lalu dan dibiarkan tetap memegang jabatan. Sementara pengaduan yang masuk ke BK DPRD Sumut banyak terbengkalai, karena sejak ditetapkan jadi tersangka Ketua BK DPRD Sumut jarang hadir,” ucap Padian Adi S Siregar dalam siaran persnya, Kamis (2/8/2018).

Padian mencontohkan salah satu pengaduan yang terbengkalai adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oknum Ketua DPRD Sumut yang plesiran ke Prancis tiga bulan lalu belum juga diproses oleh Badan Kehormatan DPRD Sumut. Pengadu kata Padian belum juga dipanggil untuk dimintai keterangan atau diberitahukan perkembangan pengaduan. Pengaduan terkesan dipeti-es-kan dengan alasan Ketua Badan Kehormatan tidak pernah masuk kantor.

Baca Juga:  LAPK: Kenaikan Tarif Tirtanadi Melanggar Hukum

“Sungguh naïf sekali, Badan Kehormatan yang seharusnya berfungsi menjaga kewibawaan DPRD Sumut dari pelanggaran etika anggota DPRD, justru dipimpin oleh seorang tersangka korupsi dan ditahan KPK. Bagaimana mungkin, seorang yang melanggar etika dapat menjaga etika, tentu yang terjadi “menepuk air didulang, terpercik muka sendiri”sebutnya.

Pengaduan ke Ombudsman Sumut lanjut Padian diharapkan mendesak Ketua DPRD Sumut segera mengganti Ketua Badan Kehormatan yang tidak tersandung pelanggaran hukum dan tidak menghalang-halangi proses pemeriksaan pengaduan di BK DPRD Sumut.
“Ombudsman juga harus memanggil Ketua DPRD untuk menghilangkan kecurigaan pengadu ada praktek main mata dengan teradu,” tukas Padian. [ska]

Terkait


Berita Terbaru