EDISIMEDAN.com, MEDAN. Bakal Calon Walikota Medan Bobby Nasution menggelar pertemuan dengan Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), H M Hafez Lc, MH, Minggu (19/1/2020).

Pertemuan dua tokoh itu dinilai kuat membahas tentang kontestasi Pilkada Kota Medan yang akan dihelat pada 23 September 2020. Apalagi saat ini Bobby Nasution belum menemukan figur untuk dipasangkan sebagai Wakil Walikota Medan. Benarkah pertemuan ini berkaitan dengan Pilkada Medan?

Wartawan mengonfirmasi tentang pertemuan itu kepada Hafez. Mantan Ketua DPW PKS itu memang tidak menampik pertemuan dengan Bobby Nasution membahas soal pembangunan Kota Medan ke depan agar lebih berkah.

Namun ustadz Hafez, sapaan akrabnya, belum secara gamblang menjelaskan isi pertemuan tersebut.

“Intinya kita men-support beliau karena memang dari awal kita tau beliau maju (Pilkada Kota Medan 2020). Sebagai komunikasi politik juga, apalagi saya di DPRD Sumut Dapil Medan berkepentingan siapa pun yang maju kita support,” kata ustadz Hafez yang pada Pileg 2019 lalu mengoleksi 14.674 suara dari Dapil Sumut 1 (Medan A).

Kepada Bobby, Hafez menyampaikan banyak hal yang menjadi problem di Kota Medan saat ini. Aspirasi banyak didapat Hafez saat melakukan reses ke konstituen.

“Di antaranya soal identitas kota, kita baru saja dapat gelar kota terjorok, terkorup, kemudian semeraut, begal, narkoba. Jadi itu sepertinya tema-tema yang perlu mendapatkan perhatian khusus,” papar Hafez.

Alumni Al Azhar Mesir juga memuji Bobby Nasution yang banyak menggaet kaum milenial dalam gerakan politik. Demikian pula konsep Kolaborasi Medan Berkah yang diusung Bobby Nasution.

BACA JUGA

Bobby Nasution Daftar ke Gerindra

Komat Deklarasikan Diri Dukung Bobby Nasution Jadi Walikota Medan

“Harapannya kaum milenial memang harus ditarik dalam gerakan politik demi sebuah perubahan yang lebih baik. Apa yang dilakukan beliau (Bobby Nasution) sudah pada trek yang benar dengan banyak berkolaborasi dengan anak muda,” kata Hafez.

Sebagaimana diketahui, Hafez merupakan anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKS. Namun oleh PKS, Hafez tidak ditempatkan dalam struktur alat kelengkapan dewan (AKD) manapun di DPRD Sumut.

DPW PKS Sumut punya alasan sendiri soal itu. Partai berlambang bulan sabit dan padi tersebut beralasan itu sebagai bentuk sanksi kepada M Hafez yang tidak mengikuti kegiatan partai dan tidak kooperatif. Namun publik justeru menilai PKS memasung hak-hak Hafez.

Pengamat Politik UINSU Anang Anas Azhar pernah mengemukakan pendapat bahwa PKS kurang beretika terhadap Hafez.

“Sikap Fraksi PKS DPRDSU memblokir Ustadz Hafez tanpa duduk di komisi manapun kurang beretika. Ini artinya, secara perlahan menghilangkan kekuatan Hafez di legislatif serta memasung hak-hak Hafez terutama dalam menerima aspirasi konstituennya,” kata Anang saat diwawancarai wartawan Oktober 2019 lalu. [red]