EDISIMEDAN.COM, MEDAN – Ratusan massa yang tergabung dalam Pemuda Marga Silima (PMS) unjukrasa ke Kantor Pemko Medan pada Kamis (23/1/2020). Mereka menuntut Plt Wali Kota Medan memberikan penjelasan terkait alasan pemecatan Rusdi Sinuraya dari jabatan Dirut PD Pasar Medan.

“Kita lihat pemecatan ini bernuansa politik. Seperti ada pembunuhan karakter pada Rusdi Sinuraya. Apalagi dalam surat dinyatakan pemecatan dengan tidak hormat. Jangan nanti mentang-mentang kawan kita orang Karo dibunah tidak hormat begitu saja. Jadi kami menganggap seperti orang pendatang di Medan ini. Kami minta pertimbangan dari Plt, menuntut supaya dianulir,” kata Ketua DPD Pemuda Marga Silima (PMS), Isra Meliala.

Isra Meliala mewakili massa pendemo meminta agar Rusdi Sinuraya Dikembalikan ke jabatannya.

Aksi tersebut berlangsung tertib. Para pengunjukrasa diterima Asisten Administrasi Umum (Asmum) Setdako Medan, Renward Parapat.

Isra Meliala bilang, mereka memberikan waktu seminggu kepada Pemko Medan untuk memberikan jawaban atas permintaan mereka. “Minggu depan kami akan datang lagi dengan 3.000 massa jika tidak dianulir permintaan ini,” ucap dia.

Dikatakan Isra Meliala, PMS adalah wadah masyarakat Karo kota Medan yang merupakan organisasi terdaftar dan berbadan hukum yang merupakan payung Suku Karo dl seluruh NKRI yang memiliki visi da misi cinta perdamalan di seluruh penjuru NKRI.

Saat ini salah satu tokoh masyarakat Karo yang mengabdi pada negara melalui perusahaan daerah yang juga hadir pada silaturahmi masyarakat karo yaitu mantan Dirut PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya.

“Sebagai payung masyarakat Karo, Pemuda Marga Silima melihat Situasi ini adalah sarat dengan kepentingan dan tidak mengindahkan hukum dan Perda yang berlaku di Kota Medan dengan apa yang dilakukan oleh Plt Walikota Medan tersebut,” terangnya.

Disebutkannya juga bahwa Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution juga dinilainya telah menyalahgunakan wewenang jabatannnya.

“Plt Wali Kota Medan Ahyar Nasution juga telah melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan berdasarkan UU yang berlaku dan melanggar UU No 10 tahun 2014. Karenanya, kami minta PLT Wali Kota Medan Mencabut SK Petikan Pemecatan dengan tidak hormat Dirut PD Pasar Medan dan jajaran direksi serta mengembalikan Posisi Jabatan Dirut PD Pasar Kota Medan sebagaimana mestinya,” katanya.

Sementara, Renward Parapat menjelaskan tidak ada sedikit pun ada trik – trik politik yang dilakukan dalam pemecatan ini. “Proses ini sudah berjalan lama. Sudah banyak proses yang dilakukan sebelum pemberhentian dilakukan,” terangnya.

Kata Renward, proses administrasi dalam pengambilan keputusan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan- aturan yang ada.

BACA JUGA

Rusdi Sinuraya Keberatan Dipecat, Hari Ini Masih Berkantor

“Pengambilan keputusan ini kita lakukan sudah melalui proses, sudah ada tahapan tahapan yang dilalui, yakni pelaksanaan tugas yang tugas tersebut sudah diluar aturan daerah dari hasil pemeriksaan inspektorat, kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, lalu dari laporan itu ada pemberitahuan kepada Dirut PD pasar, ada tahapan peringatan pertama, kedua dan ada juga peringatan ketiga,” ungkapnya.

Lanjutnya, pihaknya sudah memberikan tenggang waktu, bahkan Plt Walikota juga sudah menyampaikan langsung kepada Rusdi Sinuraya dan jajarannya untuk melakukan penataan namun evaluasi pimpinan bahwa layak dilakukan pemberhentian.

Dengan demikian, Rendwad yang mewakili Walikota itu mengaku akan menampung aspirasi para pengunjuk rasa itu dan meminta memahami bersama bahwa proses pengambilan keputusan sudah dilaksanakan sesuai aturan.

“Namun ini akan kami tampung, kami terima permintaan, dan akan kami sampaikan ke pimpinan. Kita pemerintah kota tidak mau menjadi bumerang karena masalah ini. Kita menerima secara terbuka dan akan mencari jalan yang terbaik,” tandasnya. [mahbubah lubis]