EDISIMEDAN.com, MEDAN– Pemerintah Kota Binjai terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholders dalam melakukan percepatan capaian Universal Health Coverage (UHC). Hal tersebut dilakukan untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh jaminan sosial kesehatan. Acara yang di laksanakan di Ruang Pertemuan Walikota Binjai ini turut dihadiri oleh Walikota Binjai, Kepala Dinas Kesehatan Binjai, Staf ahli Walikota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan beserta jajaran (29/08).

Pada kesempatan tersebut, Walikota dan Jajaran Pemkot Binjai yang hadir sepakat untuk bersama-sama membantu percepatan perluasan kepesertaan JKN di Kota Binjai agar mencapai UHC. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan rencana penerbitan Surat Edaran atau Perwal terkait kewajiban perusahaan mengalihkan pekerja yg masih aktif pada PBI APBD Binjai Sehat ke Segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) sesuai ketentuan yg berlaku.

“Kami akan membentuk tim percepatan validasi data karena masih terdapat data penduduk DTKS Non JKN yang nantinya akan diusulkan menjadi PBI APBN untuk menambah cakupan UHC. Di perlukan juga peran dari seluruh stakeholder terlibat dalam penyampaian, penginputan, pemuktahiran dan pelaporan kependudukan yang akan dimasukkan kedalam PBI APBN. Apabila langkah terlaksana dengan baik, saya yakin akan mendongkrak peningkatan jumlah peserta yang terdaftar sebagai peserta JKN.” Ujar Amir Hamzah, Walikota Binjai.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, Yasmine Ramadhana mengatakan bahwa saat ini, jumlah kepesertaan Program JKN di Kota Binjai telah mencapai 264.942 jiwa atau 86,99 persen dari jumlah penduduk hingga Agustus 2023. Artinya, masih terdapat sejumlah penduduk yang belum masuk ke dalam penjaminan Program JKN.
“Dengan dukungan Walikota serta Pemkot Binjai, kami yakin percepatan perluasan kepesertaan JKN di Kota Binjai untuk mencapai minimal 98% akan segera tercapai. Oleh karena itu, perlu dukungan dari seluruh pihak, tak hanya Pemkot Medan tetapi juga dari elemen masyarakat dalam mendorong peningkatan cakupan peserta JKN supaya predikat UHC segera terwujud,” ujar Yasmine.

Yasmine menyebut, pertemuan yang dilaksanakan juga bisa dimanfaatkan sebagai wadah untuk memberikan masukan dan strategi untuk peningkatan cakupan peserta JKN terdaftar. Menurutnya, dukungan dari seluruh jajaran menjadi kunci penting agar hajat kita untuk mencapai UHC ini segera terwujud dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Tak lupa pula, ia mengingatkan bahwasannya peningkatan cakupan peserta juga tidak akan membuat BPJS Kesehatan lengah. Yasmine menegaskan mutu layanan merupakan fokus utama BPJS Kesehatan sekarang.

“Kepercayaan Masyarakat kepada BPJS Kesehatan akan selalu kami jaga dengan berbagai upaya dalam meningkatkan mutu layanan. Kami pun terbuka kepada masukan yang diberikan oleh masyarakat maupun dari semua stakeholders terkait, hal itu tentunya untuk pelayanan JKN yang lebih baik.” Ungkap Yasmine.

Pada Kesempatan tersebut, Walikota juga mengapresiasi transformasi mutu layanan dengan kemudahan peserta ketika berobat ke Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Klinik dan RS). Seperti antrian online melalui Mobile JKN, Berobat cukup menggunakan NIK (single identity) dan berbagai kemudahan administrasi yang telah di luncurkan BPJS Kesehatan dalam rangka transformasi mutu layanan.

“Saya banyak mendengar dari Masyarakat tentang bagaimana baiknya pelayanan BPJS Kesehatan. Sekarang peserta JKN sudah banyak sekali dimudahkan, sehingga sangat sayang jika Masyarakat belum bisa semuanya merasakan manfaat JKN. Intinya pemerintah daerah mendukung penuh apa saja yang terkait dengan BPJS Kesehatan. Tinggal bagaimana kita sama-sama mengelola agar pelaksanaan di lapangan bisa terus berjalan. Baik yang kita tingkatkan dan yang perlu kita perbaiki,” tegas Amir Hamzah. (red)