Oleh: Hafizam Addini, S.H.
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Sistem hukum pidana Indonesia menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu ke belakang, terutama ketika telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan, berbagai langkah pembaharuan terus dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan. Untuk mencapai keadilan yang lebih efektif, terdapat beberapa aspek kunci dari pembaharuan sistem hukum pidana yang perlu untuk diperhatikan, diantaranya:

1. Latar Belakang Pembaharuan
Pentingnya memahami latar belakang perubahan menjadi kunci utama dalam merancang sistem hukum pidana yang lebih baik. Tanpa pemahaman mendalam tentang faktor-faktor pendorong perubahan, risiko munculnya kelemahan atau kesenjangan dalam sistem tersebut dapat meningkat. Sejalan dengan hal ini, berbagai kasus yang mencuat ke permukaan, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan kejahatan terorganisir, telah menjadi pemicu utama tuntutan akan perubahan substantif. Kasus-kasus ini tidak hanya menggambarkan kelemahan dalam penegakan hukum, tetapi juga menyoroti perlunya adaptasi sistem hukum untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Perubahan substantif dalam sistem hukum pidana perlu diakomodasi agar dapat menjawab dinamika kejahatan modern dan mengatasi celah hukum yang mungkin dieksploitasi oleh para pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap latar belakang perubahan tidak hanya menjadi prasyarat, melainkan fondasi yang diperlukan untuk menciptakan landasan hukum yang kokoh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika perubahan sosial yang terus berkembang.

2. Peran Teknologi dalam Penegakan Hukum
Pembaharuan dalam sistem hukum pidana tidak terbatas hanya pada aspek regulasi semata, melainkan juga melibatkan integrasi teknologi sebagai elemen krusial. Penerapan teknologi menjadi bagian integral dari transformasi ini, dengan penekanan pada penggunaan kecerdasan buatan dan analisis data untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan kriminal. Adopsi teknologi canggih tidak hanya mempercepat proses penegakan hukum, tetapi juga memberikan alat yang lebih akurat dan efisien dalam mengidentifikasi serta menangani kejahatan.

Pengintegrasian kecerdasan buatan dan analisis data membuka peluang baru dalam peningkatan kapabilitas aparat penegak hukum. Kemampuan untuk menganalisis pola-pola kriminal kompleks dan mengidentifikasi hubungan antara kasus-kasus yang terisolasi dapat menjadi landasan penting dalam memahami serta mengatasi ancaman kejahatan yang terus berkembang. Dengan demikian, melibatkan teknologi dalam pembaharuan sistem hukum pidana bukan hanya tentang meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat daya tangkal terhadap tantangan kriminal yang semakin beragam dan rumit.

3. Reformasi Pidana Terhadap Narkotika
Pertimbangan serius terhadap pembaharuan undang-undang narkotika mendapat perhatian khusus dalam upaya menciptakan pendekatan yang lebih holistik terhadap permasalahan narkotika. Fokus ini tidak hanya terbatas pada aspek hukuman, tetapi juga mempertimbangkan solusi yang melibatkan pendekatan rehabilitasi dan penanganan kesehatan mental. Dalam konteks ini, pendekatan rehabilitatif bukan hanya menjadi alternatif, melainkan juga sebuah langkah maju yang menangkap esensi permasalahan narkotika di akar masalahnya.

Integrasi rehabilitasi dan penanganan kesehatan mental menjadi kunci untuk mengatasi akar permasalahan narkotika. Dengan mengakui bahwa masalah penggunaan narkotika sering kali terkait dengan faktor-faktor kesehatan mental dan sosial, pembaharuan undang-undang yang mencakup aspek ini dapat membuka pintu bagi pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat melihat perubahan substansial dalam menghadapi tantangan narkotika, bukan hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga dalam memberikan dukungan yang diperlukan bagi individu yang terlibat.

4. Penghapusan Hukuman Mati
Debat seputar penghapusan hukuman mati terus menjadi perbincangan hangat di kalangan ahli hukum dan masyarakat luas. Di tengah-tengah perdebatan ini, beberapa ahli hukum menegaskan bahwa langkah penghapusan hukuman mati merupakan tindakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemikiran ini menyoroti pandangan bahwa setiap individu memiliki hak asasi untuk hidup, dan penggunaan hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ini.

Lebih jauh, para ahli hukum yang mendukung penghapusan hukuman mati berpendapat bahwa langkah ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap norma hak asasi manusia, tetapi juga merupakan upaya untuk mendorong pembentukan sistem pidana yang lebih manusiawi. Mereka memandang bahwa sistem hukum yang bersifat rehabilitatif dan fokus pada pemulihan individu dapat lebih efektif dalam mengubah perilaku dan mencegah pengulangan kejahatan daripada mengandalkan hukuman mati. Dalam konteks ini, penghapusan hukuman mati dianggap sebagai langkah progresif menuju sistem pidana yang lebih adil dan berwawasan kemanusiaan.

5. Perlindungan Hak Terdakwa
Upaya untuk memperkuat hak terdakwa telah menjadi fokus utama dalam reformasi sistem hukum pidana. Peningkatan perlindungan terhadap hak-hak individu yang berada dalam proses hukum adalah langkah penting dalam memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Salah satu aspek kunci dari upaya ini adalah penyediaan bantuan hukum yang memadai bagi mereka yang tidak mampu membiayai pertahanan hukumnya sendiri. Dengan memastikan akses yang setara terhadap bantuan hukum, sistem hukum dapat menjamin bahwa setiap terdakwa memiliki kesempatan yang adil untuk mempertahankan dirinya.

Selain itu, penguatan prinsip praduga tak bersalah menjadi landasan penting dalam upaya memperkuat hak terdakwa. Praduga tak bersalah menggarisbawahi asas bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya dalam persidangan. Dalam konteks ini, perlu ada penekanan pada pembuktian yang kuat sebelum seseorang dianggap bersalah, sehingga menghindari ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan hukum. Dengan menjaga keseimbangan antara hak terdakwa dan kepentingan penegakan hukum, sistem hukum dapat mencapai tingkat keadilan yang lebih tinggi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan.

6. Partisipasi Masyarakat dalam Pembaharuan
Pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pembaharuan sistem hukum menjadi pilar utama dalam memastikan keberhasilan dan penerimaan luas terhadap perubahan tersebut. Masyarakat memiliki peran sentral dalam menciptakan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, dialog terbuka menjadi wadah yang esensial untuk mendengarkan berbagai pandangan dan memahami aspirasi masyarakat terkait perubahan dalam sistem hukum. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa perubahan yang diusulkan benar-benar mencerminkan kepentingan dan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat bukan hanya tentang memberikan suara, tetapi juga membangun rasa kepemilikan terhadap perubahan yang terjadi. Ketika masyarakat merasa bahwa pendapat mereka dihargai dan dipertimbangkan, hal ini dapat memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum. Masyarakat yang merasa terlibat cenderung lebih mendukung dan mematuhi peraturan yang ada, menciptakan dasar yang lebih stabil untuk penerapan hukum yang efektif. Dengan demikian, melibatkan masyarakat bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai pemangku kepentingan aktif, adalah kunci untuk membangun sistem hukum yang responsif, adil, dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

7. Peningkatan Kualitas Penyidikan dan Peradilan
Meningkatkan kualitas penyidikan dan peradilan menjadi pusat perhatian dalam upaya untuk memperbaiki sistem hukum. Dalam konteks ini, penyediaan pelatihan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum menjadi langkah kunci untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pemahaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas mereka secara efektif. Pelatihan yang memadai tidak hanya mencakup aspek teknis penyidikan, tetapi juga memperhatikan etika, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Dengan memberikan aparat penegak hukum alat-alat ini, diharapkan mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih profesional dan akuntabel.

Selain itu, peningkatan kualitas penyidikan dan peradilan juga memerlukan mekanisme pemantauan dan penilaian yang ketat. Evaluasi berkala terhadap kinerja aparat penegak hukum dapat membantu mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan menyediakan umpan balik konstruktif untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini, sistem hukum dapat terus berkembang dan meningkat, menghasilkan peradilan yang lebih adil, transparan, dan dapat diandalkan bagi seluruh masyarakat.

8. Harmonisasi dengan Sistem Hukum Internasional
Pentingnya menjaga konsistensi dengan norma-norma hukum internasional menjadi landasan penting dalam upaya pembaharuan sistem hukum di Indonesia. Kesesuaian dengan standar internasional tidak hanya menciptakan dasar hukum yang kuat, tetapi juga menunjukkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan global. Dengan membangun sistem hukum yang sejalan dengan norma-norma internasional, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab dan terlibat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain manfaat hukum yang lebih abstrak, menjaga konsistensi dengan norma-norma hukum internasional juga memiliki dampak positif terhadap reputasi Indonesia di mata komunitas internasional. Komitmen terhadap standar internasional menciptakan kepercayaan dan penghargaan dari negara-negara lain, organisasi internasional, dan masyarakat dunia pada umumnya. Dengan demikian, pembaharuan hukum yang memperhatikan norma-norma internasional bukan hanya langkah menuju sistem hukum yang lebih kuat secara internal, tetapi juga membangun citra positif Indonesia di panggung global.

Masa depan sistem hukum pidana Indonesia memancarkan optimisme yang mendalam. Keyakinan ini muncul dari harapan akan suksesnya pembaharuan yang komprehensif, yang tidak hanya melibatkan aspek regulasi, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dan pandangan mendalam dari para ahli hukum terkemuka. Pembaharuan yang diarahkan pada peningkatan keadilan dan efektivitas sistem hukum akan menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi negara ini. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari kalangan masyarakat umum maupun ahli hukum, menciptakan momentum yang kuat untuk menghadirkan perubahan positif.

Kita berharap bahwa pembaharuan ini tidak hanya menjadi sebuah langkah, tetapi lebih merupakan sebuah perjalanan menuju keadilan yang lebih baik. Melalui kerja sama yang kokoh antara pemerintah, masyarakat, dan ahli hukum, Indonesia dapat membangun fondasi hukum yang mampu menghadapi tantangan masa depan dan memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh warganya. Dengan demikian, optimisme terhadap masa depan sistem hukum pidana Indonesia bukan sekadar impian, melainkan sebuah realitas yang dapat dicapai dengan tekad dan kolaborasi yang berkelanjutan.