Home / SUMUT / Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting, Para OPD Diminta Fokus dan Serius Tangani Stunting

Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting, Para OPD Diminta Fokus dan Serius Tangani Stunting


EDISIMEDAN.com, MEDAN – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi Sumatera Utara.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Munawar Ibrahim menyampaikan, penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi TPPS tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 merupakan rapat paling penting dan paling strategis, mengingat pada bulan Oktober yang akan datang akan dilakukan evaluasi RPJM nasional 2020-2024.
“Ini merupakan titik paling krusial. Artinya ini akan menentukan posisi Provinsi Sumatera Utara, baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten/kota untuk menentukan posisi kita tersebut bahwa pelaksanaan evaluasi akhir pencapaian percepatan penurunan stunting sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2024. Kalau dihitung sejak hari dan bulan ini kita hanya punya waktu untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting hanya tinggal 4 bulan lagi yaitu bulan Juni Juli Agustus dan September. Pertanyaan paling penting paling krusial dalam konteks seperti ini adalah mampukah kita Provinsi Sumatera Utara dapat mencapai preferensi stunting mencapai angka 14%, seperti telah ditetapkan sebagai ukuran capaian secara nasional dari tata capaian percepatan penurunan samping secara nasional,” ujar Munawar.
Munawar melanjutkan, berdasarkan data survei kesehatan Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir terjadi penurunan preferensi stunting yang cukup tajam. Akan tetapi pada tahun 2023 yang lalu penurunan angka stunting terjadi hanya sebesar 0,1% atau menjadi 21,5%, di mana sebelumnya ditargetkan pada tahun 2023 dapat turun lebih cepat lagi, sehingga on the track pada tahun 2024 bisa mencapai target yang diharapkan yaitu 14% secara nasional.
Sementara itu preferensi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SKI 2023 adalah sebesar 18,90%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebanyak 2,2% meskipun masih termasuk dalam kategori on the track, tetapi masih membutuhkan upaya dan kerja keras untuk mencapai target 14% pada tahun terakhir ini.
Di sisi lain, Munawar menjelaskan, kondisi empat terlalu yaitu terlalu muda, terlalu dekat, terlalu tua dan terlalu banyak. Begjtu juga dengan rumah tidak layak hunisasi dan sumber air minum tidak layak.
“Jadi walaupun ada tren menurun yang sangat signifikan, akan tetapi ancaman dan permasalahan ini masih sangat besar. Berdasarkan uraian data-data tersebut dan kompleksitas masalah yang sedang kita hadapi, maka perlu segera direncanakan upaya tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan target RPJM tahun 2024, baik secara nasional maupun Provinsi Sumatera Utara,” jelasnya.
Untuk Provinsi Sumatera Utara sendiri sejak beberapa bulan yang lalu, sambung Munawar, telah dilakukan upaya-upaya untuk membahas kondisi ini seperti pada kegiatan rapor dan program bangga Kencana yang melibatkan para ahli, stakeholder pusat dan provinsi beberapa beberapa persoalam yang sedang dan mulai dilaksanakan, ada dengan cara efektivitas program sasaran yaitu dengan mempersempit program sasaran pada ibu hamil ibu menyusui dan Batuta dari keluarga desil satu dengan menjamin dan memberikan makanan.
“Tentu saja upaya dan kegiatan ini tetap memperhatikan beberapa upaya-upaya yang kompresif, baik intervensi sensitif maupun intervensive,” tandasnya.
Sementara itu, pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekda provsu, Arief Sudarto Trinugroho yang juga sebagai ketua TPPS Sumut mengatakan penanganan stunting harus dilakukan secara bersama-sama, semua harus berperan.
Hadir juga Gubernur Sumut Hassanudin dan seluruh forkopimda dan OPD yang terlibat dalam penanganan stunting.
Tampak seluruh perwakilan dari OPD memaparkan apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan dalam penanganan stunting itu.
Dan mereka diminta agar kreatif dan berinovasi serta melaksanakan percepatan penanganan stunting ini harus tepat sasaran sesuai anggaran yang ada.
Sempat juga Ketua TPPS, Arif menegur sejumlah perwakilan OPD yang dinilainya kurang fokus dalam menggunakan anggaran untuk penanganan stunting. Seperti Dinas  Kependudukan dan catatan sipil provsu yang paparannya dinilai tidak fokus karena anggaran stunting banyak dilaksanakan oleh TPPKK Provsu.(red)
Terkait


Berita Terbaru