28 Pengacara Dampingi Dosen USU Gegara Unggah Status #2019GantiPresiden

93
HDL, seorang ASN dan dosen di USU serta seorang satpam di Simalungun, harus berurusan dengan pihak kepolisian akibat memosting ujaran kebencian melalui media sosial soal aksi teror bom di Surabaya. [edisiMedan.com/istimewa]

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Sebanyak 28 pengacara siap mendampingi dosen Universitas Sumatera Utara (USU), Himma Dewiyana Lubis alias Himma alias HDL yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian.

Ke-28 pengacara tersebut merupakan tim hukum dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Medan ini siap memberikan pembelaan terhadap status hukum yang kini dialami HDL.

Sekretaris Umum KAHMI Medan, Chairul Munadi menjelaskan, bahwa tim hukum tersebut akan melakukan pembelaan terhadap HDL terkait kasus ujaran kebencian tersebut.

“Hari ini, kita akan mengajukan penangguhan penahanan ibu HDL,” ujar Chairul saat rapat bersama Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumatera Utara dan Pengurus Romo Centre di Hotel Grand Kanaya, Kota Medan, Senin (21/5) malam.

Dia menerangkan, tim kuasa hukum membawa rekam medis kesehatan HDL ke Polda Sumut sebagai bahan pertimbangan penangguhan penahanan.

“Ibu HDL itu mengidap vertigo. Itu sebabnya kemarin dia pingsan saat konferensi pers pemaparan kasus itu di Mapolda Sumut,” katanya.

Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan bahwa HDL harus ditangguhkan adalah, HDL kooperatif dalam pemeriksaan dan juga dia merupakan tulang punggung keluarga.

“Anak dan orangtua dari HDL sangat tergantung terhadap HDL. Dia juga kooperatif saat diperiksa. Pengajuaan penangguhan penahanan itu hak beliau,” tambahnya.

Di tempat yang sama, menurut pengurus Romo Centre, Tosim Gurning bahwa ungahan status HDL di media sosial tersebut tidak masuk dalam ujaran kebencian.

“Di status facebooknya HDL tidak ada menyebut bom. Kita sangat sayangkan Kepolisian dalam narasi rilisnya menulis bahwa HDL menulis soal bom,” ujarnya. Sebab bisa jadi, HDL ditangkap bukan terkait statusnya di momen terjadinya aksi teror, tapi gara-gara statusnya #2019gantipresiden.

Sebab itu dia mengatakan, harusnya sebelum memeriksa HDL, kepolisian terlebih dulu meminta keterangan ahli bahasa. Lalu setelah itu, baru melakukan tindak lanjut.

“Kasus ini harus kita awasi bersama. Kasus ini yang melaporkan bukan dari masyarakat tapi dari kepolisian sendiri. Sudah banyak elemen yang mendukung untuk pembelaan HDL. Wajar banyak yang membela HDL, karena banyak kejanggalan dalam kasus ini,” pungkas Tosim Gurning.

Tim Kuasa Hukum HDL, saat ini masih fokus untuk penangguhan penahanan. Mengenai upaya praperadilan masih dalam pembahasan tim hukum.

Pemberitaan sebelumnya, Direktorat Krimsus Subdit Cybercrime Polda Sumut menangkap oknum PNS yang bekerja sebagai dosen Ilmu Perpustakaan di Universitas Sumatera Utara (USU) berinsial HDL dirumahnya Jalan Melinjo II Komp. Johor Permai Medan Johor Kota Medan pada hari Sabtu (19/5/2018).

HDL ditangkap karena mengunggah status di media sosial facebook miliknya. HDL diduga melakukan ujaran kebencian di status facebooknya. HDL menulis:

“Skenario pengalihan yg sempurna…
#2019GantiPresiden” tulis akun facebook HDL.

Terjadi pro dan kontra terkait penangkapan HDL. Banyak pihak yang menilai tulisan status HDL tersebut tidak masuk dalam ujaran kebencian. Mahasiswa USU juga sempat melakukan aksi demo di biro rektor USU.

Saat ini HDL masih diperiksa di Mapolda Sumut terkait dugaan kasus ujaran kebencian dengan pelanggaran tindak pidana ujaran kebencian yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE. [ded]

Apa Tanggapan Anda?